Wamenkeu: Sinergi Komponen Perekonomian Nasional Dorong Pengembangan Pembangunan Daerah

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id -  Pemerataan kemandirian ekonomi di wilayah Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian, termasuk di antaranya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. "Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak potensi, sehingga pembangunan yang dilakukan hendaknya bukan Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris," sebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada Workshop Mencari Pola Sinergi Pengembangan Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (11/07). Workshop tersebut diikuti oleh perwakilan dari enam Pemerintah Provinsi, 24 Pemerintah Kota, dan 60 Pemerintah Kabupaten.

"Apabila perekonomian nasional merupakan sebuah kesatuan engine maka komponen atau gear harus bergerak bersinergi agar mendapatkan hasil yang optimal. Seluruh komponen nasional harus berfungsi dengan baik dan bergerak pada momentum yang tepat dan inklusif untuk mendapatkan gerak perekonomian yang optimal dan mengakselerasi pembangunan sehingga hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia," lanjut Wamenkeu.

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan dana-dana lain yang bisa dikelola merupakan wahana untuk dieksplor sehingga investasi yang diperlukan di seluruh pelosok tanah air dapat dipenuhi dari waktu ke waktu. Melalui workshop ini akan dilahirkan gagasan-gagasan baru dan kerja sama yang baik terkait pengembangan investasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah," jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan welcoming speech dalam kesempatan yang sama.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan investasi yang berasal dari APBN ataupun modal investor swasta. Pemerintah pusat telah berupaya memberikan kemudahan kepada investor, misalnya dalam bentuk Tax Holiday, pengurangan tarif BPHTB, dan pembentukan kawasan-kawasan industri baru.

Workshop tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan  Kementerian Keuangan, BUMN pembiayaan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Dana Reksa, Pemprov DKI Jakarta, serta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang berbagi cerita sukses pembangunan di daerahnya. [tap/sw]