(kppn wates) - Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Kinerja APBN 2022 mampu meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal ini tercermin dari kinerja positif perekonomian Indonesia yang melaju kuat di tengah turbulensi ekonomi global. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,72 persen pada triwulan III-2022 (yoy) dan sudah melampaui level PDB prapandemi dan indikator-indikator ekonomi makro juga menunjukkan penguatan.
“Guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi, Para Kuasa Pengguna Anggaran diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, ” kata Ririn Mardiyani saat membuka acara Bimbingan Teknis dan Sosialiasi, Kamis (26/01/2023).
“Beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh satuan kerja yaitu perencanaan yang kurang baik, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal, realisasi tidak sesuai rencana penarikan dana, penyerapan tidak proporsional,” pungkas Kepala Seksi PDMS Eko Budi Sutrisno.
Ririn Mardiyani, mengatakan Satker dapat memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maupun Cash Management System untuk melakukan pembayaran. Digital Payment – Marketplace memberikan manfaat tidak hanya untuk satker, vendor, dan perbankan, tetapi juga untuk BUN dan auditor.
“Mulai dari tingkat satker agar melakukan telaah laporan keuangan sesuai dengan kertas kerja telaah LK sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, “ujar Kepala Seksi Veraki Khumeidi Gunawan, Kamis (26/1).
Nur Inna Farida selaku Jafung PTPN menjelaskan bahwa seluruh satker harus sudah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember 2022. Batas waktu penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) adalah 24 Januari 2023.
Dalam kegiatan tersebut, Ririn Mardiyani juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan capaian IKPA terbaik, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbanyak dan implementasi Marketplace Digital Payment responsif dan jumlah transaksi terbanyak. Pemberian penghargaan oleh KPPN Wates, diharapkan mampu mendorong satker untuk mampu mengimplementasikan KKP dan Digital Payment lebih baik.
Kontributor : Eko Budi Sutrisno