BERITA

Processing Data Lebih Cepat, Penerimaan Lebih Cepat Masuk ke Kas Negara

Dalam kesempatan wawancara dengan CNBC TV Indonesia, Senin (26/08), Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Didyk Choiroel menjelaskan kepada publik mengenai seluk-beluk pengelolaan penerimaan negara dan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang telah diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 23 Agustus 2019. Sejumlah poin yang menarik untuk disimak dari penjelasan Direktur PKN tersebut di antaranya adalah:

  • Bagaiamana supaya penerimaan cepat masuk ke kas negara maka kita membangun suatu sistem. Kalau dulu orang datang untuk menyetorkan penerimaan negara seperti pajak, PNBP, bea cukai harus menulis formulir, harus datang ke bank, harus menyetor uang di bank, maka setelah itu kita memberikan fasilitas secara elektronik.
  • Kalau kita melihat bagaimana masyarakat membayar pajak, kan ada segmen-segmennya. Ada segmen perusahaan besar yang setiap periode pembayaran atau pelaporan pajak mereka harus membayarkan pajaknya. Ada pengusaha kena pajak yang setiap periode tertentu harus menyetorkan pajaknya. Ada masyarakat, UKM yang dari aktivitas bisnisnya juga harus menyetorkan pajak. Untuk segmen pertama dan kedua mungkin tidak ada masalah, karena mereka akan terhubung dengan sistem akuntansinya. Pada waktu periode laporan keuangan selesai maka pajaknya disetorkan ke kas negara melalui perbankan yang menjadi mitranya masing-masing. Untuk masyarakat dan UKM, MPN G3 mengembangkan agen Lakupandai yang merupakan frontliner perbankan. Masyarakat yang akan membayar pajak tidak harus datang ke bank, bisa dibantu oleh agen Lakupandai melalui mesin EDC atau gadget. Atau jika melalui e-commerce atau fintech maka mereka memiliki semacam deposit di sana yang tinggal dipindahbukukan.
  • Penerimaan negara dalam satu tahun ada 95 juta transaksi, jadi setiap bulan sudah puluhan juta transaksi. Semua transaksi melalui MPN sudah elektronik.
  • Yang paling penting adalah keamanan data, kemudian keamanan uang. Untuk keamanan data, kita sudah memiliki komitmen dengan bank persepsi, fintech, e-commerce. Data hanya menjadi lalu lintas dari agen penerimaan dan Kemenkeu, Kemenkeu hanya DJPb, DJP, DJBC, DJA untuk PNBP. Data ini tidak boleh keluar, dan sudah masuk ke dalam sistem yang sudah benar-benar secure/aman.
  • MPN G3 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi komitmen, dalam rangka memenuhi janji republik untuk kesejahteraan rakyat melalui APBN. Yang perlu kita tahu bahwa APBN kita sangat berkembang dari waktu ke waktu. Tahun 2000 hanya Rp221 triliun, tahun ini sudah Rp2.461 triliun. Sangat signifikan. Sumbernya adalah dari penerimaan negara yang juga berkembang sangat pesat. Tahun 1999 penerimaan perpajakan hanya sekitar Rp17,3 triliun, tahun lalu (2018) sudah Rp1518 triliun.
  • Tantangannya, yang pertama, sebenarnya bagaimana kita meyakinkan partner kita, bank-bank persepsi. Sekarang ini ada 83 bank yang menjadi mitra Kementerian Keuangan untuk menjadi tempat menyetorkan penerimaan negara. Dengan MPN G3 ini beriorientasi pada teknologi informasi, menggunakan seluruh channel perbankan baik itu e-banking, EDC , internet banking, mobile banking, ATM, maka perbankan harus membangun sistem yang standar, yang sesuai dengan request Kemenkeu
  • Tantangan kedua yaitu bagaimana membuat masyarakat mengetahui bahwa untuk menyetorkan penerimaan negara ini tidak perlu datang ke bank, tetapi bisa menggunakan seluruh instrumen digital yang mereka miliki.
  • Ketiga, karena MPN sudah mengajak e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia, juga fintech yaitu Finnet Indonesia, masyarakat harus mengetahui bahwa penyetoran penerimaan negara bisa melalui gadget atau melalui semua platform yang sering mereka lakukan dalam kegiatan keseharian mereka.
  • Saat ini dari 95 juta transaksi, sekitar 70%-nya adalah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, yang nominalnya mungkin rendah tetapi frekuensinya tinggi dan menghasilkan nilai pajak yang sangat tinggi sebenarnya. E-commerce dan fintech kami harapkan mengambil segmen yang ini, sehingga puluhan juta wajib setor atau wajib pajak punya banyak fasilitas untuk menyetorkan pajak.
  • Untuk penerimaan negara istilah persaingan (antarbank/pos/lembaga persepsi) itu tidak dalam arti negatif, karena semakin banyak channel yang kita buka maka penerimaan akan semakin besar masuk ke kas negara. Bukan berarti wajib pajak yang sudah difasilitasi oleh satu fintech tidak bisa dilayani oleh yang lain atau oleh bank, bahkan mereka bisa menggunakan semua layanan itu.
  • Kecepatan transaksi ini menentukan juga kecepatan uang masuk ke kas negara. Begitu wajib pajak mengakses MPN untuk kemudian mendapatkan kode billing atau berapa setoran yang mereka harus masukkan dan kodenya, ini akan ditentukan oleh kecepatan transaksi, kecepatan processing datanya. Setelah itu baru kemudian uangnya disetorkan melalui perbankan, atau kalau dia melalui e-banking maka akan melakukan pemindahbukuan atau transfer. Apabila proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, kita pasti akan mengindikasikan wajib pajak tidak puas, jangan-jangan tidak jadi setor hari itu, atau ditunda besok. Padahal bagi Ditjen Perbendaharaan selaku Treasurer Pemerintah, uang yang masuk hari ini itu penting karena hari ini juga harus dikeluarkan untuk membayar beasiswa, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dsb. Maka kecepatan uang masuk menjadi penting. Kecepatan uang masuk inilah yang kemudian solusinya adalah transaksi tadi processing-nya harus lebih cepat. Dari 60 transaksi per detik menjadi 1000 transaksi per detik inilah yang membuat penerimaan lebih cepat masuk ke kas negara.
  • Sebenarnya kalau tentang target, penerimaan negara itu sudah kita lihat perkembangannya luar biasa. Maka kemudian isunya adalah ketepatan waktu masuknya uang ini ke kas negara. Sekarang ini di Ditjen Perbendaharaan dengan data yang lebih cepat processing-nya, kami bisa membayarkan pengeluaran negara juga lebih cepat.
  • Target penerimaan itu adanya di APBN, totalnya. Tetapi target bahwa penerimaan yang di APBN itu masuk riil uangnya setiap periode tertentu, ini yang harus kita jaga. Kita targetkan misalnya jatuh tempo pembayaran untuk PPN atau PPh tanggal 10 atau tanggal 15 setiap awal bulan berikutnya, itu yang harus masuk selalu tepat waktu. Kalau setiap hari kita bisa masuk pajak Rp8 s.d. 9 triliun, mungkin untuk periode tertentu kita inginnya pajak masuk lebih tinggi lagi, sesuai dengan periode pembayaran tadi. Target kita mengikuti terhadap siklus ekonomi.
  • Platform digital yang dua e-commerce dan satu fintech ini memang baru mulai, sedangkan yang sebelumnya lebih kepada sistem pembayaran digital yang disediakan oleh perbankan. Saat ini dari masing-masing perbankan 60% transaksi sebenarnya sudah digital misalnya melalui e-banking, mobile banking, dan ATM.

 (LRN/sw)