BERITA

Menkeu: Kesinambungan Pemanfaatan Teknologi Penting untuk Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan APBN

Kian maraknya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup hanya disadari keniscayaannya, tetapi DJPb sebagai bagian dari Kementerian Keuangan juga perlu berupaya agar teknologi digital bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk tugas mengelola keuangan negara. Setiap inovasi dalam pelaksanaan APBN harus berjalan secara berkesinambungan sehingga umpan balik yang diperoleh segera dapat digunakan untuk mengelola keuangan negara secara lebih baik lagi, guna mewujudkan fungsi yang dimiliki oleh APBN. Demikian terungkap dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/03).

“Meskipun tahun 2018 bukan tahun yang mudah, dengan adanya kekhawatiran karena krisis ekonomi global, kita bisa melewatinya dengan baik. Tahun 2019 tidak akan lebih mudah karena kondisi yang tidak stabil masih berlanjut, yang akhirnya mempengaruhi postur APBN kita. Tahun 2019 juga merupakan tahun politik. Oleh karena itu kita perlu terus waspada. Kita harus tetap menjaga pelaksanaan APBN secara tepat waktu dan tepat kualitas sehingga APBN mampu menjalankan ketiga fungsinya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian,” sebut Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menyoroti sejumlah program DJPb yang telah maupun akan dijalankan. Menurutnya, kartu kredit pemerintah yang saat ini mulai diterapkan di enam kementerian bukan hanya penting untuk mengoptimalkan manajemen kas, tetapi lebih jauh lagi dapat dimanfaatkan untuk melihat pola perilaku satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam pengelolaan anggarannya. Menteri Keuangan pun menaruh harapan agar Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang saat ini masih menjalani masa piloting di Kemenkeu bukan sekedar mengubah proses bisnis menjadi digital, tetapi yang tidak kalah penting adalah pemrosesan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan tepat waktu tanpa jeda.

“Kalau sudah semakin komplet (sistemnya), dari perencanaan anggaran sampai dokumen DIPA, pembayaran hingga pelaporannya bahkan proses auditnya, that’s gonna be beautiful. Nantinya kita tidak perlu lagi sampai berbulan-bulan untuk menyusun laporan keuangan, akurasinya juga lebih baik,” terang Menteri Keuangan dalam Rapimnas yang dihadiri oleh para pejabat eselon I Kementerian Keuangan, seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN, serta para pejabat eselon II dan III Kantor Pusat DJPb ini.

Digitalisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Keuangan, karena bantuan teknologi memungkinkan DJPb selaku pembina bisa menelusuri manfaat yang diterima oleh para debitur dan bagaimana mereka mengembangkan usahanya. Adapun terkait Badan Layanan Umum (BLU), Menteri Keuangan menegaskan bahwa waktu 13 tahun sejak ditetapkannya pola pengelolaan keuangan BLU sudah mencukupi untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memikirkan bagaimana agar BLU semakin memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menambah jumlah BLU.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kegiatan yang sama menyampaikan bahwa tema Memperkuat Sinergi Menuju Digital Treasury ditetapkan untuk Rapimnas di bulan Maret ini karena teknologi informasi memang semakin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Sejumlah inovasi telah digagas dengan bersinergi dengan unit lain di Kementerian Keuangan, misalnya pembangunan sistem untuk memantau penyerapan dan pelaporan sekaligus sebagai big data bagi DJPK. Restrukturisasi rekening pemerintah untuk penyederhanaan pengelolaan kas negara juga sedang dilakukan bersama Bank Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan Rapimnas, Menteri Keuangan juga menyerahkan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang diberikan kepada 12 orang pegawai DJPb karena inovasi yang mereka hasilkan.

“Saya bahagia di Kemenkeu banyak yang bekerja dengan hati dan pikiran yang penuh. Bukan cuma masuk kantor, menyelesaikan tugas, lalu pulang, sampai pensiun begitu-begitu saja. Ternyata banyak yang memiliki kegelisahan positif dan membuat inovasi. Menjalankan tugas dengan mental etos kerja untuk getting better and better, itu esensi yang saya harap menjadi value DJPb,” sebut Menteri Keuangan. (LRN)