BERITA

SEMINAR FORUM KAJIAN PERBENDAHARAAN: IKHTIAR MEWUJUDKAN LEARNING ORGANIZATION BERLANDASKAN EVIDENCED-BASED POLICY

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,  - Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) merupakan ruang pembelajaran di mana insan perbendaharaan dapat saling mempertukarkan ide, masukan, kajian, maupun inovasi dalam kerangka pengembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan Windraty Ariane Siallagan ketika membuka Seminar Forum Kajian Perbendaharaan yang diselenggarakan di ruang rapat Direktorat Sistem Perbendaharaan pada Kamis (15/11).

Windraty juga menyampaikan bahwa sebagai sebuah forum, FKP merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mewujudkan DJPb sebagai learning organization yang berlandaskan evidenced-based policy.

"Learning organization mensyaratkan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan evidenced-based policy merupakan mekanisme pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta objektif sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien.," lanjut Windraty menjelaskan.

FKP didesain sebagai saluran resmi bagi pejabat/pegawai DJPb untuk dapat mengeksplorasi ide dan pemikiran-pemikiran baru. Ide dan pemikiran-pemikiran baru tersebut kemudian didiskusikan secara konstruktif melalui website intranet FKP yang telah aktif sejak akhir tahun 2017.

Tiga penulis yang telah mengirimkan buah pikirannya mendapatkan kesempatan menjadi narasumber seminar. Sesi pertama, Kepala KPPN Ambon Mohamad Irfan Surya Wardana memaparkan kajian berjudul “Perhitungan atas Pengembalian Klaim Bank Garansi pada Akhir Tahun Anggaran”. Sesi kedua, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Rachnanto Adi Winarko mempresentasikan kajian berjudul “Implikasi Perubahan Nilai Kapitalisasi Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018”. Sesi ketiga sekaligus sesi terakhir, Kepala KPPN Takengon, Rusli, mendedah kajian berjudul “Menganalisa Transaksi dalam Konfirmasi”. Seminar diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari unit eselon II di Kantor Pusat dan Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. (HK - Kontributor Litbang Dit. SP)