BERITA

Menkeu: Inovasi Harus Terus Dipupuk agar APBN Benar-benar Dapat Dipertanggungjawabkan

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Kita akan terus menjaga momentum perbaikan dari APBN ini dan instrumen APBN harus kita gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menyiapkan generasi muda untuk menghadapi perkembangan teknologi,” sebutnya dalam Rapimnas II DJPb 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Jumat (09/11).

Dalam Rapimnas II DJPb 2018 yang merupakan agenda rutin DJPb ini, Sri Mulyani mengingatkan, penggunaan uang negara untuk menciptakan solusi bagi masyarakat memerlukan kreativitas, inovasi, dan kecerdasan, sehingga Kementerian Keuangan harus terus meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan negara. “Saya senang di DJPb inovasi terus dilakukan. Berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh DJPb harus terus menerus dipupuk agar APBN benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan,” sebutnya. Tidak ketinggalan, Sri Mulyani juga mengungkapkan harapan agar piloting SAKTI sebagai salah satu inovasi dari DJPb bisa segera diperluas penerapannya.

Inovasi yang juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan adalah diraihnya ISO 9001:2015 oleh 15 KPPN pada semester II 2018 ini. “Artinya business process, laporan keuangan, reliabilitas data kita terus-menerus dapat diandalkan dan dapat digunakan secara internasional.”

Kemampuan analisis juga perlu diasah, apalagi mengingat DJPb memiliki banyak instansi vertikal di daerah, sehingga bisa memberikan feedback bagi penggunaan APBN dari daerah masing-masing. “Impian saya, Kemenkeu memiliki feedback loop yang sangat efisien sehingga untuk perencanaan APBN tahun berikutnya kita bisa memberi masukan ke K/L,” kata Sri Mulyani. Masukan yang dimaksud bisa berupa apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya.

Sejalan dengan momentum akhir tahun anggaran 2018, Rapimnas II 2018 ini menyepakati sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelaksanaan anggaran. Salah satu di antaranya adalah KPPN secara proaktif akan mengingatkan satuan kerja mengenai tahapan batas waktu penyampaian SPM melalui berbagai saluran komunikasi, dan Kanwil DJPb maupun KPPN akan terus meningkatkan pembinaan kepada satuan kerja. Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pengelola keuangan Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan realisasi dan pertanggungjawaban APBN yang berkualitas, sekaligus dengannya akan meningkatkan manfaat anggaran secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Dalam Rapimnas kali ini yang mengangkat tema Akselerasi Menuju Pengelolaan Perbendaharaan Negara Berkelas Dunia ini, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah instansi vertikal DJPb yang terus memberikan pelayanan di tengah situasi darurat akibat musibah dan bencana alam.

“Anda telah menunjukkan bahwa pada suasana yang sulit pun kita masih bisa bersatu, masih bisa memberi pelayanan. Sinergi menjadi kekuatan kita,” tegas Marwanto di hadapan peserta yang terdiri dari para pejabat eselon pimpinan unit vertikal DJPb dari seluruh Indonesia.

Masih terkait pelayanan, Marwanto mengingatkan bahwa teknologi informasi memang bisa dijadikan sarana untuk mempermudah pelayanan, tetapi keamanan dan pengawalannya tetap perlu dijaga dengan baik. “Teknologi informasi yang kita miliki jangan dijadikan sebuah infrastruktur yang take it for granted, menganggap IT berjalan dengan sendirinya,” pesannya. Dengan terus memperbaiki inovasi yang telah berjalan maupun menginisiasi inovasi selanjutnya, diharapkan DJPb dapat melaksanakan tugas pengelolaan perbendaharaan negara dengan semakin baik dan sesuai dengan standar kelas dunia. [LRN]

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan