BERITA

Delegasi Kemenkeu Sri Lanka Pelajari Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Reformasi keuangan negara di Indonesia telah berjalan sejak terbitnya Paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004. Untuk menindaklanjuti amanat dari peraturan perundangan tersebut, sejumlah inovasi yang di antaranya berupa penerapan sistem baru dengan dukungan payung hukum telah dilaksanakan.

 

Pelaksanaan reformasi keuangan negara dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan negara ini telah menarik minat sejumlah negara untuk melakukan studi banding. Misalnya Kementerian Keuangan Sri Lanka yang pada tanggal 29 Juli s.d. 1 Agustus 2019 mengirimkan delegasi untuk program kunjungan ke Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Indonesia.
“Beberapa sistem online yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan selama beberapa tahun ini di antaranya meliputi Modul Penerimaan Negara (MPN) G2 yang memfasilitasi pembayaran dan penyetoran pajak maupun PNBP, yang akan segera diluncurkan pengembangannya dalam bentuk MPN G3; Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai sistem yang mengonsolidasi seluruh data APBN; juga Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk Kementerian Negara/Lembaga,” sebut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih dalam sambutannya kepada delegasi Department of Treasury Operations Kementerian Keuangan Sri Lanka di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Senin (29/07).  
Wiwieng menjelaskan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah menyusun Spending Review dan Kajian Fiskal Regional sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Di bidang pengelolaan kas, terobosan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Treasury Single Account (TSA) dan Treasury Dealing Room (TDR).
Sistem akuntansi berbasis akrual telah diterapkan sejak tahun 2015 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama tiga tahun terakhir berturut-turut. Di bidang misi khusus, Ditjen Perbendaharaan mengelola pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta membina Badan Layanan Umum.
“Diharapkan, melalui kegiatan study tour ini, baik Department of Treasury Operations Kementerian Keuangan Sri Lanka maupun Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Indonesia dapat memperoleh pengembangan wawasan yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan masing-masing negara, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara di masa yang akan datang,” sebut Wiwieng.
Additional Director General Department of Treasury Operations Kementerian Keuangan Sri Lanka, Dilip Silva, menyatakan bahwa budaya organisasi di Sri Lanka dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Sri Lanka juga sedang terus membenahi sistem pengelolaan keuangan pemerintah melalui modernisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
“Latar belakang itulah yang membuat kami memilih Indonesia sebagai contoh dalam penerapan Integrated Treasury Management Information System (ITMIS). Apa yang kami pelajari dari penerapan ITMIS di Indonesia dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah di Sri Lanka, khususnya dalam bidang treasury. Termasuk dalam hal pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan,” sebut Silva. [LRN/sw]