BERITA

Regenerasi Kepemimpinan Pada Ditjen Perbendaharaan

Wawancara Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Bagaimana pendapat Bapak menanggapi pengarahan Menteri Keuangan pada Rapimtas April 2010 mengenai regenerasi kepemimpinan pada Ditjen Perbendaharaan?
Pengarahan Ibu Menteri sangat relevan dengan kondisi Ditjen Perbendaharaan mengingat banyak pejabat yang akan pensiun. Di tahun 2010 ini pejabat eselon dua ada 3 orang pensiun, eselon tiga ada 70 orang dan eselon empat ada 116 orang. Di samping itu, mengapa regenerasi kepemimpinan ini penting, ada sesuatu yang memprihatinkan terkait ketersediaan pegawai yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk mengisi jabatan di atasnya. Kita sangat kekurangan pegawai yang memenuhi persyaratan kepangkatan, meskipun sesungguhnya jika dilihat dari sudut kompetensi mereka sangat bagus.
Regenerasi seperti yang diminta oleh Ibu Menteri bisa diartikan mempercepat pengisian posisi pejabat eselon tiga dari pejabat eselon empat dengan pangkat minimal yunior, III/d 1 tahun, misalnya. Atau pengisian pejabat eselon dua dari pejabat eselon tiga dengan pangkat minimal IV/b 1 tahun. Regenerasi juga berarti menyiapkan kemampuan pegawai untuk tugas dan jabatan yang lebih tinggi. Bisa dengan pengangkatan sebagai Plt, atau dipecaya menempati kursi pejabat yang kosong oleh pegawai yang ditunjuk secara tidak formal.

Apakah ada program yang sudah dilakukan Ditjen Perbendaharaan dalam memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan?

Ditjen Perbendaharaan telah melakukan beberapa program dalam rangka pemenuhan kebutuhan regenarasi ini. Yang pertama, melakukan inventarisasi kompetensi para pejabat. Saat ini baru dibatasi pada pejabat eselon II dan III. Kedua, melakukan standardisasi kompetensi melalui pembekalan pejabat yang baru dipromosikan. Ketiga, bagi yang sudah menjabat lebih dari dua tahun mendapatkan kesempatan mengikuti diklatpim. Ditjen Perbendaharaan memiliki program diklatpim yang dianggarkan pada DIPA Kantor Pusat, yaitu Diklatpim III dan IV. Dalam tiga tahun terakhir, dua sampai tiga angkatan Diklatpim III/IV yang dilakukan melalui pendanaan Ditjen Perbendaharaan. Keempat, mengikutsertakan para pejabat yang berprestasi atau potensial untuk mengikuti program-program diklat jangka pendek (short course) yang biasanya dilkukan di luar negeri. Kelima, menyelenggarakan kegiatan pengembangan para pejabat untuk menutup gap kompetensi yang dimiliki.
Adapun pola perekrutan, kita menggunakan assessment, dengan menggunakan standar assessment Departemen Keuangan yang meliputi Soft Competency dan Hard Competency. Soft Competency meliputi Continous Improvement, Stakeholder focus, Integrity, Visioning, In Depth Problem Solving and Analysis, Championing Change, Managing Others, Relationship Management, Decisive Judgement, Planning and Organizing, Quality Focus, Policies, Processes and Procedur, Continous Learning dan Meeting Leadership. Assessment untuk soft competency ini akan dilaksanakan oleh Sekjen Departemen Keuangan. Adapun hard competency  meliputi penguasaan teknis pekerjaan dan tupoksi, baik yang bersifat konseptual maupun yang bersifat teknis. Assessment untuk hard competency ini akan kita lakukan sendiri.

Melihat kebutuhan pejabat eselon II dan eselon III Ditjen Perbendaharaan, kebijakan strategis apa yang akan diambil bapak untuk mempercepat proses regenerasi tersebut?
Policy-nya jelas, yaitu ke depan nampaknya perlu untuk melalukan usaha-usaha yang lebih terstruktur dalam pembinaan karier para pegawai. Dalam jangka pendek para pejabat eselon, khususnya eselon IV dan III akan menjadi fokus garapan sedangkan dalam jangka panjang, seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan akan mendapatkan bimbingan karier, paling tidak panduan berupa career path (jenjang karir, red) misalnya.
Tahapan-tahapan yang bisa dibuat adalah sebagai berikut: Inventarisasi kompetensi dimiliki para pejabat untuk menduduki setiap jabatan, menganalisa gap kompetensi yang dimiliki, melakukan program pendidikan untuk menutup gap kompetensi tersebut. Namun demikian, untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut diperlukan database kepegawaian yang kuat.
Untuk memberikan gambaran tentang jabatan di atasnya, perlu dilakukan sesi-sesi sharing knowledge yang dilakukan oleh para pejabat eselon di atasnya kepada para pejabat eselon di bawahnya.
Dalam jangka panjang kita juga akan memformulasikan talent pool (Pengelompokan pegawai yang berprestasi, red) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Talent pool dilakukan sejak pegawai diangkat menjadi PNS di Ditjen Perbendaharaan. Jadi ada semacam proram-program diklat yang akan men-sortir pegawai-pegawai potensial untuk dimasukkan ke dalam talent pool tersebut.

Bagaimana pendapat bapak mengenai pola tender terbuka yang dilakukan oleh Biro SDM, Setjen Depkeu untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pejabat eselon II?
Pola tender terbuka untuk mengisi kebutuhan pejabat eselon II adalah hal yang  positif, karena bisa mendapatkan pejabat dengan standar kualitas yang tinggi. Hanya masalahnya, di Ditjen Perbendaharaan saat ini masih belum perlu diterapkan karena jabatan-jabatan yang ada membutuhkan kemampuan yang spesifik dalam bidang perbendaharaan. Sehingga, kalau ada calon-calon pejabat eselon II dari luar, akan mengalami banyak kesulitan. Apalagi sekarang, kita perlu mengisi posisi tersebut dengan pejabat internal yang kapabel agar bisa organisasi ini dapat berlari cepat. Kalau organisasi ini sudah settle (mapan, red), mungkin bisa menerima calon pejabat dari luar. Jadi, menurut saya, saat ini belum tepat untuk dilakukan tender terbuka di Ditjen Perbendaharaan.

Pada lapisan bawah manajemen, dalam hal ini  pelaksana, hal-hal apa saja yang dapat menjadi permasalahan dalam penyediaan calon-calon pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan?Di tingkat paling bawah dalam penyediaan calon-calon pemimpin sebenarnya tidak ada masalah. Di tingkat pelaksana terdapat pegawai dengan pendidikan SMA,Diploma I, Diploma III dan Sarjana. Yang menjadi masalah adalah penyebaran dan kesenjangan kompetensi di antara pegawai tersebut. Kesenjangan kompetensi bisa ditingkatkan dengan diklat-diklat yang kita adakan. penyebaran pegawai yang mayoritas di pulau Jawa dan kalau dilihat dari gender, lebih dari separuh adalah ibu-ibu, yang kalau kita pindahkan sebagian besar tidak bisa karena alasan keluarga. Makanya, masalah pelaksana ini sangat terkait dengan desain operasional dan tupoksi Ditjen Perbendaharaan ke depan.


Oleh: Tonny W. Poernomo, Ludiro, Bambang Kismanto dan Novri H. S. Tanjung

Add a comment

"merubah mindset itu tidak semudah membalik telapak tangan"

Surat Keputusan mengenai pengenaan sanksi disiplin terhadap beberapa pegawai KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut menindaklanjuti temuan pelanggaran (gratifikasi) dari Tim Irjen Kemenkeu beberapa waktu lalu. Hendy S. Yudhiyanto dan Novri H.S. Tanjung dari perbendaharaan.go.id melakukan wawancara dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jean A.E. Rombot. Bagaimana tanggapan beliau tentang pengenaan sanksi disiplin tersebut, berikut ini perbincangan kami dari Kota Bandung.

Bila kita mengingat kembali kejadian sebelumnya, apa pendapat Bapak mengenai temuan pelanggaran dari Tim Irjen Kemenkeu pada KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat?
Fenomena ini enggak enak sebetulanya, tapi itulah kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepan, tapi minimal kita sudah berusaha maksimal.

Apa pendapat Bapak mengenai SK pengenaan sanksi disiplin yang diberikan kepada beberapa pegawai tersebut?
Pada saat kami terima, langsung kami bawa. Surat Keputusan itu Saya sendiri yang sampaikan kepada mereka, disaksikan Kepala Kantor.
Ini adalah sebuah pelajaran. Ada contoh yang dibebas tugaskan, ada contoh yang dipensiun dinikan, ada yang hukuman berat, sedang dan ringan. Dan sudah kami laksanakan.

Apakah Bapak melihat ada indikasi pelanggaran yang sama di KPPN lain?
Saya tidak mau berprasangka buruk. Tapi minimal, sebagaimana saya ingin berbuat baik, mengapa orang lain tidak ingin berbuat baik sebagaimana yang sudah saya sampaikan.
Ini adalah oknum, bukan institusi. Karena kan kita belajar berubah dari tahun 2007, semenjak KPPN Percontohan. Tapi memang sebenarnya merubah mindset itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau yang masih muda masih enak, tapi kalau yang sudah lama, luar biasa berat. Tapi harus, dan harus berubah.

Menurut pengamatan Bapak, sejauh mana perubahan yang terjadi pada KPPN di lingkup Jawa Barat khususnya?
Kita pengen berubah kok! Yang penting kan nawaitu (niat. red). Kalau kita hanya bersilat lidah, lidah kalau bertulang bisa patah. Tapi kita tunjukan juga bahwa kita ingin berubah di Jawa Barat ini.
Harus berani, kalau tidak dari hatinya enggak bisa. Tapi kalau dia ingin berubah, bisa. Karena itu harus merefleksikan dalam perbaikan perubahan pola hidup. Coba kalau biasanya tiap hari makan ayam, sekarang sekali sebulan makan ayam, itu gambarannya. Namanya manusia, tidak pernah ada orang yang merasa puas dalam kehidupan, selalu kurang. Itukan kontradiksi kehidupan. Sekarang kita tahan ini, untuk bisa merealisir keinginan yang diharapakan oleh pimpinan ditingkat pusat, baik Dirjen maupun Menteri Keuangan, bahwa kita bisa menjadi contoh reformasi birokrasi. Jadi, orang yang berhasil adalah orang yang bisa menyesuaikan setiap perubahan yang kita hadapi.

Apa yang akan Bapak lakukan kedepan dalam menjaga konsistensi perubahan yang terjadi?
Dulu suara saya bagus, enggak parau-parau. Sekarang parau karena kebanyakan ngomong (pembinaan. red).Capeknya itu. Sekarang bengkak saya punya kaki karena kebanyakan di mobil. Setiap datang selalu saya ajak untuk dialog, dan memberikan arahan, jauhkan kita dari gratifikasi. Harus tidak henti-hentinya kita berikan pengarahan, dan penjelasan kepada mereka, karena seringkali namanya orang sering lupa. Disatu sisi kalau kita datang mereka juga merasa bangga dijabanin (tengok). Jadi kita memperhatikan, karena itu anak-anak kita.

Bagaimana harapan Bapak kedepan, sehingga kejadian yang lalu tidak terjadi lagi?
Kita kan sudah buat fakta integritas, antara pegawai dengan kepala kantor, kemudian ada juga fakta integritas antara kantor dengan kantor. Nah, kalau masih saja begitu, berarti kan dia sudah menyalahi komitmen yang sudah dibuat.

Add a comment

"Kerja Keras Menghapus Disclaimer"

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah tuntutan untuk dipenuhi.

Sebagai institusi yang salah satu tugas utamanya menyusun LKPP, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) tentu mempunyai tanggung jawab untuk merubah status disclaimer yang tersemat pada LKPP selama lima tahun terakhir. Dengan demikian, langkah-langkah apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan Dit. APK untuk mewujudkan tujuan tersebut, dapat disimak dalam  materi wawancara www.perbendaharaan.go.id berikut dengan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Bapak Sonny Loho.

Sebagaimana telah dipublikasikan media massa bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer terhadap LKPP 2008. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?

Sebelumnya, perlu saya jelaskan bahwa terdapat empat opini hasil penilaian  Laporan Keuangan (LK) suatu lembaga yakni Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti semua LK dinilai wajar sepenuhnya. Lalu, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu terdapat pos-pos tertentu saja yang dinilai tidak wajar. Berikutnya adalah disclaimer yang diberikan karena terdapat keadaan uncertainty. Terakhir, adversed dikeluarkan karena LK yang tidak wajar, baik karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun angka-angka dalam laporan yang menyesatkan.

Penyusunan LKPP bukanlah pekerjaan mudah, yang membutuhkan tahapan panjang dengan waktu yang tidak singkat untuk menghasilkannya. Pertama, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) secara berjenjang dari tingkat satker sampai dengan tingkat K/L. Selanjutnya, LKKL yang telah disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Menteri dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) yang disusun Menteri Keuangan, disampaikan kepada Presiden (dalam hal ini diproses oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal). Lalu, LKKL dan LK-BUN tersebut disusun menjadi LKPP untuk kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir, LKPP yang telah diaudit oleh BPK, disampaikan Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. Jadi tugas untuk menyusun LKPP, bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan sinergi dan komitmen para pengelola keuangan dan akuntansi guna menghasilkan LKPP yang akurat dan andal.

Terkait opini disclaimer atas LKPP selama lima tahun terakhir ini, kami menyikapinya secara proporsional. Beberapa hal dalam LKPP perlu terus diperbaiki, namun patut diketahui juga bahwa kualitas LKPP yang kami (pemerintah,red) sajikan, terus meningkat secara signifikan. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya jumlah LKKL yang mendapatkan opini disclaimer. Jika pada tahun 2006 terdapat 36 K/L yang mendapatkan disclaimer, maka jumlah LKKL pada tahun 2008 yang mendapat opini disclaimer menurun drastis menjadi 18 LKKL. Hal ini berbanding terbalik dengan opini WTP yang pada tahun 2006 diberikan kepada 7 LKKL. Sementara, pada tahun 2008 jumlah LKKL yang mendapat opini WTP melonjak menjadi 35.

Selain itu, adakah hal positif lainnya?

Tentu banyak. Beberapa diantaranya terlihat dari semakin menurunnya temuan BPK, baik berupa pelanggaran peraturan perundangan, ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditentukan maupun ketidakjelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara yang dibuat. Jika tahun 2004 tercatat 57 item temuan, maka  pada tahun 2005 hanya 40 temuan. Bahkan  untuk tahun ini (2008,red) telah menjadi 26 temuan.

Selain itu, pemerintah juga berhasil mempersempit gap (suspen) pencatatan belanja antara K/L dengan BUN.  Jika  pada LKPP 2005 selisihnya mencapai Rp.2,14 T, maka untuk LKPP 2008 berhasil ditekan hingga hanya selisih Rp.58 M saja. Keberhasilan lainnya yang berdampak positif bagi keuangan negara adalah penertiban 39.477 rekening termasuk di dalamnya 3.930  rekening liar yang ditutup dan disetor ke kas negara senilai Rp.7,9 T. Inilah bukti nyata bahwa LKPP yang dibuat oleh pemerintah bermanfaat untuk pengelolaan keuangan negara yang baik.
 
Apakah hal ini terekspose pada publik?

Depkeu telah menggelar press conference untuk mempublikasikan kemajuan-kemajuan LKPP. Namun sayangnya, press conference tersebut hanya diletakkan di halaman tengah atau akhir media cetak.  Hal ini berbeda ketika opini disclaimer atas LKPP di publish, masalah ini menjadi headline bahkan editorial media cetak dan elektronik. Karena itu, kami berharap media dapat menyajikan berita secara berimbang di masa depan.

Khusus untuk LKPP 2008, apa yang menjadi alasan BPK mengeluarkan opini disclaimer ?

Intinya, BPK  menemukan enam item yang tidak bisa diyakini angkanya wajar atau tidak. Pertama, pendapatan pajak senilai Rp.3,43 trilyun yang tidak terekonsiliasi antara data penerimaan menurut Kas Umum Negara pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data penerimaan menurut Modul Penerimaan Negara (MPN).  Apabila nilai ini dibandingkan dengan total pendapatan pajak yang nilainya lebih dari Rp.600 trilyun, tentu selisih ini tidaklah signifikan yakni kurang dari 1 %. Namun kami memahami prinsip materialitas yang dianut BPK, sehingga selama dianggap tidak jelas maka akan dijadikan temuan. Kami berharap, dengan terus diperbaikinya sistem MPN, selisih angka tersebut akan semakin kecil bahkan tidak ada lagi.

Selain itu, BPK juga menemukan perbedaan data antara Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam buku dengan jumlah yang ada dalam saldo rekening-rekening SAL (kas negara). Kemudian, pencatatan penarikan hutang luar negeri yang tidak terekonsiliasi, data investasi Penanaman Modal Negara (PMN) yang belum valid, inventarisasi dan revaluasi aset tetap yang belum selesai, hingga administrasi dan kebijakan akuntansi aset Eks BPPN dan aset KKKS yang belum memadai. Item-item tersebut yang dijadikan temuan BPK pada LKPP 2008.

Melihat permasalahan tersebut, Apa saja yang menjadi kendala dalam penyusunan LKPP? Apakah terkait dengan kualitas SDM?

Salah satunya demikian. Harus disadari bahwa organisasi pemerintah sangatlah besar. Dengan 22.399 satuan kerja, 1.486 kantor wilayah, 282 unit eselon I, dan 84 kementerian negara/lembaga, tentu butuh tenaga besar, semangat yang kuat, kemampuan manajerial yang mumpuni untuk menggerakkan organisasi pemerintah tersebut.

Bukan hanya itu, kondisi demikian semakin berat dengan tugas tambahan untuk merubah mindset para jajaran pimpinan lembaga dan pelaksana akuntansi yang selama ini belum mengenal akuntansi modern. Terlebih lagi, seperti anda katakan bahwa SDM yang ahli di bidang akuntansi, cukup langka di hampir seluruh K/L maupun pemerintah daerah. Lalu, mungkinkah gerak langkah mewujudkan LKPP yang berkualitas dapat terwujud dalam waktu singkat?  Dalam waktu singkat memang sangat sulit, tetapi kita harus optimis dan berkerja keras agar dalam 1 – 2 tahun ini LKPP tidak lagi mendapat opini disclaimer.

Melihat kondisi demikian, mampukah keluar dari disclaimer ?

Dengan usaha keras yang telah dilakukan selama ini, kami yakin dapat keluar dari opini disclaimer. Dilihat dari penyebab opini disclaimer LKPP 2004 – LKPP 2008, masalah paling berat yang dihadapi pemerintah adalah tentang aset. Karena sebagian besar K/L yang mendapatkan opini WDP atau disclaimer disebabkan oleh pengelolaan aset yang belum baik.
Untuk Laporan Keuangan tahun 2009 target opini LKPP adalah WDP, bahkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mentargetkan dalam waktu 2-3 tahun kedepan, opini WTP dapat diraih.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk merealisasikan harapan tersebut?

Untuk menjaga agar proses penyempurnaan sistem akuntansi berikut aplikasinya berjalan simultan, maka dibutuhkan aturan hukum sebagai payungnya. Saat ini, telah tersedia berbagai peraturan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/MK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan PMK Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Selain itu, Depkeu juga sedang menyusun peraturan-peraturan pendukung lain yang dibutuhkan. Salah satu diantaranya peraturan mengenai pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tidak sampai disitu, Depkeu juga secara konsisten melakukan penertiban rekening pemerintah pada seluruh K/L. Salah satu caranya dengan menyusun pedoman tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah dan membentuk Tim Penertiban Rekening Pemerintah. Sementara itu, upaya-upaya penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi BMN pada seluruh K/L, terus dilakukan dan diperkirakan selesai tahun depan.

Khusus untuk peningkatan kualitas SDM, kami secara rutin menghelat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) dengan target jumlah pegawai yang akan dilatih mencapai 22.000 orang. Hingga akhir tahun 2008 telah dilatih sebanyak 8.400 orang, dan pada tahun ini akan dilatih 7.600 orang.

Terkait peningkatan komitmen para pejabat pemerintah terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi di lingkungannya, dan untuk mendorong terjadinya collaborative actions baik horizontal maupun vertikal, maka telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 11 – 12 Agustus 2009. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memuluskan target kami untuk meraih LKPP beropini WTP.

Memahami kompleksitas penyusunan LKPP, apakah Negara lain mengalami hal yang sama?

Negara yang menjadi rujukan best practices untuk kegiatan penyusunan Laporan Keuangan adalah Australia. Namun Australia tidak mempunyai kompleksitas masalah sebagaimana Indonesia. Selain SDM yang cukup dan capable, sistem keuangannya juga sangat mendukung.

Nasib Indonesia tidak berbeda jauh dengan Amerika Serikat (AS). Laporan Keuangan negara adikuasa ini masih disclaimer selama beberapa tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah anggaran Departement of Defence yang tidak bisa diyakini kewajarannya oleh ’BPK’ nya AS. Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk keluar dari disclaimer, jika LK berlandaskan international best practices yang telah diterapkan sejak 2004, dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen yang kuat.

Mungkinkah mekanisme Reward and Punishment diterapkan pemerintah Indonesia ?
Selama tiga tahun terakhir, LKKL diberi opini audit tersendiri oleh BPK. Oleh karena itu, mekanisme reward and punishment akan lebih mudah diterapkan. Bagi K/L yang berhasil mengelola keuangan negara dengan baik, diberikan reward. Sementara bagi K/L yang mengelola uang negara secara serampangan, akan dikenakan sanksi (punishment). Namun, mekanisme ini butuh payung hukum untuk bisa diterapkan. Dalam Perpres Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini masih dibahas oleh Sekretaris Kabinet, secara umum hal tersebut telah dimasukkan. Tetapi tampaknya perlu dibuat Perpres yang lebih spesifik mengatur reward and punishment.

Mekanisme reward and punishment juga mendapatkan sinyal positif dari anggota DPR. UU No. 23 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tentang  Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2007 mengatur tentang pemberian imbalan dan/atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja K/L jika berhasil melakukan efisiensi anggaran. Sedangkan penerapan sanksi administratif dan/atau dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil laporan BPK, diberikan kepada K/L yang bekerja secara sembrono dan asal-asalan. Tetapi, masih perlu kajian  apakah reward and punishment ini akan diberikan kepada lembaga saja atau sampai kepada personelnya.

Apakah ini menjadi salah satu bentuk awareness anggota DPR terhadap Laporan Keuangan Pemerintah?

Ya… Bahkan pada rapat-rapat pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR, tampak bahwa tingkat awareness anggota DPR terutama Panitia Anggaran terhadap LKPP sudah sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPR dan kesepakatan rapat yang sangat berguna bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBN. 

Jika demikian, sejauhmana LKPP dijadikan alat pengambil kebijakan?

Sampai saat ini, peranan LKPP sebagai salah satu elemen dalam pengambilan kebijakan, belumlah signifikan. Namun demikian, informasi keuangan yang termuat dalam LKPP merupakan umpan balik (feed back) yang kerap digunakan dan bahkan menjadi acuan bagi pemerintah maupun DPR dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu LKPP bukan sekedar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sehingga, LKPP yang baik akan sangat menentukan kredibilitas pemerintahan dimata masyarakat.

Adakah kaitan antara akuntansi keuangan yang baik dengan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi?
Akuntansi merupakan salah satu pilar tertib manajemen keuangan pemerintah. Akuntansi memfasilitasi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Karena akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan sumber daya dan alokasinya, serta menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Contohnya, dari neraca dapat terpantau kas negara berikut pengalokasian dan saldonya sehingga dapat untuk bahan penertiban rekening pemerintah. Dengan sistem demikian, korupsi dapat dicegah/dikurangi. Selain itu, implementasi akuntansi juga dapat membantu mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Apalagi jika akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanahkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara mulai diterapkan, tentu peluang terjadinya penyimpangan keuangan negara semakin kecil.

Lalu mengapa akuntansi berbasis akrual belum diterapkan hingga saat ini?

Undang-undang No 17 tahun 2003 mengamanahkan accrual budgeting dan accrual accounting diterapkan. Namun melihat kondisi SDM dan peraturan yang belum memadai, maka untuk accrual accounting penerapannya akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi 5 tahun. Sedangkan accrual budgeting perlu dikaji lagi lebih lanjut.

Untuk saat ini, pemerintah secara bertahap menerapkan accrual accounting dengan cash budgeting, sebagaimana disarankan oleh OECD dan negara yang menerapkan accrual budgeting seperti Australia. Alasannya, sumber daya yang terkuras dalam menerapkan accrual budgeting, tidak sebanding dengan manfaat yang diraih. Sehingga, accrual accounting dengan cash budgeting menjadi pilihan terbaik yang digunakan pemerintah Indonesia saat ini.

Penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap merupakan hasil kesepakatan rapat konsultasi pemerintah dengan Pimpinan DPR RI pada tanggal 25 September 2008 lalu. Kesepakatan ini tertuang dengan jelas dalam UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pemerintah telah menyampaikan pertimbangan BPK atas Draf SAP Berbasis Akrual yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Saat ini, pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Pemerintah tentang SAP Berbasis Akrual dan diharapkan pada tahun 2013 pemerintah telah menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.

Mungkinkah terjadi perubahan kebijakan seiring pergantian Menteri Keuangan?

Kami berharap tidak. Sejak zaman Bapak Boediono menjadi Menteri Keuangan, platform telah disusun, sehingga ketika beralih kepada Ibu Sri Mulyani, kebijakan tersebut dapat berjalan lebih cepat. Siapapun Menteri Keuangan yang akan datang, diharapkan memiliki concepts and needs yang sama. Selain itu, kami mencoba membentuk sistem keuangan yang ajeg. Sehingga, siapapun yang menjadi Menteri Keuangan, messagenya sama yakni menuju akuntansi yang sesuai dengan international best practices sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin baik.


Oleh:
Tonny (Bagian Pengembangan Pegawai), Fajar Sidik (Bagian OTL) dan Yongki Andrea (Dit. APK)

Add a comment

Reformasi Birokrasi : Never Ending Process!

Jakarta, perbendaharaan.go.id, Reformasi birokrasi sebagai never ending process. Itulah kalimat yang harus tertanam di dalam jiwa seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan (DJPBN). Pernyataan Pak Dirjen ini, menegaskan bahwa opini-opini yang selama ini terbentuk dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa yang terkadang menampilkan berita kurang berimbang, tidak akan mempengaruhi jalannya proses reformasi birokrasi pada lembaga yang dipimpinnya.

Pelantikan eselon II berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 297/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan KMK 299/KMK.01/UP/11/2009 tanggal 12 Agustus 2009, adalah salah satu contoh proses reformasi birokrasi yang tiada henti dijalankan DJPBN dalam hal regenerasi kepemimpinan. Meskipun diakui beliau bahwa masih sulit memunculkan tunas-tunas muda untuk menduduki posisi strategis setingkat eselon II, proses tersebut akan tetap dilakukan secara bertahap. 

”Regenerasi merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi. Namun karena sistem yang digunakan didasarkan pada kepangkatan, maka tidak banyak pegawai yang memenuhi persyaratan tersebut. Kalaupun memenuhi syarat, sebagian besar dari mereka akan memasuki purnabakti 2-3 tahun lagi. Sehingga, jika membicarakan regenerasi pada jabatan-jabatan eselon II, hal tersebut masih sulit. Tapi, usaha untuk itu (regenerasi, red), tetap dilakukan bertahap pada jabatan eselon II tertentu,” urai Bapak Herry Purnomo ketika diwawancara oleh perbendaharaan.go.id terkait dengan pelantikan eselon II beberapa waktu yang lalu.

Selain regenerasi, aspek lain yang diperhatikan oleh Pak Dirjen dalam memilih jajaran eselon II adalah kompetensi dalam penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penguasaan bahasa, menurut beliau, sangat penting dimiliki untuk menjalin hubungan kerjasama secara langsung dengan pihak asing. Apalagi para eselon II (terutama yang bertugas di kantor pusat) akan sering mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pihak-pihak dari negara asing dalam pelaksanaan kerja mereka. Sehingga dengan demikian DJPBN dapat menggali lebih banyak informasi dan pelajaran dari kesuksesan negara-negara lain dalam menerapkan good governance di Indonesia.

”Selain mengajukan (kepada menkeu, red) seluruh pegawai yang secara jenjang kepangkatan memenuhinya, Saya sertakan juga data terkait kemampuan teknis dan penguasaan bahasa asingnya, dalam hal ini Bahasa Inggris. Pada akhirnya, terpilihlah orang-orang tersebut. Hal ini dilakukan demi kemajuan organisasi, bukan kepentingan pribadi,” tambah beliau bersemangat. 

Pada kesempatan wawancara tersebut, Pak Herry Purnomo juga memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Keuangan terkait masih adanya pungli di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Beliau berujar bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk mengingatkan jajarannya bahwa proses reformasi birokrasi itu harus terus berjalan. ”Pernyataan itu hanya sekedar sarana mengingatkan pada kita, bahwa reformasi birokrasi itu suatu proses yang never ending. Jadi jangan diartikan sebagai teguran atau pernyataan ketidakpuasan. Karena saya yakin, teman-teman di lapangan sudah bekerja jauh lebih baik,” jelasnya. 

Pernyataan Menkeu tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi hasil laporan masyarakat (Satker, red), yang merasa dipersulit dalam melakukan proses pencairan dana. Padahal, menurut Dirjen, hal tersebut hanya suatu kesalahpahaman saja. ”Di salah satu Kanwil terdapat sebuah laporan bahwa pegawai KPPN Percontohan mempersulit satker agar mendapatkan imbalan tertentu. Padahal setelah dilakukan pengecekan di lapangan, hal tersebut hanya kesalahpahaman saja. Pegawai tersebut terlalu lugas melakukan pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM), tanpa disertai penjelasan yang cukup. Sehingga, satker kemudian beranggapan bahwa pegawai KPPN masih menggunakan pola-pola lama dalam memberikan pelayanannya,” paparnya. Karenanya, harap beliau, ketangguhan mental yang dimiliki pegawai KPPN harus juga disertai kearifan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara baik.

Kemudian, Pak Dirjen berpesan kepada seluruh jajaran eselon II yang baru saja dilantik, untuk memegang teguh komitmen reformasi birokrasi. Selain itu, beliau juga meminta kepada mereka untuk berusaha bekerja keras mengejar informasi yang dibutuhkan dalam kepemimpinannya, termasuk memberikan keteladanan kepemimpinan. ”Selain memegang teguh komitmen reformasi birokrasi sebagai never ending process, pejabat eselon II juga dituntut memberikan keteladanan kepemimpinan, seperti menjalin komunikasi yang baik dengan bawahannya, melakukan pemantauan langsung ke tempat-tempat pelayanan, termasuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),” paparnya. 

Terakhir, Pak Herry Purnomo tidak lupa meminta kepada seluruh pejabat eselon II untuk turut menyukseskan program Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu upayanya yakni dengan melakukan sosialisasi kepada jajaran dibawahnya. Hal ini penting dilakukan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama terkait proyek ini. ”Selain melalui media seperti majalah treasury dan website, seluruh eselon II diharapkan mensosialisasikan program ini kepada seluruh pegawai. Termasuk menyisipkannya pada agenda-agenda pelatihan maupun pertemuan,” tutupnya.  

Oleh : Tonny (Pengembangan), Fajar Sidik (Bagian OTL)

Add a comment

Wawancara perbendaharaan.go.id dengan Direktur PPK-BLU, Hari Utama

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan sebuah unit eselon II di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) yang memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, penetapan, bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan BLU. Banyak hal yang sangat menarik untuk disoroti dalam pelaksanaan pekerjaan direktorat ini. Mulai dari filosofi pembentukan BLU, penetapan sebuah satker menjadi BLU, optimalisasi layanan setelah menjadi BLU sampai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dit. PPK-BLU saat ini. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bermula dari pelaksanaan PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan pasal 69 yang menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Direktorat PPK-BLU, perbendaharaan.go.id langsung meminta keterangan kepada Direktur PPK-BLU, Bapak Hari Utama di ruang kerjanya.

Apa yang menjadi filosofi penetapan satker pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan (PK) BLU?
Dua hal yang menjadi filosofi penetapan satker pemerintah dalam menerapkan PK BLU. Pertama, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Banyak pihak beranggapan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Sebagai contoh adalah RS-RS pemerintah, meskipun tarifnya lebih murah, tetapi pelayanannya juga rendah, sehingga kalah bersaing dengan RS-RS swasta. Karena apa? Karena pelayanan yang diberikan oleh RS-RS pemerintah tersebut dianggap tidak sebaik RS-RS swasta. Akibatnya, RS-RS tersebut tidak dapat berkembang dengan optimal dan pelayanan yang diberikan hanya sekedarnya saja.  
Filosofi yang kedua adalah dalam rangka membenahi pengelolaan PNBP. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak satker yang mengelola dana-dana secara off-budget, dimana seharusnya dana tersebut disetor ke Kas Negara. Sebenarnya pengelolaan dana oleh satker tersebut dimaksudkan untuk tidak menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, tetapi dalam prakteknya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.  
Keberadaan satker BLU dengan fleksibilitasnya, diharapkan, selain dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sekaligus dapat membenahi pengelolaan PNBP dengan lebih baik, sehingga tidak ada lagi pengeluaran yang off budget. Selain itu, satker BLU dapat lebih cepat memberikan layanan terhadap masyarakat dengan penggunaan PNBP secara langsung.


Apakah semua satker pemerintah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan PK BLU?
Banyak orang berpikir bahwa BLU itu adalah badan. Padahal itu (BLU-red) adalah sebuah pola pengelolaan keuangan yang akan diterapkan pada satker pemerintah. Satker pemerintah yang dimaksud juga bukan berarti semuanya, tetapi satker yang sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang timbul karena pelayanan tersebut. 

Dari PNBP itulah kemudian diterapkan Pengelolaan Keuangan (PK) model BLU. Nah, pengelolaan keuangan atas PNBP tersebut sebetulnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Artinya, melalui penetapan satker tersebut, Menteri Keuangan telah menyerahkan sebagian kewenangannya (dalam pengelolaan PNBP-red) kepada satker pemerintah yang ditetapkan sebagai satker BLU.

Kriteria pelayanan yang ada masih sering diperdebatkan, yang oleh beberapa kalangan masih dianggap sebagai "grey area". Dalam pasal 4 ayat 2 PP No.23/2005 disebutkan bahwa suatu satker pemerintah dapat ditetapkan untuk melaksanakan PK-BLU sepanjang satker tersebut telah/akan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan 3 (tiga) substansi sebagai berikut: (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, (2) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan (3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Khusus yang berkaitan dengan kriteria penyediaan barang dan jasa layanan umum, pelayanan yang bagaimana yang dapat membuat satker dapat melaksanakan PK BLU? 

Kalau kita merujuk pada lembar penjelasan PP No. 23/2005, khusus mengenai pasal 4 ayat (2) tadi. Di sana disebutkan bahwa bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (quasi public goods). Dengan kata lain, hanya satker pemerintah yang menghasilkan quasi public goods saja yang dapat menerapkan PK BLU, sementara satker yang melayani pure public goods (pelayanan mandatori) seperti halnya pelayanan keamanan (ABRI dan POLRI-red), pelayanan rumah tahanan, pelayanan sertifikasi tanah tidak seharusnya dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan (PK) BLU.

Yang krusial adalah belum adanya kejelasan batas-batas yang exact mengenai quasi public goods yang seringkali menjadi perdebatan. Selama hal ini belum terjawab, maka definisi satker pemerintah yang dapat melaksanakan PK BLU juga belum dapat diuraikan secara optimal.

Sampai dengan saat ini, ada berapa jumlah satker pemerintah yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan PK BLU?
Cukup banyak. Sampai bulan Juni 2009, sudah ada 69 satker pemerintah yang ditetapkan untuk melaksanakan PK BLU. Sebagian besar adalah Rumah Sakit 28 satker terdiri dari 13 RS ex Perjan (terbentuk secara otomatis berdasarkan PP 23/2005), dan dan 15 RS Pemerintah kemudian ada 15 Perguruan Tinggi Negeri di bawah Depdiknas dan 8 Perguruan Tinggi Negeri di bawah Depag. Mayoritas satker yang menjadi BLU memang berasal dari sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Apakah perbedaan atau karakteristik yang paling signifikan pada saat suatu satker pemerintah ditetapkan untuk menerapkan PK BLU?
Satker pemerintah yang ditetapkan untuk dapat menerapkan status PK BLU penuh itu diberikan 11 macam fleksibilitas sesuai dengan yang tercantum dalam PP No. 23/2005, yaitu pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang dan utang, kemudian investasi, pengadaan dan pengelolaan barang, pengembangan sistem dan prosedur pengelola keuangan dan akuntansi, remunerasi, status kepegawaian: PNS dan non PNS, serta nomenklatur kelembagaan dan pimpinan.

Diantara karakteristik yang sudah disebutkan tadi, karakteristik yang menjadi incaran oleh calon satker PK BLU, yaitu ketentuan yang menyatakan diperbolehkan bagi satker PK BLU untuk melanggar azas universalitas. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan negara melalui sistem APBN ada satu azas yang menyatakan bahwa semua pendapatan negara harus disetor ke kas negara dan semua pengeluaran harus melalui kas negara (azas universalitas-red). Nah, dengan ditetapkannya satker pemerintah untuk melaksanakan PK BLU, maka azas universalitas ini boleh dilanggar, artinya pendapatan BLU tidak perlu langsung disetor ke rekening kas negara, melainkan boleh digunakan langsung oleh satker BLU. Namun setiap akhir triwulan satker BLU mengajukan SPM Pengesahan ke KPPN. Di sinilah peran Direktorat Pembinaan PK BLU agar fleksibilitas yang diberikan dalam pengelolaan keuangan satker BLU tidak disalahgunakan oleh satker yang bersangkutan.

Apakah pelayanan satker kepada masyarakat menjadi lebih optimal setelah ditetapkan untuk melaksanakan PK BLU?
Inilah memang yang banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, tetapi saya berpendapat bahwa dibutuhkan sebuah kajian lebih mendalam lagi untuk menilai apakah kinerja dan kualitas pelayanan satker masyarakat itu sudah optimal atau belum.

Mengapa demikian?
Ya, hal ini disebabkan karena sampai sekarang, Departemen Keuangan (c.q. Ditjen Perbendaharaan-red) hanya berfungsi sebagai pembina keuangan BLU. Sedangkan kewenangan pembinaan teknis pelayanan BLU merupakan tupoksi dari K/L terkait. Hal ini telah diatur dalam PP 23/2005. Tetapi, dari segi pengelolaan PNBP, keberadaan satker BLU paling tidak telah meminimalisir adanya dana-dana yang dikelola secara off budget.
Ke depan perlu ada kerjasama dengan K/L untuk mengukur optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sehingga penerapan PK BLU telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.



Apakah ada permasalahan-permasalahan yang ditemui setelah menjadi satker BLU?
Permasalahan mendasar yang ditemui setelah suatu satker pemerintah ditetapkan menjadi satker BLU adalah peraturan-peraturan terkait PK BLU sesuai amanat PP No.23/2005 yang belum semuanya dapat terealisir. Ada beberapa fleksibilitas yang diamanatkan oleh PP tersebut yang belum dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nya. Fleksibilitas tersebut mengenai penghapusan piutang, serta kerjasama operasional. Menurut pandangan kami, tanpa ketentuan mengenai fleksibilitas tersebut, maka kegiatan operasional satker BLU belum dapat optimal. 

Selain permasalahan tersebut, kendala utama dalam implementasi PK BLU adalah perubahan mindset lama ke mindset baru. Kita akui bahwa mengingat pengelolaan keuangan BLU ini merupakan konsep baru dalam konteks keuangan negara, maka pemahaman terhadap konsep tersebut perlu secara terus menerus dilakukan terhadap para stakeholders, demikian pula kepada internal Direktorat Pembinaan PK BLU sendiri.

Apakah permasalahan tersebut menganggu proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat?
Seharusnya tidak, karena fleksibilitas dalam melanggar asas universalitas, yang diberikan kepada satker yang menerapkan PK BLU dapat dijadikan modal utama untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Bahkan untuk PTN-PTN (perguruan tinggi negeri -red) telah kita berikan kemudahan untuk dapat menarik langsung seluruh dana yang telah disetor ke Kas Negara, segera setelah ditetapkan menjadi BLU. Dengan kondisi seperti ini, paling tidak, satker-satker BLU telah memiliki keleluasaan untuk dapat melaksanakan kegiatannya tanpa menunggu proses pencairan dana dari KPPN, karena mereka telah mengelola sendiri PNBP-nya. Tentu saja, keleluasaan tersebut seharusnya dapat berimbas pada peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kemudian, permasalahan yang ditemukan biasanya berada pada tataran administratif, yang salah satunya, kemungkinan besar, timbul karena kurangnya pemahaman yang gamblang terhadap peraturan-peraturan yang telah diterbitkan. 

Lalu upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dit. PPK BLU untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut?
Terhadap permasalahan pengelolaan keuangan BLU yang disebabkan hal bersifat administratif karena belum adanya atau belum jelasnya peraturan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara menerbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atau surat Direktur PPK BLU. Salah satu contoh adalah surat Dirjen PBN yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan cut off antara sebelum dan sesudah ditetapkan menjadi BLU, yaitu S-5845/PB/2007 mengenai Pisah Batas Penggunaan PNBP yang Telah Disetor ke Rekening Kas Negara bagi Satker yang Menerapkan PK BLU.
Selain itu, melalui acara-acara pembinaan seperti, sosialisasi, bimtek atau bahkan kunjungan lapangan, telah coba kita jelaskan seluruh peraturan-peraturan terkait PK BLU, baik secara konsep maupun pelaksanaannya. Kemudian, kita juga sudah sediakan helpdesk, baik melalui telpon, fax maupun website, apabila satker-satker BLU akan menyampaikan permasalahan-permasalahan untuk mendapatkan solusinya.
Mengenai peraturan-peraturan yang belum terselesaikan, sampai saat ini pembahasan dengan unit-unit terkait masih terus dilakukan. Keterlibatan unit-unit terkait tersebut sangat vital, karena pada dasarnya satker BLU adalah satker pemerintah yang dalam menjalankan fungsinya tentu saja harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada. Flekisibilitas sesuai amanat PP 23/2005, di sisi lain, memerlukan fleksibilitas pula dari aturan-aturan yang telah ada untuk diterapkan pada satker-satker BLU. Ini diperlukan agar tujuan satker BLU sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2005 dapat tercapai.

Apakah fokus Dit. PPK BLU saat ini?
Pertama, Direktorat PPK BLU ingin menyelesaikan peraturan-peraturan terkait dengan PP No.23/2005 dan peraturan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dana yang berada di BLU. Untuk itu, kami melakukan banyak pertemuan dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan satker BLU untuk dapat merumuskan suatu peraturan yang tidak saja masih dalam koridor pengelolaan keuangan negara yang baik, tetapi sekaligus applicable di level satker BLU sehingga dapat meningkatkan layanan masyarakat.
Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai Dit PPK BLU melalui berbagai macam diklat agar dapat mengikuti perkembangan satker BLU yang sangat beragam. Ini sangat penting karena berada di Dit PPK BLU berarti kita harus paling tidak tahu proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, ditambah dengan pengelolaan aset-asetnya.

Harapan Bapak dengan Dit PPK BLU?

Dit PPK BLU perlu dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mengembangkan kinerja satker BLU sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan berbagai pihak ini sangat crucial, mengingat keberadaan PK BLU yang relatif merupakan konsep baru serta rentang tugas Dit PPK BLU yang sangat lebar seperti telah disebutkan tadi. Mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran, belum lagi pengelolaan aset, kemudian utang dan piutang yang memang tercantum dalam PP 23/2005. Rentang tugas tersebut merupakan kewenangan dari beberapa eselon I Departemen Keuangan, sehingga tanpa adanya koordinasi dan kesepahaman, hampir mustahil bagi kami untuk sendirian menyusun peraturan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan layanan BLU di masyarakat. Keberhasilan BLU dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat adalah andil Departemen Keuangan, demikian juga sebaliknya, kegagalan BLU akan membawa dampak negatif bagi Departemen Keuangan secara keseluruhan.


Oleh: Tonny (Pengembangan Pegawai), Tunas Agung (Dit. BLU) & Fajar (CPNS magang di SMI)

Add a comment