BERITA

Rekonsiliasi Tiga Pihak; Sinergi untuk Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Jakarta- djpb.kemenkeu.go.id - Untuk memperoleh keakuratan dan keyakinan terhadap data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 telah sesuai dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2018 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2018 serta telah mengakomodasi koreksi yang dibutuhkan berdasarkan kesepakatan dengan tim Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Lembaga (K/L), BPK dan Kementerian Keuangan, Rabu (27/03).
“Rekonsiliasi ini merupakan bagian yang cukup penting untuk memperlancar proses finalisasi LKPP unaudited yang nantinya akan menjadi LKPP yang audited,” jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
 
“Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan tahapan dalam penyusunan laporan keuangan audited, pemerintah bersama BPK telah melakukan kesepakatan adanya forum rekonsiliasi tiga pihak sebagai sinergi dan kerja sama untuk terus menerus memperbaiki akuntabilitas laporan keuangan,” tambah Marwanto.
 
Sebanyak 86 K/L dan BUN telah menyampaikan LKKL dan LK BUN unaudited secara tepat waktu kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaaan.
 
“Hasil validasi menunjukan bahwa LKKL unaudited secara umum telah sesuai denan database e-rekon dan LK,” ujar Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Novian Herodwijanto dalam sambutannya.
 
Sejak tahun 2015, Laporan Keuangan pemerintah telah disusun menggunakan akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menjadi best practices di dunia internasional. LKPP Tahun 2016 dan 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
 
“Dengan bantuan dan arahan tim BPK, inshaallah LKPP tahun 2018 akan mampu mempertahankan opini WTP,” harap Dirjen Perbendaharaan. 
 
Untuk enam K/L yang masih mendapatkan opini WDP, dan 2 K/L yang mendapatkan opini Disclaimer untuk Laporan Keuangan Tahun 2017, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan pendampingan dalam menyelesaikan saran, masukan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya.
 
“Hendaknya seluruh pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi tiga pihak ini dapat berkerja sunguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL, LK BUN dan LKPP 2018,” tambah Marwanto lagi.  [tap-aaw]