BERITA

Menkeu: MPN G3 untuk Penerimaan Negara Yang Lebih Akurat dan Tepat Waktu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut tampak dari pemaparan Menkeu dalam kegiatan peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/08).

"Dengan makin digunakannya teknologi digital, informasi ter-capture secara otomatis, maka jajaran Kemenkeu dari segi penerimaan maupun belanja mendapatkan record yang sangat reliable dan bisa digunakan untuk memperbaiki kualitasnya. Dengan data belanja negara dapat terlihat apa saja jenis belanja yang dilakukan, berapa harganya, bagaimana frekuensinya. Akan sangat berguna sekali untuk mempelajari tingkah laku belanja negara, khususnya belanja barang yang kemudian bisa dipakai untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas," ungkap Menkeu dalam kegiatan yang mengambil tema “APBN Bisa Digital” tersebut.

MPN G3 menjadi inovasi Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan, Setjen Kemenkeu, Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, serta Ditjen Bea dan Cukai, sekaligus merupakan wujud penyempurnaan dari MPN G2 yang implementasinya diresmikan pada tahun 2015. Sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank/pos persepsi mitra MPN. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi.

Melalui MPN G3, penyetor cukup mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan ke proses penyetoran. Ini memudahkan penyetor jika dibandingkan dengan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berlainan.

"Ini adalah salah satu sistem yang dibangun Kemenkeu dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu, dan juga dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya," jelas Menkeu.

Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa MPN G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2.

"Penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan istilah lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech," sebut Andin dalam kegiatan yang dihadiri juga oleh Wakil Menteri Keuangan, para pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Keuangan, pimpinan bank Himbara dan bank/pos/lembaga persepsi lainnya, pejabat dari Pemprov DKI Jakarta, serta perwakilan dari pegawai Kementerian Keuangan.

MPN G3 dikembangkan melalui kolaborasi antara Kemenkeu dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak yang telah ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya. Kini, total bank/pos/lembaga persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga.

Selain MPN G3, Menkeu juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya, yaitu integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah, rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan. Lewat inovasi tersebut diharapkan tercipta ekosistem keuangan negara berbasis teknologi informasi untuk mencapai misi menjadikan APBN berbasis digital. (LRN/DK/SW/AA)