BERITA

Wawancara perbendaharaan.go.id dengan Direktur Sistem Manajemen Investasi, Soritaon Siregar

Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) walaupun terdengar baru direktorat ini merupakan sebuah unit eselon II yang sebenarnya tidak asing lagi dalam struktur organisasi Ditjen Perbendaharaan. Direktorat ini dibentuk dari penggabungan dua unit eselon II yang memiliki tugas yang sama dalam bidang investasi, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit. PPP) dan Direktorat Pengelolaan Dana Investasi (Dit. PDI). Dit. SMI resmi berjalan sejak diterbitkannya PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Keuangan.
Lalu, hal-hal apa sajakah yang menjadi latar belakang pembentukan Dit. SMI? Seberapa signifikan pencapaian tujuan investasi pemerintan dengan adanya penggabungan eselon II Ditjen Perbendaharaan ini? Serta, apa saja prioritas kegiatan dan sasaran kerja yang ingin dicapai oleh Dit. SMI?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai direktorat yang sering diplesetkan sebagai Direktorat Sri Mulyani Indrawati ini, berikut petikan wawancara perbendaharaan.go.id dengan Direktur Dit. SMI, Bapak Soritaon Siregar di ruang kerjanya.


Sebenarnya, apa yang menjadi latar belakang pembentukan Dit. SMI?

Sebelum digabung, ada dua Unit Eselon II Ditjen Perbendaharaan yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola penerusan pinjaman dan kredit program serta pengelolaan investasi pemerintah yaitu, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit. PPP) dan Direktorat Pengelolaan Dana Investasi (Dit. PDI). 

Penggabungan Dit. PPP dan Dit. PDI menjadi Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung efektifitas dan peningkatan kinerja Ditjen Perbendaharaan, serta merupakan satu rangkaian proses yang tak terpisahkan dalam rangka reformasi birokrasi Departemen Keuangan.

Pembentukan Dit. SMI ini juga diharapkan dapat menghindarkan adanya overlap kebijakan dalam bidang investasi pemerintah

Apa harapan pemerintah dengan dibentuknya Dit. SMI?

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Keuangan, Dit. SMI memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan kelembagaan, perencanaan, penyediaan, penyaluran dana investasi, kredit program, manajemen risiko, restrukturisasi serta penghapusan piutang. 

Dengan demikian, peran Dit. SMI menjadi sangat strategis bagi pemerintah, terutama untuk mencari alternatif-alternatif investasi baru pemerintah yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi pemerintah khususnya di bidang pelayanan publik. 

Tidak hanya itu, investasi pemerintah diharapkan menjadi lokomotif bagi percepatan program pengembangan sektor riil sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

Kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir ini?

Ada empat kegiatan penting yang dilakukan Dit. SMI selama Tahun Anggaran 2008;

Pertama, dalam bidang pengelolaan investasi, Dit. SMI telah merampungkan beberapa kebijakan dan peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan investasi pemerintah. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah No.8 /2007, yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan investasi pemerintah. 

Dit. SMI juga telah menyusun petunjuk teknis PP No. 1/2008 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu mengenai tata cara penyediaan dan pencairan dana investasi, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan investasi pemerintah serta divestasi.

Kedua, dalam bidang Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Dit. SMI juga telah merampungkan proses penyelesaian piutang pemerintah kepada BUMN. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN agar lebih kompetitif pada sektornya masing-masing. 

Ketiga, dalam usaha penyelesaian piutang pemerintah pada BUMD (Perusahaan Daerah Air Minum-PDAM) dan Pemerintah Daerah, Dit. SMI mengadakan workshop dan rekonsiliasi dalam rangka menjalankan PMK No.120/PMK.05/2008 dan PMK No. 153/PMK.05/2008. PMK ini merupakan dasar hukum yang dipakai untuk menyelesaikan piutang Pemerintah pada PDAM dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemberian penghapusan bunga dan denda, serta prospek bisnis PDAM. Workshop ditujukan untuk mempersiapkan para pelaksana teknis PDAM agar mampu melaksanakan seluruh tahapan penyelesaian piutang negara pada PDAM. Sedangkan rekonsiliasi ditujukan untuk pemutakhiran data pinjaman PDAM dan Pemda sebagaimana yang ditetapkan dalam PMK baik dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM maupun Pemerintah Daerah. 

Keempat, terkait dengan pengelolaan Kredit Program, yaitu program insentif pembiayaan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh kredit dari perbankan nasional dalam rangka mengembangkan usaha produktif terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dit. SMI bersama-sama dengan perbankan nasional untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. 

Beberapa kredit program telah disalurkan untuk Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami (KPP-NAD & Nias) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Mengenai pengelolaan investasi pemerintah, apakah Dit. SMI memberikan perhatian khusus mengenai hal ini? 

Dengan diterbitkannya PP No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah sebagai revisi PP terdahulu No.8/2007, itu berarti, pemerintah telah melihat peluang kerjasama investasi dapat lebih diperluas dengan cara memperluas bentuk investasi pemerintah. 

Sebagaimana diamanatkan pada PP tersebut, Dit. SMI bertugas sebagai pembuat regulasi investasi dan telah menyusun peraturan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan investasi. Sedangkan untuk pelaksanaan investasi pemerintah dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Departemen Keuangan. Keseriusan Dit. SMI dalam pengelolaan investasi pemerintah dimulai dengan penyusunan PMK yang menjadi pedoman Badan Investasi Pemerintah (BIP) dalam penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur BIP setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

PMK yang terkait mengenai hal tersebut adalah: PMK Nomor 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi; PMK Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah; PMK Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah; PMK Nomor 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi; PMK Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah.


Hal-hal apa saja yang menjadi perubahan mendasar dan perlu diketahui dengan diterbitkannya PP No.1/2008 sebagai hasil revisi PP No.1/2007?

Ada beberapa perubahan mendasar yang perlu diketahui yaitu PP No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah menjelaskan bahwa PP ini ingin mengakomodir bentuk dan jenis investasi yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia; berfungsi sebagai payung hukum kerjasama investasi antara Pemerintah RI dengan negara asing; ingin meningkatkan perekonomian Negara melalui investasi pemerintah; sebagai Operator Investasi Pemerintah, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang diharapkan dapat maju dan berkembang layaknya institusi pengelola investasi negara-negara lain di kawasan asia, seperti Temasek dan Khazanah.

Lalu, kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Dit. SMI dalam meningkatkan awareness stakeholders mengenai pengelolaan investasi pemerintah?

Kami telah melakukan sosialisasi PP 1/2008 pada tanggal 27 Mei 2008 di Jakarta. Pesertanya adalah para stakeholders, dalam hal ini para pejabat dari departemen/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, dan Badan Layanan Umum (BLU) serta unit instansi lain yang terkait. 

Sosialisasi ini ditujukan untuk menjadikan PP No.1/2008 sebagai payung hukum atau guideline yang jelas bagi unit-unit pelaksana investasi pemerintah sehingga pengelolaan investasi dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu sehingga tercipta tata kelola investasi pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Kemudian menjadikan investasi pemerintah sebagai stimulan pertumbuhan investasi oleh sektor swasta yang pada akhirnya menunjang pencapaian pertumbuhan investasi yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

Apakah kegiatan seminar tanggal 5 Maret 2009 mengenai system pendanaan investasi publik yang diselenggarakan oleh JICA dan Dit. SMI juga berhubungan dengan pengelolaan investasi pemerintah? Apa hal yang melatar belakanginya?

Seminar ini diselenggarakan karena adanya kesadaran mengenai kebutuhan dana infratruktur di Indonesia pada tahun 2010-2014, yaitu sebesar Rp. 1400 triliun yang diharapkan dari swasta dan Rp. 978 triliun sisanya dari Pemerintah. Di seminar ini, pihak JICA memberikan ulasan mengenai best practice program investasi infrastruktur di Jepang, pemerintah dalam hal ini Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian melihat peluang-peluang dalam infratruktur di Indonesia beserta hambatannya, dan pihak swasta diwakili oleh BNI melihat dari sisi perbankan beserta permasalahannya. Diharapkan, dengan adanya seminar ini, pemerintah, pihak swasta dan pihak donor dapat duduk bersama untuk membuat masukan yang pada akhirnya bisa digunakan untuk jalan keluar dari masalah tersebut.
Selain kegiatan sosialisasi di atas, apakah ada kegiatan Dit. SMI yang menunjang pengelolaan keuangan Negara yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan secara keseluruhan?

Ada, Dit. SMI telah melakukan kegiatan Seminar Kerugian Negara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan negara.

Kami berharap kegiatan seminar ini dapat memberikan pembelajaran terkait dengan kerugian negara (Pasal 1 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara), yang pada intinya adalah untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan Kerugian Negara, baik dari pengalaman masa lalu maupun implementasi paket perundang-undangan keuangan negara. Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi sekaligus menghindari terjadinya Kerugian Negara di masa mendatang yang dengan sendirinya akan menciptakan budaya "waspada rugi" (loss awareness). 

Bagaimana dengan penerusan pinjaman, apa yang telah dilakukan Dit. SMI dalam usaha pengelolaannya?

Ada dua jenis penyelesaian piutang negara yang ditangani Dit. SMI. Pertama, penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dan Perjanjian Pinjaman RDI (PP RDI) pada BUMN/PT dan kedua, penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Subsidiary Loan Agreement (SLA)/Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pemerintah Daerah (RPD) pada PDAM dan Pemda.

Menurut data kami, piutang negara yang berasal dari NPPP dan PP RDI per 31 Desember 2006 terdiri atas 311 NPPP dan 99 PP RDI yang tersebar pada 76 BUMN/ PT. Adapun posisi outstanding piutang tersebut mencapai Rp 44 triliun dengan komposisi 65,45% atau sebesar Rp 29 triliun lancar dan sisanya 34,55 % atau sebesar Rp 15 triliun macet.

Fakta ini telah mendorong kami untuk menyusun payung hukum dalam bentuk PMK No.17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari NPPP dan PP RDI pada BUMN/PT untuk kemudian membuat PerDirjen Perbendaharaan No. Per/31/PB/2007 sebagai petunjuk teknis penyelesaian piutang negara yang bersumber dari NPPP dan PP RDI pada BUMN/PT. 

Kemudian, untuk penyelesaian piutang negara yang bersumber dari SLA/RDI/RPD pada PDAM dan Pemda, kami telah melakukan kegiatan penerbitan PMK No.120/PMK.05/2008 dan PMK No.153/PMK.05/2008.


Menurut bapak apakah posisi Dit. SMI sebagai regulator dan PIP sebagai eksekutor atau operator efisien atau tidak?

Dari kacamata check and balance, adanya regulator dan operator adalah sebuah keharusan. Harus ada dua-duanya, siapa yang meng-operate dan siapa yang me-regulate. Sebagai contoh, Dit. SMI sebagai regulator dan PIP sebagai operator. Ke depan, kalau memang sangat dibutuhkan atau seiring dengan bertambahnya sektor-sektor yang ingin dibantu, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya operator-operator lain sedangkan SMI tetap sebagai regulator. Tetapi, untuk sementara konsentrasi kita masih di infrastruktur yang menjadi salah satu handicap penghambat kemajuan negara kita.

Pertanyaan terakhir, apakah ada payung hukum dalam bentuk PMK yang sedang dikerjakan oleh Dit. SMI?

Ada, yaitu PMK mengenai Risk Management. PMK ini penting untuk menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab apabila dalam pengelolaan investasi ini terdapat loss/kerugian yang muncul walaupun pengelola telah menjalankan semua aturan dan kebijakan yang sudah ada. Tetapi, PMK ini belum dikeluarkan karena belum ada kesepakatan di antara kita. Masalahnya adalah karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan, siapa yang akan menanggung kerugian apabila muncul dalam rangka pengelolaan investasi.. 

Beberapa pihak mengatakan bahwa yang bersalah dan menanggung kerugian adalah si pengelola karena loss is loss. Padahal, kalau terdapat keuntungan/gain dalam pengelolaan investasi, pengelola tidak mendapatkan reward. 

Sebaliknya, pihak lain mengatakan bahwa kita sebagai public entity tidak mengenal potential loss seperti yang dikenal dalam BUMN. Hal ini berbeda dengan mereka yang kerugiannya dapat ditutup dengan cara konsolidasi (unrealized gain). Kerugian kita yang terjadi akibat pengelolaan investasi yang sudah dijalankan sesuai dengan SOP adalah tetap menjadi kerugian (loss is loss) atau menjadi keuntungan (gain is gain) tanpa ada konsekuensi lebih lanjut untuk pengelolanya.

Nah, apabila pendapat pertama diangkat, tidak ada yang ingin menjadi pengelola, pengambil keputusan atau eksekutornya.


Oleh: Pengembangan Pegawai - Tonny

Add a comment

Kita baru merdeka tahun 2003

Pernyataannya lugas, tempo bicaranya cukup berapi-api. Itulah yang terkesan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial Emmy Widayanti kepada Hendy S. Yudhiyanto dari perbendaharaan.go.id dalam sebuah perbincangan singkat ketika berlangsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008 di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Apa pendapatnya tentang opini BPK atas laporan keuangan pemerintah, dan dan bagaimana upayanya mengoptimalkan kinerja organisasi yang dipimpinnya, simak saja perbincangan kami selengkapnya berikut ini.

Tadi Dirjen Perbendaharaan mengatakan bahwa kita harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kalau menurut Ibu seberapa relevan hubungan antara opini yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan- red.) atas laporan keuangan dengan kinerja institusi kita sesungguhnya?

Saya sependapat dengan pak dirjen (Dirjen Perbendaharaan- red.). Opini itu bagi saya tidak sekedar instrumen untuk mengetahui laporan keuangan itu baik atau tidak, tetapi itu juga adalah alat memotivasi. Kementerian/ lembaga kan menginginkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian- red.). Ketika kami tahun 2006 mendapatkan opini disclamer, itu luar biasa pengaruhnya terhadap kinerja internal kami. Kami pada waktu itu langsung merefleksi diri, ada apa ini kok kita hanya mendapatkan opini disclaimer. Kami resah, karena berarti ada yang belum optimal. Kami kemudian melakukan berbagai upaya di internal Depsos.

Kita kan tahu kalau SAI (Sistem Akuntansi Instansi- red.) itu gabungan antara SAK (Sistem Akuntansi Keuangan- red.) dan SIMAKBMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara- red.).  Kami melakukan penguatan pada para pengelola keuangan seperti bendahara, pengelola akuntansi, penerbit SPM, sampai dengan kepala satker sebagai KPA. Kami adakan pembinaan kepada mereka. Alhamdulillah, walaupun belum WTP, tetapi pada tahun 2007 Depsos sudah WDP (wajar dengan pengecualian- red.).  Pengecualiannya itu ada di aset.
 
Bagi Depsos itu sudah luar biasa. Itu motivasi baru bagi kami, agar bagaimana di tahun 2008 kami bisa mencapai WTP. Kami juga langsung dihimbau oleh BPK untuk membuat action plan (AP).  AP kita tahun 2008 adalah WTP walaupun kami melihat dari beberapa hal kami menemukan belum sepenuhnya optimal.

Kami berupaya keras untuk merealisasikan action plan itu. Namun jujur, kami merasa sangat berat untuk menjadi WTP karena itu tidak mudah, terutama dari segi aset. Depsos kan pernah dilikuidasi pada tahun 1999, aset kita banyak yang diserahkan dan kocar-kacir, diserahkan lagi, dan juga berperkara. Tahun 2008 kemarin kita sudah banyak melakukan sertifikasi aset yang berperkara. Apalagi sekarang rekon tidak hanya ke DAPK (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan- red.) seperti dulu. Sekarang rekon aset ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara- red.),dan rekon uang ke DAPK.

Saya optimis bisa WTP tapi kami di Depsos merasa masih banyak PR yang harus diselesaikan. Untuk mendapatkan penghargaan kemarin saja kita didatangi oleh tim independen dari dari BPK. Saya diwawancarai, dokumen-dokumen kita diperiksa.

Maaf, penghargaan apa itu Bu?

O ya, jadi selain termotivasi dari disclaimer menjadi WDP, kami juga termotivasi dengan menjadi salah satu dari tiga departemen yang memperoleh penghargaan ketika BPK mengadakan ulang tahun pada tanggal 15 Jnuari 2009 kemarin. Dua departemen yang lain adalah Departemen Pertahanan dan Departemen Perindustrian. Jadi hanya ada tiga departemen yang mendapatkan penghargaan khusus atas upaya pencapaian kualitas laporan keuangan menuju yang lebih baik. Artinya, dari disclaimer menjadi WDP, bagi kami yang sudah merasakan disclaimer, adalah pencapaian yang luar biasa.
 
Saya katakan juga, kinerja departemen salah satunya dilihat dari kinerja laporan keuangannya.  Pak menteri pun berkomitman tinggi untuk itu. Beliau selalu men-support, baik sarana-prasarana sampai kebutuhan SDM, seperti misalnya dengan memerintahkan kepada Biro Kepegawaian untuk merekrut akuntan. Depsos sedang memperbanyak SDM berlatar belakang ekonomi dan akuntansi, yang akan ditempatkan di satker-satker yang strategis, termasuk di Biro Keuangan sendiri. Jadi penguatan SDM tidak hanya melalui pelatihan saja, tetapi juga lewat rekrutmen.

Itu memotivasi kami dalam memperkuat SDM pengelola keuangan, juga pengelola program. Kami yakin dua fungsi itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Bagi kami pengelola program juga penting karena biar pun pengelolaan keuangannya baik, tetapi pengelolaan programnnya tidak, itu juga tidak akan dapat berhasil baik. Keduanya harus bersinergi.

Di samping penguatan SDM, kami juga memperkuat proses pengelolaan keuangannya itu sendiri. Yang tidak kalah penting, kami juga mendorong bagaimana agar semua satker dapat segera menindaklanjuti temuan-temuan dari auditor, baik auditor internal maupun eksternal. Itu akan menentukan rapor Depsos.

Di samping itu, kami juga mengupayakan penguatan sarana dan prasarana. Sebagai contoh, tadi sempat disinggung oleh pak dirjen (Dirjen Perbendaharaan- red.) kalau kami di departemen itu kan ada program yang tergabung di dekonsentrasi. Di situlah memang kelemahan kami , sehingga kenapa dulu kami disclaimer. Jadi selain penataan aset, yang membuat kami disclaimer adalah laporan keuangan dekon.
 
Dekon ini menjadi masalah yang tidak sederhana lagi. Perlu pengelolaan SDM dan sarana/ prasarana. Bahkan tahun kemarin kita penuhi alat-alat kerja mereka. Kita beri mereka laptop dengan printernya. Di Depsos itu ada 4 satker atau 4 program yang didekonkan. Dulu UAW  (Unit Akuntansi Wilayah- red.) itu adanya di kantor gubernur, tetapi itu tidak jalan, disclaimer terus. Baru setelah ada PMK 171 (Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat- red.) kita boleh menunjuk salah satu satker itu sebagai UAW. Alhamdulillah, akhirnya terbentuk, kemudian kita support lagi dengan sarana dan prasarana.

Saya di Biro Keuangan mulai tahun 2006. Waktu itu untuk memperoleh data aset sangat susah. Tim dari BPK sempat mengingatkan bahwa persedian barang banyak menjadi temuan di hampir semua kementerian/ lembaga. Akhirnya kami  melakukan stock opname tuntas yang melibatkan 40 orang untuk barang persediaan untuk bencana.  Ketika saya bilang kepada BPK bahwa Depsos sudah melakukan stock opname BPK senang dan mengatakan baru Depsos yang melakukan itu.
 
Kami mempunyai keyakinan kalau yang lain bisa kenapa kami tidak. Memang, belum ada departemen yang WTP karena memang departemen itu kan organisasinya besar dan asetnya banyak. Sampai saat ini hanya tiga departemen yang WDP, Depsos salah satunya

Terlepas dari prestasi Depsos dan beberapa departemen yang sudah baik penyusunan laporan keuangannya, ternyata penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk level pemerintah pusat, yaitu LKPP, masih terkendala. Selain kendala di intern departemen, seperti tadi diungkapkan oleh pak Dirjen Perbendaharaan, ada proses rekon yang harus dilakukan kementerian/ lembaga dengan Depkeu yang belum sepenuhnya optimal dilakukan. Bagaimana tanggapan Ibu atas kondisi tersebut?

Saya sependapat dengan pernyataan beliau (Dirjen Perbendaharaan- red.) tadi. Tetapi saya kira harus dibangun komitmen bersama secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal rekon saja. Ibarat suatu komunitas warnanya biru semua, apabila kita kehendaki warnanya menjadi putih semua, harus merupakan komitmen kita semua. Sama juga dengan kementerian/ lembaga, kalau kita menginginkan WTP, komitmen untuk itu harus kita canangkan dan kita upayakan dengan sungguh-sungguh.

Ditjen Perbendaharaan jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan, menghimbau, memberikan pendampingan, memberikan asistensi dan advokasi. Depkeu, saya kira tidak akan bisa maju sendiri tanpa kementerian/ lembaga yang juga ikut maju. Kita ini kan sebetulnya baru merdeka dalam aspek keuangan pada tahun 2003, setelah terbitkan Undang Undang Keuangan Negara, di mana sebelumnya yang kita pakai adalah regulasi produk pemerintah kolonial.
Kita yang satkernya hanya ratusan saja banyak persoalan yang muncul. Tahun ini persoalan A muncul, berikutnya persoalan A selesai, persoalan B muncul. Kemudian Persoalan B selesai persoalan C muncul. Coba bayangkan, Diknas, Depag, atau Dephan yang jumlah satkernya ribuan.

Depsos sendiri menerapkan asas reward dan punishment untuk pengelolaan keuangan satker dekon. Ada yang tidak kami berikan dana untuk bencana karena mereka tidak serius ketika memberikan usulan, atau banyak temuan hasil pemeriksaannya. Kalau rapornya bagus, dana dekon bisa kita berikan lagi atau kita tingkatkan jumlahnya, tetapi kalau jelek kenapa harus diberikan lagi.

Bisa berbagi kisah sukses Bu, bagaimana caranya Depsos memotivasi para pegawainya sehingga mereka mau men-support dalam rangka memperoleh kinerja yang optimal?

Pada tanggal 14 Februari kemarin ada pertemuan yang dihadiri oleh 2.000 orang dalam rangka kita bersyukur dengan telah terbitnya Undang Undang Kesejahteraan Sosial baru, yaitu UU nomor 11 tahun 2009, sekaligus mendeklarasikan logo dan semangat baru Depsos. Di forum tersebut pak menteri menyebutkan nama saya dan seluruh jajaran Biro Keuangan, serta mengucapkan terima kasih atas prestasi kami dalam hal pengelolaan keuangan. Saya katakan pada saat itu, prestasi yang kita peroleh bukan kerja seseorang atau sekelompok orang, tetapi komitmen dan kesungguhan dari seluruh jajaran Depsos. Jadi intinya adalah komitmen kita bersama. Bisa saja Biro Keuangan sudah teriak-teriak tapi kalau unit-unit yang lain, satker-satker, tidak berkomitmen ya susah, karena laporan keuangan itu adalah kumpulan dari semua unit. Ketika kita dapat WDP langsung kita buat surat pemberitahuan kepada seluruh jajaran Depsos sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih. Jadi, setelah semua satker memberikan warna, kita juga langsung memberikan apresiasi.
 
Kalau kita mendapat bimbingan dari Depkeu, kita selanjutnya juga mengadakan bimbingan di internal Depsos. Itu saya kira sangat efektif. Apalagi laporan keuangan juga kita tayangkan, sehingga kelihatan mana yang rajin dan mana yang tidak.  Di forum pertemuan nasional kami serahkan penghargaan kepada dinas yag berprestasi berupa plakat yang diserahkan oleh menteri. Seperti tahun ini, kita memberikannya kepada tiga dinas, yaitu Gorontalo, Sulsel, dan Yogyakarta. Saya yakin, mereka semua akan termotivasi, yang belum mendapatkan pun akan berupaya lebi baik untuk memperolehnya. Sementara itu jalan, kami sedang memikirkan metode lain lain untuk memotivasi para staf.

Add a comment

Kita sedang mengalami "generation gap". Ada satu tingkat generasi kita yang hilang.

Akhir pekan lalu perbendaharaan.go.id berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo selepas acara Pelantikan Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Apa saja pendapat beliau mengenai hasil survei KPK, kelanjutan proses reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, dan pola regenerasi pejabat eselon II. Berikut ini petikan wawancara selengkapnya antara Dirjen Perbendaharaan dengan Tonny Wahyu Poernomo dan Hendy S. Yudhiyanto dari perbendaharaan.go.id.
Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memposisikan KPPN sebagai salah satu instansi pemerintah yang bercitra paling buruk di hadapan publik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu?

Tentu saja kurang menggembirakan, namun hal itu akan kita jadikan momentum untuk berubah. Untuk itu, saya selalu minta kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan agar tidak merasa sudah berubah, karena ada yang merasa sudah berubah, dan ada juga yang belum berubah, walaupun saya yakin memang sudah banyak yang berubah. Saya tekankan pula supaya jangan hanya karena nila setitik maka rusak susu sebelanga. Maka dari itu perubahan-perubahan ini harus terus untuk dilakukan di segala lapisan, di mana pun kita berada. 
Kita tidak tahu sample yang dijadikan sasaran survei itu ada di mana. Oleh karenanya, itu menjadi bahan instropeksi buat kita, karena kita, mau tidak mau, harus terus berubah. Maka itu, saya minta kepada seluruh jajaran, seperti yang tadi dipesankan oleh bu menteri (Menteri Keuangan- red.), untuk tidak bosan-bosan dalam mengupayakan perubahan itu.

Walaupun banyak pihak juga yang meragukan kesahihan survei tersebut, Pak?

Kita ambil positifnya saja, bahwa itu sudah dipublikasikan, masyarakat luas sudah mengetahui hasil survei KPK itu, dan tentunya kita tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa itu tidak benar. Itu harus kita jadikan bahan instrospeksi. Kalau memang itu, pungutan-pungutan atau kegiatan-kegiatan yang tertangkap dalam survei KPK itu, tidak benar. Kita buktikan bahwa hal-hal itu memang sudah tidak ada lagi. Kita buktikan kalau kita sudah tidak melakukan itu.

Menteri Keuangan juga mengemukakan kritiknya karena kita sering bilang kalau SDM kita "terlalu banyak", sedangkan di sisi lain pekerjaan kita banyak yang tidak terselesaikan. Bagaimana solusi atas masalah ini Pak?

Dari awal saya sudah mewanti-wanti kepada para kakanwil, khususnya kanwil-kanwil yang memang SDM-nya itu bertumpuk akibat kita membuat KPPN Percontohan, di mana KPPN Percontohan ini menjadi satu keharusan sebagai akibat dari adanya proses perubahan yang kita lakukan. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran kakanwil untuk lebih kreatif menggali pekerjaan, dan menggunakan SDM yang ada untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan itu. Banyak pekerjaan, bahkan banyak sekali pekerjaan. Namum karena kebiasaan kita itu enggan, ada kemalasan untuk menggali pekerjaan itu sehingga mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan. Jadi sebenarnya banyak kok pekerjaan itu. Contohnya saja tantangan yang kita hadapi dalam kerangka LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat- red.). Ujung tombak penyusunan LKPP adalah satker. Satker itu adalah mitra kerja kita. Oleh karena itu, perbaikan LKPP harus kita mulai dari satker. 
Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan SDM yang ada di kanwil yang menganggur itu, atau mungkin juga di kantor daerah lain, agar bisa digerakkan untuk memintarkan satker-satker. Itu pekerjaan kita. Ini menjadi tantangan, seperti yang tadi ditegaskan oleh bu menteri. Itu semua kembali pada leadership dan kreativitas para kakanwil karena pada dasarnya semua ilmu itu ada, semua pedoman dan semua peraturan telah kita miliki, tinggal bagaimana kita menggerakkan SDM ini, meng-organize mereka, yang dikatakan itu jumlahnya berlebih.

Mengenai kebutuhan pejabat eselon II baru ke depan, sebagaimana kita tahu bahwa banyak yang sebentar lagi akan pensiun. Dimungkinkan tidak, pejabat eselon III yang ada dan yang masih muda mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan eselon II?

Ada tiga jabatan eselon II yang saat ini kosong, yaitu Kakanwil Gorontalo, Ternate, dan Kupang. Ke depan pengisian-pengisian untuk jabatan itu akan kita lakukan dengan proses assessment. Sekarang kita sedang melakukan seleksi administrasif, untuk mengumpulkan calon-calon yang nantinya akan kita ikutkan dalam assessment
Pada dasarnya saya menginginkan tenaga muda. Hanya yang menjadi masalah, tenaga-tenaga muda ini terbentur pada soal kepangkatan. Kan tidak ada eselon IV langsung menjadi eselon II, harus berjenjang menjadi eselon III dulu. Di eselon III ini, generasi muda yang potensial, yang bagus, kebanyakan masih berpangkat III/d atau IV/a, banyak yang III/d. Padahal untuk jenjang jabatan eselon II/a, pangkat minimal kalau tidak salah harus IV/b. Ini hal menjadi dilematis buat saya. Langkah yang sudah dilakukan oleh Departemen Keuangan kalau pangkat belum memenuhi syarat, satu atau dua tingkat di bawah itu, misalnya satu tingkat di bawah bisa diberikan dalam bentuk pj. (pejabat- red.), kalau dua tingkat di bawah itu sebetulnya tidak boleh, tetapi ada pola yang namanya plt. (pelaksana tugas- red.). 
Jadi nanti dari calon yang sudah mengikuti seleksi administratif ini kita akan lakukan assessment, dan bila nanti lulus, tenaga-tenaga muda itu nanti akan kita usulkan jadi plt. Ini menjadi keinginan saya, bagaimana generasi itu bisa diperbaiki. Terus terang kalau kita amati, kita sedang mengalami "generation gap", ada satu tingkat generasi hilang. Sekarang misalnya, kalau saya mencari eselon III saja, yang memenuhi syarat maupun kapabilitas, sudah susah, apalagi eselon II. Yang memenuhi syarat itu banyak, dari IV/b terutama, tetapi kapabilitas dan integritas yang tidak mudah untuk dipenuhi. Maka dari itu ada assessment. 
Prinsipnya, kita juga memberikan kesempatan kepada yang memenuhi syarat, kemudian nanti melalui assessment kita akan jaring lagi mana yang kapabilitas dan integritasnya bagus.

Apa pesan-pesan khusus dari Bapak buat pejabat eselon II yang baru dilantik?

Tidak hanya kepada yang baru, tetapi untuk keseluruhan, seperti kata bu menteri tadi, bahwasanya eselon II adalah posisi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Oleh karenanya, pejabat eselon II saya minta untuk bisa benar-benar dapat memahami ke mana arah reformasi birokrasi, serta ke mana arah dan tujuan Ditjen Perbendaharaan. Itulah kunci yang dipegang oleh pejabat eselon II. 
Saya menginginkan Ditjen Perbendaharaan ke depan menjadi jauh lebih bagus, reformasi birokrasi bisa terlaksana, dan, seperti apa yang dikatakan oleh bu menteri sebelumnya pada waktu rapim, agar kita bisa menjadi the real treasurer. Itu yang saya minta dari seluruh jajaran pejabat eselon II, dan dari eselon II kepada para eselon III, eselon IV, dan seluruh staf, serta seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan.

(Bagian Pengembangan Pegawai DJPBN - Tonny & Hendy)

Add a comment