BERITA

Tiga kali Berturut-turut Opini WTP atas LKPP, Pembuktian APBN telah dikelola secara Prudent, Transparan dan Akuntabel

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1  Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah  atas pelaksanaan APBN Tahun 2018 dalam Laporan Keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”, demikian pernyataan Ketua BPK RI pada Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPP Tahun 2018, Kamis (28/05).

Sebagai bagian dari siklus pengelolaan APBN, BPK sebagai auditor eksternal melakukan pemeriksaan atas LKPP, LKBUN dan seluruh LKKL Tahun 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2018. Opini WTP atas LKPP Tahun 2018 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pertama kali, yaitu atas LKPP tahun 2016.  Raihan tiga kali berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN secara Prudent, Transparan dan Akuntabel dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Raihan Opini WTP atas LKPP untuk ketiga kalinya ini juga mengkonfirmasi komitmen pemerintah dalam mengelola dan mempertanggugjawabkan APBN secara prudent, transparan dan akuntabel. Pada beberapa kesempatan, di antaranya pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa memaksimalkan pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab konstitusional dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. 

"Saya tidak akan bosan mengingatkan supaya kita benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara, keuangan rakyat. Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat. Yang namanya uang negara, uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat”, demikian pernyataan yang ditegaskan Presiden pada tanggal 4 Juni 2018. Komitmen dari pimpinan tertinggi pemerintahan di Republik ini, harus diterjemahkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga maupun Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pengelola fiskal.

”BPK telah memberikan opini WTP atas Tahun LKPP 2016 dan  LKPP Tahun 2017. Capaian tersebut tentunya bukanlah suatu capaian yang mudah dan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan", demikian disampaikan Menteri Keuangan di BPK pada acara penyerahan LKPP Tahun 2018 (Unaudited) tanggal 29 Maret 2019. Untuk itu, Kementerian Keuangan senantiasa terus meningkatkan kualitas LKPP Tahun 2018, dengan beberapa langkah yang telah ditempuh selama tahun 2018, antara lain (i) menyempurnakan sistem aplikasi terintegrasi dalam penyusunan LKPP Tahun 2018, sehingga validitas data LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik, (ii) menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya, (iii) membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini Disclaimer pada dua K/L serta penyebab pengecualian pada enam K/L yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, (iv) meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas LKKL juga senada dengan salah satu concern dari DPR RI yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017.  DPR RI meminta Pemerintah agar meningkatkan kualitas LKKL, khususnya yang masih mendapat opini audit Wajar Dengan Pengecualian dan Tidak Menyatakan Pendapat. Upaya dan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga menghasilkan peningkatan kualitas LKKL Tahun 2018. Ketua BPK RI dalam sambutannya menyampaikan raihan Opini atas LKKL yang semakin membaik yaitu mencapai 95%Laporan Keuangan Tahun 2018 yang memperoleh  Opini WTP, terdiri dari 81 LKKL mendapat opini WTP (meningkat dari sebelumnya 79 LKKL) dan LKBUN tetap  mendapat opini WTP,  4 LKKL mendapat opini WDP (menurun dari sebelumnya 6 LKKL), 1 LKKL mendapat opini TMP (menurun dari sebelumnya 2 LKKL).

Raihan Opini WTP atas LKPP tentu harus dipertahankan karena pada siklus pengelolaan APBN, Opini WTP menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik. Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak pengelola keuangan negara agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara semakin berkualitas. Keuangan negara yang semakin efektif dan efisien akan diikuti dengan pertanggungjawaban yang baik pula. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik ini, masyarakat dapat merasakan manfaat yang semakin besar dari APBN, yang diharapkan akan dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. [TAP]

 

** Ket. foto: Sri Mulyani saat menyerahkan LKKP Unaudited di BPK (29 Maret 2019).