BERITA

Menkeu: Informasi Laporan Keuangan Harus Dapat Digunakan sebagai Bahan Perencanaan

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 kembali menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukanlah tujuan akhir.

Yang juga penting adalah bagaimana agar laporan keuangan yang akuntabel tersebut dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara, termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut.

"Penting untuk terus-menerus menggunakan informasi keuangan sehingga kita makin baik dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran. Kemampuan suatu negara dalam menyajikan laporan dan statistik secara holistik itu penting dalam rangka penguatan fiskal dan meningkatkan dampak kepada masyarakat dan perekonomian," jelas Menteri Keuangan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09) ini.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ketua BPK, Ketua DPD, Ketua KY, Wakil Ketua DPR, serta para pejabat Kementerian Negara/Lembaga ini, Menteri Keuangan menyatakan bahwa untuk mendapatkan feedback loop yang sempurna, maka sumber informasinya bukan hanya berasal dari laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melainkan juga dari Government Finance Statistics (GFS).

GFS mengonsolidasikan LKPP dengan LKPD sehingga memberikan peta yang semakin lengkap. Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah pusat dalam hal ini Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD) juga terus dikembangkan agar kedua sistem tersebut dapat terintegrasi secara real time, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah maupun dunia usaha.

Dalam pembacaan hasil kesimpulan Rakernas, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyebutkan bahwa di era digital tantangan perekonomian baik regional maupun global semakin kompleks.

"Untuk mengatasi tantangan tersebut, bangsa kita harus mampu memanfatkan segala aspek digitalisasi sehingga menjadi negara yang maju, mandiri dan berdaya saing. Tata kelola pemerintahan yang baik di era digital terutama mempengaruhi pengelolaan keuangan negara yang didukung teknologi mendorong pemanfaatan informasi keuangan di sektor pemerintahan," urai Dirjen Perbendaharaan.(DR, TAP, DK, LRN, SW, AW)