BERITA

Jakarta,djpb. Kemenkeu.go.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan lain sebagainya.

“APBN adalah instrumen atau alat untuk mengelola perekonomian, sebagai alat untuk kita me-manage,” kata Wamenkeu saat menyampaikan pidatonya mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Rapimnas DJPb) tahun 2019 yang mengusung tema “Mengawal APBN untuk Indonesia Maju” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (06/11).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati inginkan seluruh jajaran Kemenkeu andal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Menkeu SMI dalam upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-73 sekaligus Hari Sumpah Pemuda ke-91 di lingkungan kantor pusat Kemenkeu, Rabu(30/10).

Add a comment
Selengkapnya...

"Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (09/10).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Semangat terbitnya Oeang Republik Indonesia (ORI) 73 tahun yang lalu menandai kemerdekaan Republik Indonesia di bidang keuangan. Semangat inilah yang diharapkan terus terjaga di @kemenkeuri, juga diharapkan dijaga oleh para stakeholders Kementerian Keuangan untuk tetap terjaganya kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut terungkap dari sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Kick-Off Peringatan Hari ORI ke-73 tahun 2019 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (04/10).

Add a comment
Selengkapnya...

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id  - Berbagai stimulus dari pemerintah telah dilakukan untuk mendorong perekonomian Aceh. Melalui APBN, alokasi dana desa dan anggaran pembangunan infrastruktur menjadi sarana utama untuk terus mendorong perekonomian Aceh. Untuk mendorong usaha kecil, pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal tersebut terungkap dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim dalam kegiatan seminar dengan tema "Peran Institusi Publik dalam Mendorong Perekonomian Aceh" yang diselenggarakan di aula utama Gedung Keuangan Negara Banda Aceh pada hari Selasa (22/10).

Add a comment
Selengkapnya...

Yogyakarta,djpb.kemenkeu.go.id - Sebagai wujud peran kepedulian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta terhadap warga sekitar kantor khususnya para perempuan, diselenggarakan penyuluhan reproduksi wanita pada hari Rabu (16/10) di Aula Kraton KPPN Yogyakarta.

Add a comment
Selengkapnya...

Tanjung Pandan, djpb.kemenkeu.go.id,- KPPN Tanjung Pandan mendapat kunjungan kerja benchmarking dari Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie beserta perwakilan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Belitung serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung, Senin (7/1).

Add a comment
Selengkapnya...

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bertempat di Bangsal Kepatihan Bangsal Kepatihan Danurejan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 serta penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran TA 2018 di wilayah Provinsi DIY, Selasa (18/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur FORKOMPIMDA, para Bupati/Walikota lingkup Provinsi DIY, Sekda DIY, Pimpinan Bank Indonesia DIY, Kepala Perwakilan OJK DIY, Para Kuasa Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro, serta Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Provinsi DIY.

Add a comment
Selengkapnya...

“Apa itu Spending Review?”
“Apa yang direviu atau dianalisis?”
“Apa bedanya dengan Public Expenditure Review yang diterbitkan Bank Dunia?”

Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukan rasa penasaran itu terbesit saat pertama kali mendengar Spending Review yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Add a comment
Selengkapnya...

Salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi dan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan adalah melalui Buletin Kinerja, yang saat ini telah terbit sampai dengan edisi XVII tahun 2013.

Add a comment
Selengkapnya...

A. Pendahuluan.
Kas adalah elemen kunci dalam penentuan kebijakan operasional dalam pemerintahan. Praktik manajemen kas yang buruk tidak saja dapat menyebabkan pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter.

Add a comment
Selengkapnya...

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa BUN. Perencanaan Kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan Kas yang baik.

Add a comment
Selengkapnya...

Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien.

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Add a comment
Selengkapnya...