(kppn wates) - Hari Rabu, 8 Desember 2021, dilangsungkan penyerahan DIPA tahun anggaran 2022 oleh Kepala KPPN Wates kepada para satuan kerja lingkup kerja KPPN Wates sekaligus penandatangan Pakta Integritas 2022. Acara berlamgsung lancar dengan menerapkan protokol kesehatan pandmei Covid19. Penyerahan DIPA Satker ini menjadi momen penting para Kuasa Pengguna Anggaran dan KPPN untuk bersama-sama menyatukan visi pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas pada tahun yang akan datang.
Setelah DIPA disahkan dan dibagikan, selanjutnya Satker sudah dapat melakukan persiapan agar anggaran dapat segera terealisasi sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang telah dibuat. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran pada tahun yang telah dijalani menjadi masukan bagi rencana aksi perbaikan pada periode berikutnya.
Sugiyana, Kepala KPPN Wates menyampaikan bahwa tahun 2020 dan 2021 pemerintah memfokuskan APBN untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut masih akan berlanjut pada tahun 2022 yang masih dalam kondisi pandemi. Defisit anggaran masih dengan toleransi boleh melebihi 3% dari PDB. Namun demikian, di tahun 2022 pemerintah harus mulai bersiap karena APBN tahun 2023 harus kembali kepada defisit maksimal 3%. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk penguatan reformasi fiscal agar proses transisi menuju defisit di bawah 3% pada 2023 bisa terealisasi. Tahun ini dari sisi penerimaan sudah cukup bagus karena realiasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.
Belanja negara masih menjadi faktor yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi di tahun 2022. Oleh karena itu, percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan oleh satker. Mengulas pelaksanaan anggaran tahun 2021, trend penyerapan anggaran cukup baik dengan grafik yang naik pada triwulan II dan stabil pada triwulan tiga dan empat. Di tahun 2022 dengan total pagu anggaran satker di wilayah pembayaran KPPN Baturaja sebesar 545 miliar diharapkan satuan kerja dapat melakukan percepatan penyerapan pada triwulan-triwulan awal.
Satker agar memperhatikan 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi hal III DIPA, pagu minus, data kontrak, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, pengelolaan UP/TUP, LPJ, penyerapan anggaran, capaian output, perencanaan kas, retur SP2D dan kesalahan SPM. Capaian output kegiatan menjadi indikator dengan bobot nilai terbesar seiring dengan keinginan pemerintah agar laporan pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan akuntabel. Setiap bulan satker harus merekam data capaian output ini dengan valid sesuai dengan progress yang dicapai.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh para KPA perwakilan satker dengan Kepala KPPN Wates sebagai wujud komitmen bersama untuk pelaksanaan anggaran yang bersih dari korupsi.
Kontributor : Redaksi KPPN Wates