Menkeu: Jalankan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Keuangan Negara Secara Efektif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa kondisi ekonomi bergerak secara sangat dinamis di dalam maupun di luar negeri, tantangan ekonomi terus ada sehingga perlu menjadi perhatian bagi segenap jajaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

"Keuangan negara adalah instrumen yang sangat penting dengan fungsi untuk menciptakan perbaikan, baik itu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi di dalam suasana gejolak ekonomi atau adanya tanda-tanda perlambatan ekonomi internasional. Maka kita harus terus mengasah agar ketiga fungsi keuangan negara tersebut bisa setiap saat berjalan dan bisa menjalankan fungsinya secara efektif," jelas Menteri Keuangan dalam pelantikan 25 orang pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Aula Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (09/09). Menteri Keuangan juga mengajak agar jajaran Kementerian Keuangan berpikir keras dan bekerja keras dalam menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga stabilisasi dengan selalu mengupayakan distribusi dan alokasi agar masyarakat dapat menikmati kemajuan di mana pun mereka berada.

Oleh karenanya, Menteri Keuangan menekankan bahwa Kemenkeu sebagai institusi pengelola keuangan harus memiliki pemikiran dan antisipasi yang sifatnya strategis, harus bersinergi dan tidak terkotak-kotak oleh masing-masing unit Eselon I.

"Sikap dan pikiran yang terkotak-kotak itu akan menyebabkan Kementerian Keuangan tidak mampu berfungsi secara maksimal karena membuat tools atau alat kebijakan menjadi sangat tidak optimal," terang Menteri Keuangan dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para pejabat eselon I Kementerian Keuangan tersebut.

Di samping itu, Menteri Keuangan pada kesempatan yang sama juga berpesan agar para pejabat senantiasa terus belajar, berpikir kreatif dan membawa pembaharuan, tidak mudah merasa puas atau cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki.

Para pejabat eselon II yang dilantik untuk menjabat di lingkup DJPb adalah: Tiarta Sebayang dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung, Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi, Sofandi Arifin (sebelumnya menjabat sebagai Inspektur I Inspektorat Jenderal) sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, Dedi Sopandi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur, Edih Mulyadi (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat) sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Irfa Ampri (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF) sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, dan Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan BLU DJPb, dilantik Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama, Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan, Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang, dan Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. Adapun sejumlah pejabat DJPb yang dilantik pada unit di luar DJPb adalah Rina Robiati sebagai Inspektur VI Inspektorat Jenderal, Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, dan Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPPR. [LRN, TAP, FIS]