BERITA

Wamenkeu : APBN adalah Instrumen Untuk Mengelola Perekonomian

Jakarta,djpb. Kemenkeu.go.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan lain sebagainya. “APBN adalah instrumen atau alat untuk mengelola perekonomian, sebagai alat untuk kita me-manage,” kata Wamenkeu saat menyampaikan pidatonya mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Rapimnas DJPb) tahun 2019 yang mengusung tema “Mengawal APBN untuk Indonesia Maju” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (06/11).

Lebih lanjut lagi Wamenkeu menyampaikan bahwa sebagai unit yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, Ditjen Perbendaharaan mengemban tugas yang tidak mudah untuk mengawal APBN agar dapat menjadi instrumen fiskal yang mampu menggerakkan perekonomian nasional secara optimal. Pada Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan kembali dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati. Sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki tugas yang berat dalam menjaga perekonomian agar tetap stabil di tengah kondisi perekonomian global yang kurang baik. “Jangan berpikir bahwa karena menterinya adalah menteri yang lama, berarti gaya kerja kita gaya kerja yang lama. Jangan hanya yang terjebak pada rutinitas, di tingkat pimpinan Kemenkeu akan sangat senang menerima ide-ide baru,” tegas Wamenkeu menyampaikan pesan Menteri Keuangan kepada jajarannya. Dalam melaksanakan tugas mengawal APBN, secara khusus Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan pesan kepada para peserta Rapimnas agar selain sebagai pimpinan unit juga diharapkan menjadi role model. "Jangan menjadi pemimpin seperti Kereta Api Argo Lawu, namun jadilah seperti Kereta Api Shinkansen (lokomotif KA Argo Lawu hanya di depan, sedangkan lokomotif KA Shinkansen ada di setiap gerbong-red).  Delegasikan tugas dengan baik, gerakkan seluruh elemen, sehingga pelaksanaan tugas kantor dapat berjalan secara optimal," pesan Andin menutup sambutannya. Dalam Rapimnas II ini dibahas pula langkah-langkah strategis peningkatan kualitas belanja. Beberapa hal yang menjadi hasil diskusi dalam rapimnas antara lain: kualitas monitoring dan evaluasi harus berfokus pada pencapaian output dan outcome; kualitas tugas KPPN dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta kepastian penyaluran dana harus ditingkatkan sehingga dapat menjamin pelaksanaan anggaran yang  tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; penyempurnaan strategi komunikasi publik DJPb sehingga dapat diimplementasikan dengan baik di daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan data keuangan negara yang dimiliki DJPb sebagai “penyambung lidah” Kementerian Keuangan; serta strategi dan langkah-langkah percepatan penyaluran Pembiayaan UMi di seluruh wilayah  Indonesia. (SW/TAP