Publikasi

15 - Launching program Pembinaan Mental Nasional Ditjen Perbendaharaan.

22 - Hari Bakti Perbendaharaan

23 - Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan

23 - Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019

23 - Workshop Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

08 - DJPb Town Hall Meeting

13 - Transaksi Perdana Reverse Repo

20 - Rakornas Pelaksanaan Anggaran

21 - Penandatanganan Kesepakatan Indikator Kinerja BLU RS Bhayangkara antara Dirjen Perbendaharaan dan Kapusdokkes POLRI

26 - Rakornas BLU

14 - Rapimnas Ditjen Perbendaharaan

27 - Penyampaian LKPP Tahun 2018

27 - Rekonsiliasi 3 Pihak antara Kemenkeu, KL, dan BPK terkait LKPP Tahun 2018

- Peningkatan Kapasitas Duta Transformasi Kelembagaan

- Focus Grup Discussion BLU Bidang Layanan Pendidikan

- Bimbingan Teknis Sistem Informasi BLU

 

 

Indonesian Treasury Review (ITRev) Vol. 4 No. 2 Tahun 2019

 

Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” (ITRev)

Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” (ITRev), Volume 4 Nomor 2, 2019 terdiri atas tulisan sebagai berikut:

  • Pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) di Indonesia

  • Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

  • Reformulasi Dana Alokasi Umum, Menghitung Kebutuhan Fiskal Daerah Berbasis Unit Cost

  • Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD)
    Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

  • Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap
    Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

  • Tinjau Ulang Konsep dan Praktik KJPM: Pendekatan Bibliografi

Baca Selengkapnya ....

 

 

ITRev Vol. 4 No. 2 Tahun 2019

ITRev Vol. 4 No. 1 Tahun 2019

 

ITRev Vol. 2 No. 3 Tahun 2017

ITRev Vol. 3 No. 1 Tahun 2018

ITRev Vol. 2 No. 4 Tahun 2017

 

ITRev Vol. 2 No. 3 Tahun 2017

ITRev Vol. 2 No. 2 Tahun 2017

ITRev Vol. 2 No. 1 Tahun 2017

 
 

ITRev Vol. 1 No. 3 Tahun 2016

 

ITRev Vol. 1 No. 2 Tahun 2016

 

 

ITRev Vol. 1 No. 1 Tahun 2016

Sekretariat:

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan; Direktorat Sistem Perbendaharaan;
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Kementerian Keuangan, d.a. Gedung Prijadi
Praptosuhardjo III, Lantai 4, Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta, 10710;
Telp. (021) 3449230 ext. 5638, Faks. (021) 3849670, email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., website: www.djpbn.kemenkeu.go.id.

Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi  Pendidikan, dan Fungsi Ekonomi merupakan fokus utama alokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Ketiga fungsi tersebut dalam kurun 4 tahun terakhir (2011 - 2014) selalu mendapatkan alokasi lebih dari 60% dari keseluruhan pagu belanja K/L. Sementara itu tingkat realisasi belanja K/L sebesar 53,8% (s.d. Triwulan III  TA 2014) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi belanja K/L TA 2011 s.d. 2013 (untuk periode yang sama). Kecuali pada Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pertahanan,  9 fungsi lainnya memiliki tingkat realisasi yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat realisasi (rata-rata) TA 2011 s.d. 2013.

 

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, porsi dana yang belum terserap sebesar 46%, di mana kontribusi tertinggi terdapat pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ekonomi paling berperan terhadap  belum terserapnya dana, dengan nilai akumulasi sebesar 22% (masing-masing sebesar 11%). Pada Fungsi Pelayanan Umum, Belanja Barang menjadi penyumbang terbesar atas belum terserapnya dana (5% dari seluruh dana yang belum terserap). Sementara itu, Belanja Modal pada fungsi ekonomi menyumbang 7%.

Sumber : Aplikasi Monev Direktorat Pelaksanaan Anggaran

 

#

PILIHAN (Bahasa Indonesia *)

TIPE
ATOM RSS
1 Berita (Terbaru)
2 Berita Nasional
3 Berita Regional
4 Artikel, Ulasan & Opini
5 Wawancara
6 Pengumuman
7 Siaran Pers
 8  Transformasi Kelembagaan
10 Quick Win Transforrmasi Kelembagaan)

 

 *) 100 feed limit

Penetapan UU APBN setiap tahun membawa konsekuensi dasar hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara, demikian pula penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu tahun tertentu yang berlaku hanya untuk tahun yang bersangkutan saja, tidak untuk tahun yang lain.

Berikut adalah Undang-Undang APBN dan APBN P yang telah diterbitkan pemerintah Republik Indonesia :

 

Artikel Selanjutnya...