Liputan Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto memantau langsung detik-detik terakhir batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Senin (17/12) di KPPN Jakarta I &ndash VI. Hingga tadi  malam, lonjakan antrian pengajuan SPM LS dari satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga masih cukup panjang.

Fenomena lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran merupakan masalah yang terus berulang. Kendati demikian, Agus Suprijanto menilai bahwa pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini jauh lebih tertib. &ldquoTahun ini tidak sebanyak tahun lalu, karena mereka (satker) telah diberi warning sebelumnya untuk mengajukan SPM sesuai dengan kapasitas KPPN,&rdquo ujar Agus.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Siregar menyampaikan bahwa pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, Kanwil dan KPPN di Wilayah DKI Jakarta sebelumnya telah berkoordinasi dan mensosialisasikan strategi langkah-langkah akhir tahun anggaran kepada satker. &ldquoLumayan tahun ini berkurang, bila tahun kemarin di hari akhir 10.000 SPM masuk ke KPPN, saat ini hanya berkisar 5.000 sampai 6.000 SPM,&rdquo ujar Hasudungan.

Dalam pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini, SPM yang masuk dibatasi sebanyak 72 lembar SPM per satker dalam sehari. Hal itu mendorong setiap satker untuk segera mengajukan SPM jauh-jauh hari sebelum batas akhir pengajuan SPM ditutup.

Sampai dengan pukul 22.00 WIB, front office KPPN-KPPN di Jakarta masih dipenuhi satker untuk mengajukan SPM LS. Beberapa satker masih tampak membawa setumpuk berkas pengajuan SPM. Melihat kondisi tersebut, Dirjen Perbendaharaan memberikan motivasi kepada jajarannya untuk bekerja semangat dengan penuh kehati-hatian. &ldquoHati-hati kerja ya&hellip&rdquo sapa Agus kepada para pegawai KPPN.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Sosialisasi Interpretasi SAP Nomor 02, Interpretasi SAP Nomor 03, Buletin Teknis SAP Nomor 11 Dan Buletin Teknis SAP Nomor 12
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Komite Standar Akuntansi pemerintahan (KSAP) menggelar sosialisasi Interpretasi SAP Nomor 02 dan 03 serta  Buletin Teknis SAP No 11 dan 12, Kamis (13/12), di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, hadir Biro Keuangan dan Biro Umum Kementerian Negara/Lembaga, para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, para Ketua Jurusan Akuntansi, para Anggota Komite Konsultatif dan Anggota Komite Kerja KSAP,  serta para Undangan lainnya.

Sejak dibentuk, KSAP telah bekerja secara efektif dan memberikan output yang signifikan. Selain PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP juga menyusun peraturan lainnya dalam bentuk publikasian. Sampai dengan akhir tahun 2012, KSAP juga telah menyelesaikan tiga Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan dua belas Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual.

KSAP baru saja menerbitkan dua buah IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan 2 (dua) Bultek SAP terakhir yang baru diterbitkan KSAP adalah Bultek Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud dan Bultek Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Menurut Ketua Komite Kerja KSAP Binsar H. Simanjuntak, praktik pengelolaan keuangan Negara/daerah telah mengalami perkembangan transaksi keuangan yang sangat beragam. Sebagai contoh keberagaman dimaksud antara lain adalah penerimaan pendapatan dan penggunaan langsung oleh satuan kerja tanpa melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah provinsi kepada sekolah negeri dan adanya hibah langsung dari luar negeri kepada unit kerja pemerintah pusat. Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan transaksi keuangan pemerintah tersebut, KSAP memandang perlu untuk melengkapi dan menyempurnakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menerbitkan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan IPSAP Nomor 03 tentang  Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Binsar menambahkan bahwa salah satu masalah keuangan negara dan daerah yang juga memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah Aset Tidak Berwujud (ATB). &ldquoDalam praktiknya seringkali terjadi permasalahan pencatatan ATB antara lain dalam hal pengidentifikasian dan pencatatan hasil kajian, karena tidak setiap hasil kajian dapat dicatat sebagai ATB,&rdquo ujarnya.

Untuk menjawab hal tersebut, KSAP telah menyusun Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya untuk meluruskan praktik-praktik yang terjadi terkait ATB. Diharapkan dengan terbitnya pedoman berupa Buletin Teknis ini, maka identifikasi dan klasifikasi ATB dapat lebih tepat sehingga penyajian nilai ATB di neraca menjadi lebih andal.

Selain itu, menipisnya sekat antar negara dikarenakan adanya globalisasi perekonomian dunia menyebabkan pemerintah tidak dapat menghindari penggunaan lebih dari satu mata uang dalam transaksi keuangannya. Pemerintah dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan terjadinya transaksi dalam mata uang asing, sehingga perlu disusun pengaturan tentang. perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing.  Oleh karena itu, KSAP telah menyusun Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Penerapan Quality Assurance (QA) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Jakarta, perbendaharaan.go.id - melaksanakan peran pentingnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop untuk memberikan informasi komprehensif mengenai pelaksanaan penerapan Quality Assurance (QA) dan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) (05/12). Workshop ini juga sebagai salah satu kegiatan untuk menunjang  pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan searah dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan-RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Berkerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan PMPRB secara online. &ldquoSampai dengan 14 November 2012, nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi (QA-RB) Ditjen Perbendaharaan sebesar 90,62, dengan target pencapaian sebesar 92&rdquo kata Sekretaris Ditjen Perbendaharaan saat membuka acara tersebut. Hingga kini perkembangan nilai QA-Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan telah melampaui target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 94,07.

Pelaksanaan PMPRB di Ditjen Perbendaharaan masih dalam proses pemenuhan dan verifikasi internal terkait data pendukungnya. Sebelum pelaksanaan upload data ke website PMPRB Kementerian PAN dan RB, data pendukung tersebut akan dibahas bersama dengan tim asesor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan QA-RB dan PMPRB pada prinsipnya sejalan dengan penerapan sistem pengendalian intern. Ditjen Perbendaharaan telah memulai pengendalian intern secara termonitor sejak bulan Juni 2012 pada unit vertikal dan bulan Oktober 2012 pada kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Penyatuan komitmen untuk mendapatkan nilai terbaik pada QA-RB dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan sosialisasi dan disseminasi perturan sistem akuntansi pemerintah oleh Dit APK
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban seluruh stakeholder dalam melaksanakan APBN terus digalakkan. Usaha tersebut sebagai wujud komitmen untuk menyelenggarakan clean and good governance. Proses perbaikan proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan peraturan terus menerus dilakukan dengan mengacu pada international best practices yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Penyusunan laporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel merupakan bagian reformasi pengelolaan keuangan negara. Itulah sebabnya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan Kegiatan sosialisasi dan disseminasi peraturan terbaru terkait sistem akuntansi pemerintah pusat tahun 2012 dan disseminasi penyusunan LKPP menuju LKPP beropini &ldquoWajar Tanpa Pengecualian&rdquo tahun 2012 untuk lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Terbitnya beberapa peraturan di bidang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat memerlukan adanya penjelasan dan elaborasi lebih lanjut agar peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal oleh stakeholders. Kuasa BUN Daerah yang meliputi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan kementerian/lembagamerupakan subyek dalam penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Instansi-instansi dimaksud memiliki karakteristik yang beragam sehingga perlu dilakukan pendekatan dan diskusi secara intensif agar dicapai sebuah pemahaman yang seragam dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan disseminasi diadakan di Makassar pada tanggal 5 sampai dengan. 7 November 2012, dan di Surabaya serta Bandung yang diadakan secara bersamaan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2012. Sosialisasi dan disseminasi ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Subdit Sistem Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan sebagai sarana untuk bertatap muka dan berkomunikasi antara pengelola dan pelaksana sistem akuntansi. Sosialisasi dan disseminasi untuk lokasi Makassar dan Surabaya dibuka oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan dan ditutup oleh Kasubdit Akuntansi Pusat Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sosialisasi dan Disseminasi di Makassar juga dihadiri oleh John Ignatius perwakilan Government Partnershis Fund (GPF). Sedangkan untuk lokasi Bandung, sosialisasi dan disseminasi dibuka dan ditutup oleh Plh. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandung.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini antara lain untuk memberikan pemahaman secara umum tentang framework akuntansi berbasis akrual dan memberikan gambaran rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), memberikan pemahaman kebijakan umum pada saat penyusunan LKPP dan LKKL Tahun 2012, memberikan pemahaman peraturan dan permasalahan penyusunan LKPP ditingkat Kanwil dan KPPN sekaligus strategi penyelesaiannya serta penyamaan persepsi yang terjadi antar KPPN, memberikan pemahaman peraturan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang Dilikuidasi.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid, menyampaikan bahwa perkembangan kualitas laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat membanggakan.

&rdquoSelama tiga tahun terakhir berbagai temuan di kementerian/lembaga dan BUN semakin menurun,&rdquo ungkap Yuniar Yanuar Rasyid. &rdquoSelain itu, mayoritas LKKL juga telah mendapatkan opini yang terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian- red). LKPP juga menunjukkan perkembangan sangat baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut,&rdquo lanjutnya.

Namun mengingat pada tahun 2012 ditargetkan untuk mencapai opini WTP, sementara di sisi lain masih terdapat berbagai temuan BPK yang terjadi berulang maka pemahaman persepsi dan kerja keras dari seluruh pihak diperlukan guna mewujudkan target tersebut. Perbaikan kualitas LKKL dan LKPP tersebut, disamping kerja keras dari masing-masing K/L juga merupakan hasil kerja keras dari pihak-pihak terkait di DJPBN dalam melakukan perbaikan proses akuntansi dan pelaporan keuangannya. Kerja sama dan koordinasi harus terus menerus dilakukan antara DJPBN sebagai penyusun sistem dengan K/L untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

&rdquoSaya berharap kita dapat melaksanakan melaksanakan amanah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,&rdquo ungkapnya mengakhiri kata sambutan.

Acara penyampaian materi dan diskusi dilaksanakan pada hari ke dua dan ke tiga sosialisasi dan disseminasi, adapun materi yang disampaikan adalah materi pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, Perdirjen Perbendaharaan No. PB&ndash 29/PB/2012 Tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS dan Diskusi Permasalahan Penerapan Peraturan terkait Hibah, Diskusi Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Berbasis Akrual, Strategi Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN, Analisa dan Permasalahan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2012, Metode Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2011, Mekanisme Pembahasan Tripartit Dit.APK, Kanwil DJPB dan KPPN, Sistem Penerimaan Negara: Misi, Visi, Pengelolaan Layanan, Data, dan Infrastruktur, serta Kebutuhan Organisasinya, Sosialisasi GL OPEN SPAN untuk: Sosialisasi Peraturan SAPP tahun 2012 dan Disseminasi Penyusunan LKPP. Setelah acara penyampaian materi dilakukan penanda tanganan Berita Acara tentang penyelesaian masalah terkait data di KPPN Secara umum penyelenggaraan sosialisasi dan disseminasi telah berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan respon yang positif dari peserta.

Oleh : Tengku Yustisia &ndash Kontributor Dit APK
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

em>Liputan Training of Trainer Customer Service Officer (CSO) SPAN 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Ditjen Perbendaharaan memberikan Training of Trainer Customer Service Officer (CSO) SPAN 2012, Senin (12/11). Training tersebut diberikan kepada  177 peserta yang merupakan perwakilan dari petugas Customer Service dari setiap KPPN di seluruh wilayan Indonesia.  Hal tersebut menjadi langkah awal dari penyiapan petugas CSO KPPN dalam menghadapi implementasi SPAN.

Training of Trainer Customer Service Officer (CSO) SPAN 2012 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran awal tentang bagaimana peran CSO KPPN dimasa mendatang khususnya masa transisi SPAN. . Selama kurang lebih 2 hari, peserta akan diberi materi tentang Pengelolaan Data Reverensi, Aplikasi Konversi dan Service Excellence.

Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi &ndash Bagian Pengembangan Pegawai Tonny W. Poernomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakan training CSO SPAN Tahun 2012 ini adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai aplikasi konversi. Tonny menambahkan pemberian materi soft skill service excellence dapat menunjang peserta pelatihan untuk memberikan pelayanan unggulan kepada stakeholder. Selain itu, peserta diberikan informasi awal tentang unit baru yang akan dibentuk yaitu Pengelola Data Referensi (PDR) mengenai tugas pokok dan fungsi unit tersebut.

Kegiatan pelatihan ini dapat terselenggara sebagai salah satu bentuk sinergi yang terjadi antara Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Setditjen Perbendaharaan.

Oleh: Tino dan Novri &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Bercermin dari kondisi krisis  Eropa yang berdampak kepada bagian dunia lainnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.  &ldquoKita harus siap menjadi Negara besar,&rdquo ujarnya dihadapan peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, Senin (12/11), di Gedung Dhanapala Kementerian Kementerian Keuangan.

&ldquoSaat negara lain kesulitan menyusun APBN, kita sudah selesai melakukan penyusunan APBN 2013 dengan asumsi defisit 1,65%,&rdquo imbuh Menkeu.

Namun demikian, Menkeu mengimbau jajarannya agar tidak lengah atas kinerja yang telah dicapai. Menurutnya, bayang-bayang kelesuan perekonomian dunia merupakan ancaman nyata yang harus tetap diantisipasi.

Sementara itu, terkait tugas Ditjen Perbendaharaan Menkeu menyatakan bahwa tantangan dan tanggungjawab Ditjen Perbendaharaan di masa depan akan semakin besar dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik, Kementerian Keuangan telah mengagendakan Revitalisasi Fungsi seluruh unit kerja dalam kerangka Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan peran strategis, Kementerian Keuangan telah memutuskan target yang akan dicapai atau Destination StatementKementerian Keuangan hingga TA 2014 adalah: Rasio penerimaan pajak dengan PDB adalah 18%, Jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang telah bersertifikasi adalah 20%, penyerapan belanja negara dalam DIPA Kementerian Keuangan sebesar 98%, indeks opini BPK atas Laporan Keuangan BA 15, Laporan Keuangan BA BUN dan Laporan Keuangan BA 999 adalah WTP.

Dalam rangka mendukung tercapaianya destination statement tersebut, Menurut Menkeu Ditjen Perbendaharaan harus dapat meningkatkan peran di bidang pengelolaan perbendaharaan dengan lebih baik, lebih strategis, lebih peofesional dan lebih modern.

Menkeu menyadari amanah Ditjen Perbendaharaan akan semakin berat dan strategis. Berat karena mengutamakan pelayanan dan percepatan dalam pencairan dana APBN. Strategis karena mengelola APBN yang semakin besar dengan anggaran belanja lebih dari 1.600 trilyun pada tahun 2013 yang harus dikelola dengan prudent dan akuntabel.

Dalam menjalankan amanah ini Menkeu berharap agar jajaran Ditjen Perbendaharaan  senantiasa bekerja berlandaskan pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan, berhati-hati yang mengutamakan kepatuhan pada regulasi dan SOP, selalu kreatif dan inovatif serta memiliki pengetahuan yang luas. Terakhir, Menkeu berpesan agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan harus benar-benar menjadi bagian dari perilaku seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan tahun 2012
Jakarta, perbendahraan.go.id &ndash Sampai dengan akhir triwulan III, penyerapan Anggran kementerian negara/lembaga baru mencapai 51.6%. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto saat membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan ke-2 Tahun 2012, Minggu (11/11), di Gedung Kementerian Keuangan.

Meskipun angka penyerapan tersebut lebih baik dibanding tahun 2011, namun, menurut Agus Suprijanto capaian itu belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 60%. &ldquoAda improvement, Alhamdulillah, tapi belum optimal,&rdquo ujarnya.

Nilai penyerapan belanja modal masih rendah dibanding belanja pegawai dan belanja social. Agus Suprijanto  berpendapat bahwa permasalahan proses lelang pengadaan barang da jasa masih menjadi gejala umum di setiap kementerian Negara/lembaga. Ia melanjutkan bahwa penyederhanaan proses lelang melalui perubahan Perpres 54 Tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 70 Tahun 2012 baru selesai di kuartal ke III, sehingga tidak memberi dampak yang cukup signifikan.  Meski demikian, ia berharap terdapat perubahan penyerapan anggaraan di awal tahun 2013.

Kondisi penyerapan anggaran tersebut akan berdampak pada lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal itu menjadi fenomena tahunan yang terus berulang.  Agus Suprijanto menghimbau kepada jajarannya agar secara intensif mengingatkan satuan kerja untuk segera melakukan penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang telah dilakukan. &ldquoKondisi ini akan menuntuk kita untuk kerja lebih keras lagi,&rdquo imbuhnya.

Rapimnas kali ini selain membahas persiapan langka-langkah akhir tahun, juga membahas isu strategis Ditjen Perbendaharaan. Reorganisasi Ditjen Perbendaharaan berdampak luas terhadap struktur organisasi, baik di pusat maupun di kantor daerah. Untuk itu, Rapimnas kali ini mengusung tema &ldquoSatukan Komitmen dan Langkah Pelayanan Perbendaharaan yang Profesional, Prudent, dan Akuntabel, untuk Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Menyongsong Revitalisasi Peran dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan yang Semakin Modern&rdquo.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Penyelesaian Masalah Aset Tetap, PNBP dan Hibah dalam rangka Peningkatan Kualitas LKKL dan LKPP    
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoOpini Laporan Keuangan, it is not for sale!&rdquo Demikian disampaikan Anggota II BPK RI Taufiequrachman Ruki dengan tegas, dihadapan para wakil menteri dan pejabat pimpinan lembaga, Jumat (2/11). Hal itu disampaikan dalam acara Penyelesaian Permasalahan Aset Tetap, PNBP dan Hibah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Taufiequrachman Ruki melanjutkan, bahwa opini atas laporan keuangan bukan bergantung kepada auditor, tetapi tergantung kepada kualitas laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar Kementerian/Lembaga berupaya untuk memperbaiki qualitas laporan Keuangannya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan bahwa BPK mengapresiasi tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Rekomendasi tersebut terkait berbagai penyelesaian permasalahan atas LKKL dan LKPP yang selama ini telah diaudit oleh BPK. &ldquoKalau kita bergandengan tangan, tidak mungkin tikus-tikus bisa masuk&rdquo ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengingatkan agar pimpinan kementerian/lembaga (K/L) selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus mampu mengendalikan pengelolaan keuangan pada K/L yang dipimpinnya dengan baik. Pengelolaan keuangan tersebut, lanjutnya, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada K/L yang dipimpinnya. Hal ini perlu ditekankan, karena menurut Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, setiap pimpinan K/L bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pada K/L yang dipimpinnya.

Ia menambahkan, para pengelola keuangan pada K/L juga harus mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. "Para pengelola keuangan di K/L harus mampu mencegah dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran, kebocoran anggaran atau bentuk penyalahgunaan anggaran lainnya" papar Menkeu.

Kegiatan tersebut digelar atas kerjasama Kementerian Keuangan dan BPK RI. Penyelenggara menyampaikan, tujuan pertemuan antara pihak Kemenkeu, BPK dan Kementerian/Lembaga sebagai forum pembahasan tindak lanjut pemeriksaan BPK dalam temuan audit laporan keuangan tahun 2011, terutama Aset Tetap, PNBP dan Hibah.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan