BERITA

Dirjen Perbendaharaan Tegaskan Perlunya Monev Kinerja Program Pembangunan untuk Kebijakan Yang Makin Baik

Dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari APBN, adalah penting untuk memastikan sasaran kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan prioritas telah tercapai dengan baik. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program pembangunan nasional berorientasi hasil. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada Seminar Nasional Akuntabilitas Publik Tahun 2019 dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Sabtu (07/09).

 

Monev yang dilakukan dapat menyoroti tiga proses yaitu dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tersebut. Monev terhadap alokasi anggaran dilaksanakan untuk melihat apakah terdapat potensi inefisiensi dan inefektivitas pada suatu program yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran, sehingga dapat direalokasi kepada program yang lebih produktif dan berdampak secara langsung bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Dari segi pelaksanaan anggaran, monev atas kinerja APBN baik dari belanja K/L Pusat maupun belanja daerah dalam bentuk TKDD dilakukan atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap regulasi," jelas Andin dalam kegiatan yang diikuti oleh para akademisi, aparatur sipil negara, pejabat eksekutif dan legislatif daerah, aparatur inspektorat, mahasiswa, serta masyarakat umum ini. Keempat hal tersebut juga dikenal sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Untuk tahun 2018 misalnya, telah dibangun sepanjang 630 km jalan dan 7.673,2 km jembatan, juga 4 bandara. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 8,7 juta siswa, Kartu Indonesia Sehat untuk 92,3 juta PBI, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat, dan bantuan pangan nontunai untuk 15,2 juta keluarga penerima manfaat. Dana desa telah digunakan untuk membangun 71.653 km jalan desa. Adapun statistik keuangan pemerintah atau Government Finance Statistics (GFS) dan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia yang mengintegrasikan informasi keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi sarana dalam melaksanakan monev di bidang pertanggungjawaban anggaran pemerintah.

Andin menambahkan bahwa tujuan monev adalah untuk menjamin akuntabilitas dan memastikan ketercapaian output dan outcome yang optimal, juga terlaksananya kebijakan, program, dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Hasil dari monev tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan ke depannya.