Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 sebagai konsolidasi dari KFR Tingkat Wilayah memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang keterkaitan kebijakan fiskal dengan perekonomian regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengusung tema “Sinergi Mengawal Pertumbuhan dan Pemerataan”, diharapkan momentum kinerja fiskal di pusat dan daerah yang telah tercapai dengan sangat baik di tengah tantangan perekonomian global tahun 2018 dapat dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antar-instansi pusat dan daerah, termasuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan dan pemerataan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama (ultimate goal) yang ingin dicapai melalui setiap perumusan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Keselarasan antara tumbuhnya perekonomian tentunya harus mampu diiringi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN dan APBD harus memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, dan memastikan distribusi pembangunan di Indonesia yang merata dan berkeadilan. Selain itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kita patut berbangga bahwa capaian kinerja fiskal di tahun 2018 telah berkontribusi dalam menjaga level pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Suatu capaian yang membanggakan dimana hal tersebut mampu dicapai di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global. Hal ini disertai pula dengan semakin membaiknya indikator kesejahteraan. Di tahun 2018, tingkat kemiskinan nasional berhasil diturunkan menjadi 9,66 persen, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (gini ratio) berhasil mengalami penurunan dari 0,406 (2017) menjadi 0,389 (2018), tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,70 persen pada Februari 2014 menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018.

Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 disusun berdasarkan 6 kelompok regional yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua, sebagai kawasan yang memiliki karakteristik yang hampir sama ditinjau dari sisi ekonomi, sumber daya alam, maupun letak geografisnya. Hasil telaahan makro menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan turut mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perekonomian nasional masih terlihat terkonsentrasi di Kawasan Indonesia Barat, khususnya regional Jawa dan Sumatera, sehingga upaya pemerataan pembangunan perlu untuk terus dilakukan secara berkesinambungan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera.


Lebih lanjut, penerimaan dan alokasi belanja sebagian besar berada di Kawasan Indonesia Barat sebagai kontributor perekonomian nasional terbesar. Penerimaan terbesar dikontribusi dari provinsi-provinsi yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa serta kegiatan ekspor impor dengan skala masif. Pengeluaran negara sangat dominan untuk kawasan dengan jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata. Namun demikian, alokasi belanja pemerintah untuk Kawasan Indonesia Timur juga terus meningkat, didukung dengan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga.


Selain itu, secara umum kami masih melihat bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah masih cukup tinggi, namun demikian kemandirian fiskal semakin meningkat pula yang didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tersebut, diperlukan kebijakan pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai
keunggulan masing-masing daerah.


Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas relatif komprehensif dengan menggunakan analisis deskriptif dalam Laporan Khatulistiwa. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional.


Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Download

SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PANDUAN TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBN.

Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang profesional dan berintegritas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan PPK dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para PPK yang sesuai dengan perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis PPK ini diharapkan mampu berperan sebagai media peningkatan kapasitas PPK yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN.

 

DOWNLOAD PANDUAN TEKNIS PPK [High Quality PDF] / [Low Quality PDF]