Beranda

Informasi

Informasi:

Selamat Datang di Website Resmi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

MENGAWAL APBN INDONESIA MAJU

Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera #HariAntiKorupsiSedunia

Profil DJPb

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah belokasi di Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I lantai 3, Jalan pemuda nomor 2 Semarang. Letaknya berdekatan jembatan Berok yang mengarah masuk ke kawasan Kota Lama Semarang. Dikenal dengan nama gedung papak memiliki sejarah perjalanan sangat panjang semenjak pertama kali dibangun pada tahun 1854. Dahulu, selain sebagai Balai Kota, gedung papak ini juga difungsikan sebagai Kantor Polisi dan Kantor Karesidenan, Kantor Pos dan keuangan dan Ruang sidang Raad Van Justice (Pengadilan Untuk Rakyat Eropa). Pada tanggal 30 Nopember 1954 Gedung papak ini terbakar. Kemudian dibangunlah gedung dengan bentuk seperti sekarang ini dan difungsikan menjadi Gedung Keuangan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan ...

Selengkapnya

DATA DAN PUBLIKASI

Rakorwil Semester II Kanwil DJPb Jateng, Make Every Connection Matter for Achieving Excellence of InTress

“Peksanaan anggaran pada akhir tahun bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak/Ibu di KPPN sangat familiar dan dapat mengantisipasi load pekerjaan dengan kemampuan sumber daya yang ada dengan baik,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Jateng, Muhdi, dalam Pembukaan Rakorwil Semester II Kanwil DJPb Jateng di Bandungan Semarang, pada Senin (30/10). Muhdi menambahkan, terdapat Perdirjen Nomor PER-10/PB/2023 yang dapat dipedomani dalam menghadapi akhir TA. 2023.

Pada rangkaian kegiatan hari pertama rakorwil, dilaksanakan Pemaparan Materi terkait Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran/Escrow Account oleh narasumber Direktorat Sistem Perbendaharaan Syahrul Fattah Nawawi, Sosialisasi LLAT KPPN oleh Kepala Bidang PPA I Triana Ambarsari, LLAT dalam hal Akuntansi dan Pelaporan oleh Kepala Bidang PAPK Riskian Lestari, serta Pengaturan Jam Layanan, oleh Kepala Bidang SKKI Jumiarsih. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Administrator Baru.

Di samping isu langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2023, yang menjadi fokus perhatian dalam kegiatan rakorwil tersebut ialah isu inflasi yang merupakan hal penting dan kompleks untuk perlu diketahui jajaran treasury.

“Mengingat inflasi merupakan salah satu isu yang menjadi concern pimpinan, Kanwil dan KPPN saat ini dituntut berperan dalam keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam rakorwil ini nantinya kita akan mendapatkan petunjuk/arahan dan bersama-sama berdiskusi terkait hal tersebut langsung dari Kantor Pusat DJPb dan Sekretariat TPID Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan perekonomian di daerah,” jelas Muhdi.

Oleh karenanya, pada rangkaian kegiatan hari kedua rakorwil, Selasa (31/10), disampaikan pula tugas TPID sekaligus tantangan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah oleh narasumber dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Strategi Portofolio Investasi Berkelanjutan dari Bank Syariah Indonesia.

Dalam laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Umum yang diwakili oleh Kepala Bidang SKKI Jumiarsih, rakorwil ini diharapkan dapat menguatkan dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas terutama sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor dengan strategi terbaik untuk capaian kinerja yang optimal.

Selengkapnya