BERITA

Refleksi Hari Bakti, Adaptasi dan Sinergi Kunci Kinerja dan Prestasi

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Di tahun ke-15 DJPb patut berbangga dan terus menjaga kinerjanya. Kita jaga bukan dengan tetap diam tetapi dengan terus beradaptasi. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hendaknya laporan ini juga menjadi tools untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar semakin baik, efisien, dan cepat." Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya pada kegiatan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/01).

Dalam kegiatan yang dihadiri juga oleh para pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, para pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan, sejumlah pejabat eselon III Ditjen Perbendaharaan serta tamu undangan (stakeholders) antara lain perwakilan dari perbankan dan satuan kerja BLU ini, Menteri Keuangan menegaskan perlunya senantiasa beradaptasi di tengah dunia yang terus berubah.

"Di tengah berbagai gejolak, bencana yang kita hadapi di tahun 2018, di tengah Indonesia menjadi tuan rumah dari sejumlah event internasional yang prestisius, APBN 2018 alhamdulillah tetap bisa kita tutup dengan capaian yang sangat baik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menjaga di 2019. Bisakah kita melakukan penyesuaian sehingga kita bisa menutup 2019 dengan prestasi yang sama baiknya atau bahkan lebih baik lagi," Sri Mulyani mengingatkan.

"Kita perlu mengantisipasi agar tetap bisa menggunakan instrumen ekonomi untuk mengelola perekonomian Indonesia dengan baik, karena dunia akan terus berubah. Kita perlu terus menerus beradaptasi, harus memiliki agility atau  kelincahan, intelligence atau kecerdasan, kemampuan beradaptasi atau fleksibilitas, agar mampu menyiapkan perekonomian kita untuk terus menuju tujuan kita bernegara. Tentu dengan tetap dibangun di atas prinsip pengelolaan negara yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. DJPb harus memiliki kaki yang kokoh dengan tangan yaitu instrumen yang selalu fleksibel dalam mengatasi masalah," ungkap Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan mengapresiasi tema sinergi yang diangkat oleh DJPb tahun ini karena sesuai dengan urgensi mewujudkan akselerasi pembangunan. APBN merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan, sehingga penting untuk terus meningkatkan sinergi, baik internal maupun eksternal.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa tema Tingkatkan Sinergi untuk Kemakmuran Negeri diambil sesuai dengan arahan Menteri Keuangan di mana DJPb harus mampu mewakili Kemenkeu bukan hanya dalam disbursement dana tetapi juga dalam sinergi dengan stakeholders yang ada di daerah. Selain itu, Menteri Keuangan juga telah memberikan arahan untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing eselon I sebagai satu tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan secara holistik.

"Tema ini juga merefleksikan berbagai keberhasilan di tahun 2018. Tahun lalu banyak prestasi yang diraih oleh Kementerian Keuangan, baik dalam hal penerimaan maupun realisasi belanja. Di tahun 2018 bencana dan musibah seolah bertubi-tubi mendera di negeri ini. Sinergi yang telah dibangun di Kemenkeu telah mampu menyatukan kami sehingga kami tetap mampu memberi pelayanan yang terbaik dalam mengelola APBN di seluruh wilayah tanah air," sebut Marwanto.

Sejumlah sinergi yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan di antaranya adalah Co-location atau pelayanan bersama, pengelolaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, survei standar biaya masukan, monitoring dan evaluasi penerimaan negara, serta Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Adapun tahun 2019 Ditjen Perbendaharaan merencanakan sejumlah sinergi di antaranya dalam mengawal implementasi penuh SAKTI, peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum, serta mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai data center pelaksanaan APBN. [LRN/TAP]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan