Ditjen Perbendaharaan Dari Kilometer Nol Indonesia Untuk Bangsa

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id,- Ekspektasi Menteri Keuangan besar sekali kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan seluruh pegawai DJPb harus bangga diberikan kepercayaan itu. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kesempatan memberi arahan kepada pegawai DJPb se-Provinsi Aceh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bertajuk “Dari Kilometer Nol Indonesia Untuk Bangsa” di Kota Sabang (27/9).

Dirjen Perbendaharan yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Perbendaharan, Wiwieng Handayaningsih, mengungkapkan bahwa DJPb, dalam mempersiapkan tahun 2020 yang merupakan masa rencana pembangunan jangka menengah baru, harus bekerja lebih efisien, efektif dan tidak seperti business as usual. DJPb memiliki keistimewaan yang tidak banyak dimiliki oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu DJPb mempunyai kantor vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Andin berharap kantor vertikal DJPb juga dapat melaksanakan tugas-tugas tidak hanya sebagai perwakilan dari Dirjen Perbendaharaan saja tetapi juga sebagai perwakilan Kementerian Keuangan.

“Bahkan tidak hanya tugas-tugas rutin yang ada di DJPb, tetapi tugas-tugas lain yang misalnya ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kita incharge disitu” pesan Andin.

Selain itu, Andin berharap kepada seluruh Insan DJPb yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan dari titik nol Indonesia di KPPN filial Sabang, yang juga sempat dikunjungi Dirjen Perbendaharaan, untuk ikut mengawal output satuan kerja (satker) agar tercapai dengan  baik.

“yang menjadi tantangan apakah satker itu sudah menghasilkan output yang di inginkan?...Untuk memastikan itu, kalau bukan kita siapa lagi? Karena tidak semua Kementerian punya instansi vertikal di daerah”  ungkap Andin.

Selanjutnya, menurut Andin, melalui program Kredit Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), DJPb dapat terhubung langsung dengan masyarakat sehingga Andin berharap bahwa kantor vertikal DJPb di daerah dapat juga berperan menjadi instrument untuk memantau situasi perekonomian di wilayahnya masing-masing

“Mudah-mudahan Kantor vertikal kita yang ada di daerah-daerah dapat menjadi mata, hati, dan telinga kita untuk melihat bahwa di suatu daerah itu apakah masih ada masyarakat yang larut dalam kemiskinan” harap Andin.

Sebelum menutup arahannya, Andin menyampaikan apresiasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan Kepada DJPb atas komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas DAK Fisik dan Dana Desa yang kinerjanya dapat meningkat secara signifikan. Andin berharap pengawalan terhadap tugas tersebut dapat lebih baik dan inovasi-inovasi baru dapat diciptakan oleh masing-masing kantor wilayah karena banyak kasus-kasus unik yang terkait dengan kearifan lokal. (AA)