Digitalisasi Pembiayaan UMi Untuk Dukung Peningkatan Ekonomi yang Inklusif

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan dana bergulir untuk pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah dengan total sebesar 3 triliun, meningkat dari sebelumnya 2,5 triliun pada tahun 2018.

Pembiayaan UMi tidak hanya menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro, namun juga memberikan pendampingan usaha bagi debiturnya. Sebagai bagian dari pemberdayaan usaha mikro telah dilaksanakan digitalisasi Pembiayaan UMi dengan membangun ekosistem digital dalam menyediakan alternatif metode pencairan pembiayaan secara cashless bagi debitur Pembiayaan UMi. Dengan terbangunnya sebuah ekosistem ekonomi digital yang luas dan massif, UMKM Indonesia dapat bersaing di era ekonomi digital dan memperluas pangsa pasar, baik di dalam maupun ke luar negeri. ”Hal ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan dampak dari adanya digitalisasi ekonomi dan munculnya teknologi baru dalam mendukung peningkatan daya saing dan tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech kegiatan Launching Ujicoba Digitalisasi Pembiayaan UMi(11/12) di Jakarta. "Kita sangat menghargai pemikiran untuk terus menggunakan tekhnologi digital ini didalam rangka kita mampu tidak hanya mengadministrasikan program pemerintah yang mampu menjangkau level masyarakat kecil secara akuntabel, karena semuanya memiliki digital footprint sehingga  akuntabilitasnya mudah dijaga, demikian juga datanya langsung dapat diperbaiki." ungkap Sri Mulyani. "Dengan instrumen data yg besar yang tersedia melalui transaksi uang elektronik ini,  pemerintah akan mampu membuat analisa apakah perpaduan antara penetrasi program pemerintah dengan tekhnologi informasi dan berbagai macam aplikasi yang tersedia yaitu startup sebagai penyedia layanan, akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di level terendah." jelasnya. Lebih lanjut lagi Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Pemerintah akan mengevaluasi program digitalisasi pembiayaan UMi ini secara rutin setiap tiga bulan sekali. "Berdasarkan hasil evaluasi setiap tiga bulan, Pemerintah akan menyempurnakan dan memperluas implementasi ekosistem digital dengan membuka kesempatan kerja sama  bagi PJSP lainnya." ungkap Sri Mulyani. Uji coba Pembiayaan UMi melalui uang elektronik akan selalu dipantau untuk melihat perkembangannya, sehingga dapat dilakukan  fine tuning pada tahap penerapannya nanti. Senada dengan Menkeu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa digitalisasi penyaluran KUMi ini adalah bagian penunjang dari perluasan akses permodalan bagi UMKM.
“Melalui digitalisasi ini, diharapkan akan terbuka akses bagi pelaku usaha mikro terhadap jaringan teknologi yang lebih luas agar dapat menciptakan peluang-peluang baru melalui penciptaan pasar-pasar baru dan benefit lainnya yang akan didapatkan oleh Debitur melalui pemanfaatan platform digital ini.” kata Marwanto.[TAP/SW]

 

 

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan