Wujudkan Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Bentuk BLU BPDLH

"Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (09/10).

“Kita perlu terus menjaga dan mengembangkan strategi pembangunan bagaimana Indonesia bisa tumbuh tinggi, bagaimana kemiskinan ditanggulangi, pemerataan pembangunan terjadi di seluruh pulau dan pelosok Indonesia. Namun, komitmen kita untuk dapat mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan kerja sama internasional tetap bisa dilakukan. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua, baik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun dunia usaha dan swasta serta para stakeholder lainnya,” ungkap Menteri Keuangan dalam kegiatan yang dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto, para duta besar negara sahabat, dan para pimpinan NGO ini.

Dibentuknya BPDLH ini menandai komitmen bersama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pengelolaan pendanaan secara akuntabel dengan tata kelola berstandar internasional, yang sejalan dengan implementasi Paris Agreement. Selain itu, BPDLH merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang dilakukan Kementerian Keuangan, tercatat peningkatan dukungan APBN dalam program nasional terkait isu perubahan iklim yakni sebesar Rp72,4 triliun dalam APBN-P 2016, Rp95,6 triliun dalam APBN-P 2017 dan Rp 109,7 triliun dalam APBN 2018. Atau sekitar 3,6% (2016), 4,7% (2017) dan 4,9% (2018) terhadap total anggaran APBN.

 

BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya terkait lingkungan hidup. Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda. Harapannya, setiap unit di K/L dapat berkoordinasi, berkolabirasi, dan bersinergi secara lebih efisien dengan adanya BPDLH.

Sebagai tanda komitmen bersama, Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman pohon di halaman Kompleks Kementerian Keuangan. [LRN/DK/SW/TAP]