(kppn wates) - Selasa, 9 Maret 2021, Bertempat di aula KPPN Wates dengan jumlah satker terbatas dan via Zoom Meeting, KPPN Wates bekerja sama dengan Kantor Cabang BRI Wates melaksanakan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Sistem Digital Payment – Marketplace Belanja Pemerintah dan Penyerahan Kartu Bebas Antrian BRI Cabang Wates kepada satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Wates.
Kepala KPPN Wates, Sugiyana menyampaikan bahwa Implementasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay telah dilaksanakan mulai bulan November 2019. Digipay telah digunakan oleh 458 satker, 327 vendor, dengan jumlah transaksi sebanyak 2.592, senilai Rp5.911.148.427,-. Secara nasional, angka capaian tersebut masih perlu untuk terus didorong agar satuan kerja lebih aktif memanfaatkan sistem digital payment dalam transaksi keuangan. “Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja, pada dasarnya merupakan kebijakan untuk perbaikan tata kelola dan modernisasi penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja, dengan menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, integrasi pemesanan, pembayaran, informasi perpajakan, serta menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang melibatkan satker, penyedia barang/jasa, perbankan, dan pemerintah., “ kata Sugiyana dalam sambutanya.
Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui Nota Dinas Nomor ND-276/PB.3/2021 menyampaikan pentingnya perluasan implementasi Digipay pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Bertempat di aula KPPN Wates dengan jumlah satker terbatas dan via Zoom Meeting, KPPN Wates bekerja sama dengan Kantor Cabang BRI Wates melaksanakan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Sistem Digital Payment – Marketplace Belanja Pemerintah dan Penyerahan Kartu Bebas Antrian BRI Cabang Wates kepada satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Wates.
“Tahapan pengadaan barang/jasa mulai pemesanan barang/jasa hingga pelaporan dilakukan secara terintegrasi dalam aplikasi/sistem Digital Payment – Marketplace milik BUN. Digital Payment – Marketplace memberikan manfaat tidak hanya untuk satuan kerja, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN dan auditor, “ujar Pejabat Fungsional Penyelia Nur Inna Farida selaku Pembicara Zoom Meeting yang diadakan KPPN Wates, Selasa (9/3).
Nur Inna Farida menjelaskan, Digital Payment – Marketplace mempunyai tujuan dan arah yang setrategis guna menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif, mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara.
Pada saat yang sama dilaksanakan kerja sama KPPN Wates dengan Kantor Cabang BRI Wates berupa penyerahan kartu prioritas bebas antrian bagi satuan kerja pengelola dana APBN. Para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dengan kartu prioritas bebas antrian diharapkan mampu membantu kelancaran pembayaran dana APBN.
“SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Penganggaran Negara pada instansi pemerintah. Implementasi SAKTI untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Wates sebagian besar dalam tahap implementasi Modul Admin dan Modul Penganggaran. Namun demikian, secara bertahap semua satuan kerja akan mengimplementasikan aplikasi SAKTI Full Web sampai dengan Modul Pelaporan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,” pungkas Kepala Seksi PDMS Eko Budi Sutrisno.
Para Kepala Satuan Kerja agar segera menyiapkan SDM yang akan ditunjuk sebagai calon pengguna SAKTI, menyiapkan koneksi internet yang memadai, melakukan pendaftaran pengguna SAKTI sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan, mengikutsertakan seluruh calon pengguna SAKTI dalam program peningkatan kompetensi serta melakukan pembelajaran secara mandiri. Mengingat waktu untuk persiapan sampai dengan pelaksanaan roll out SAKTI tidak terlalu lama, diharapkan komitmen dan dukungan dari segenap Kepala Satuan Kerja terhadap keberhasilan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara yang modern melalui implementasi SAKTI.
.KPPN Wates telah mendapat predikat sebagai satuan kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) pada tahun 2019. KPPN Wates senantiasa dan secara konsisten untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas dari KKN.
“Namun demikian, capaian predikat Menuju WBK belumlah cukup. Kami sangat mengharapkan seluruh satuan kerja untuk memberikan dukungan kepada KPPN Wates untuk meraih predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) pada tahun 2021, “ Kepala KPPN Wates Sugiyana diakhir acara.
Kontributor :
Eko Budi Sutrisno - Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Wates