Seluruh Pegawai KPPN Watampone yang berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 4 Pejabat Pengawas, 2 Pejabat Fungsional dan 10 Pelaksana, telah menandatangani Pakta Integritas bertempat di Aula Taro Ada Taro Gau KPPN Watampone, Senin (16/01/2023).

Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto dalam sambutannya sebelum acara penandatanganan berharap agar acara ini bukan hanya menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi bentuk penyegaran integritas yang dilakukan setiap tahun dan wajib dijaga setiap saat. Integritas perlu dijaga mengingat saat ini KPPN Watampone telah meraih predikat WBBM, sehingga pelayanan kepada stakeholder perlu lebih ditingkatkan lagi sembari terus menjaga integritas.

Setelah sambutan, dilanjutkan dengan acara penandatanganan komitmen anti-gratifikasi yang diwakili oleh kepala kantor dan pejabat pengawas. Kemudian masuk ke acara inti yakni Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023. Disaat bersamaan, dilakukan pula penyerahan Sertifikat Penghargaan bagi Pegawai ASN dan PPNPN Terbaik Periode Triwulan IV Tahun 2022 pada KPPN Watampone. Pegawai ASN Terbaik diraih oleh Saudara Haryanto Sahar, sedangkan PPNPN Terbaik terpilih Saudari Erni Ervianti.

Diharapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas dan pemberian penghargaan tersebut, seluruh Pegawai tersebut dapat memacu semangat kerja dan senantiasa menjaga nama baik KPPN Watampone dimanapun berada.

Laksanakan DKO Awal Tahun, KPPN Evaluasi Kinerja Tahun 2022

Selasa, 3 Januari 2023, KPPN Watampone kembali menggelar Rapat DKO (Dialog Kinerja Organisasi) secara hybrid yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Watampone.

Rapat dibuka oleh Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, yang berpesan kepada seluruh pegawai untuk selalu meningkatkan upgrade pengetahuan khususnya manajemen kinerja, terlebih dengan terbitnya SE Menkeu No. 17 Tahun 2022 dimana banyak defenisi-defenisi baru dalam manajemen kinerja.

Ana Kusmana selaku Kepala Subbagian Umum selanjutnya memandu pengisian Capaian Kinerja Organisasi di Tahun 2022 yang direpresentasikan sebagai IKU Kepala Kantor. Data Capaian Kinerja ini selanjutnya akan disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan disertai dengan Raw Data, Capaian Inisiatif Strategis, dan Formulir IIAA.

Setelah pengisian Capaian Kinerja selesai, Kepala Seksi VeraKI, Andi Mashudin, memandu pembahasan mengenai Manajemen Risiko, diharapkan pada pelaporan Mitigasi Manajemen Risiko Triwulan IV 2022 oleh masing-masing unit sesegera mungkin diselesaikan.

Sementara itu, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang hadir di Ruang Rapat Kepala Kantor, serta Pegawai yang hadir  secara virtual melalui Aplikasi Teams memberikan masukan-masukan atas pokok-pokok bahasan.

Diharapkan melalui DKO tersebut menjadi sarana untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Selain itu para pegawai juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja dan beradaptasi terhadap perkembangan jaman.

KPPN Gelar Focus Group Discussion (FGD) Bersama Bank/Pos Mitra Kerja

KPPN Watampone kembali menggelar kegiatan Focus Grup Discussion (FGD)  bersama Bank/Pos Mitra Kerja KPPN Watampone sebanyak 27 peserta, bertempat di Ruang Aula KPPN Watampone, Selasa (13/12/2022).

Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto dalam sambutannya mengapresiasi kepada para peserta yang mengikuti kegiatan Focus Grup Discussion (FGD). Diharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan FGD tersebut dengan baik, sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan Percepatan Penyediaan/Aktivitas User Cash Management System Rekening Virtual Pengeluaran dan bersinergi dengan KPPN Watampone untuk mengamankan penerimaan negara sampai dengan akhir tahun 2022.

Pada kegiatan tersebut, Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto menyampaikan Pedoman Penerimaan Negara dan didampingi Kepala Seksi PDMS, Dendi Andrian menyampaikan materi mengenai Bank Garansi/Surety Bond pada akhir Tahun Anggaran 2022

Selain itu, Fungsional PTPN Mahir, Muhammad Lukman Syatir menyampaikan materi mengenai setoran billing Modul Penerimaan Negara (MPN), Retur SP2D pada akhir Tahun Anggaran 2022 dan Evaluasi implementasi Transaksi Non Tunai (CMS dan KKP) atas APBN melalui Rekening Virtual (VA) Bendahara Pengeluaran K/L, dan dilanjutkan diskusi dengan peserta FGD yang langsung mendapatkan solusinya.

   Diharapkan melalui kegiatan FGD tersebut, semakin menguatkan sinergi antara KPPN dengan Bank/Pos Mitra Kerja KPPN Watampone guna secara bersama-sama dapat berkontribusi bagi pembagunan khususnya di Kab.Bone, Soppeng dan Wajo.

Gelar GKM Mekanisme Penyaluran DAU, Tugas KPPN di Daerah Kini Bertambah

KPPN Watampone kembali menggelar Gugus Kendali Mutu Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Umum, pada Senin Sore tanggal 9 Januari 2023 secara daring yang diikuti oleh Seluruh Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional PTPN, dan seluruh Pegawai KPPN Watampone, termasuk PPNPN KPPN Watampone. Pelaksnaaan GKM ini merupakan bentuk komitmen seluruh jajaran KPPN Watampone untuk terus mengupgrade wawasan khususnya terkait Pengelolaan Keuangan Negara.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Andi Mashudin, sebagai Pelaksana Harian KPPN Watampone dengan memberi sambutan kepada seluruh pegawai. Dalam sambutannya, Andi Mashudin berharap agar pegawai dapat memahami mekanisme penyaluran DAU yang saat ini menjadi tugas KPPN di daerah untuk menyalurkan kepada Pemda mitra masing-masing.

Selanjutnya penyampaian materi disampaikan oleh pelaksana pada Seksi Bank, Haryanto Sahar yang telah mengikuti sosialisasi penyaluran transfer ke daerah di Jakarta beberapa waktu lalu. Pada Tahun 2023, KPPN di daerah termasuk KPPN Watampone ditugaskan kembali untuk menyalurkan dana-dana transfer ke daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh KPPN di Jakarta. Penyaluran transfer ke daerah pada tahun 2023 ditambah dengan penyaluran Dana Transfer Umum, yang salah satunya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyaluran DAU oleh KPPN Watampone kepada Pemda Bosowa dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam penyaluran tersebut, sangat penting untuk menjaga kepastian data termasuk rekening Pemda (RKUD), agar tidak terjadi retur yang dapat menghambat penyaluran DAU selanjutnya kepada pihak yang berhak menerima.

Disampaikan pula bahwa KPPN Watampone, telah menyalurkan DAU kepada tiga Pemda mitra kerja KPPN Watampone pada tanggal 2 Januari 2023. Diharapkan dengan penyaluran yang dilakukan diawal bulan tersebut, maka pembayaran kepada pihak yang berhak menerima dapat lebih cepat dilakukan.

Jadwal Pelaksanaan Manajemen Kinerja Semester II Tahun 2022 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Aplikasi E-Perpormance

Focus Group Discussion Administrator Triwulan IV Tahun 2022

Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2022 dengan tema “Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal” secara daring pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-4318/PB.1/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Pelaksanaan Preliminary Focus Group Discussion (FGD) dan FGD Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2022. Ini merupakan acara wajib bagi para pejabat administrator setiap triwulan.

Dalam pemaparannya, Djoko Julianto menyampaikan bahwa Penguatan Buaya di lingkungan Kemenkeu tidak terlepas dari fungsinya sebagai ASN yaitu Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik, serta Perekat dan Pemersatu Bangsa. Core Values ASN dan Nilai-nilai Kemenketerian Keuangan perlu diterjemahkan dalam bentuk sikap dan perilkau pegawai agar bisa meningkatkan dedikasi, militansi, produktivitas, dan kinerja pegawai. Meskipun masih banyak ketidakpastian, Kemenkeu harus dapat mempersiapkan enabler dan ekosistem bekerja masa depan yang tepat, dibarengi dengan piloting hybrid working dan pembentukan berbagai squad teams untuk meningkatkan kolaborasi dan agility.

 Selanjutnya, Djoko Julianto menyampaikan bahwa kedepannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui self-assesment untuk mengukur tingkat kematangan pegawai terhadap budaya kemenkeu untuk digunakan bagi penyempurnaan di tahap berikutnya. Tingkat kematangan budaya kemenkeu tersebut yang pertama adalah Sadar (Aware), yaitu mengetahui, memahami, dan mulai menerapkan nilai-nilai, sikap dasar, dan perilaku efektif. Yang kedua adalah Paham (Understand) yaitu mampu memahami dan menerapkan dalam bentuk konkret dan sederhana dari sebagian nilai-nilai, sikap dasar, perilaku efektif di lingkungannya. Yang ketiga adalah menerapkan (implement) yaitu mampu memahami dan menerapkan secara konsisten seluruh nilai-nilai, sikap dasar, perilaku efektif di lingkungannya serta mengajak orang lain untuk menerapkan. Dan tertinggi adalah memiliki (Owning) yaitu memahami, menerapkan, dan aktif serta inovatif untuk menerapkan nilai-nilai, sikap dasar, perilaku efektif dan mengajak serta mempengaruhi orang lain di lingkungannya.

Diharapkan penguatan budaya kemenkeu ini dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Hal ini tidak lepas dari perwujudan visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelolan keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.