BERITA

PIP Tandatangani MoU Penyaluran Pembiayaan UMi dengan Pemkot Aceh

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Efektivitas penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) tidak bisa lepas dari peran Pemerintah Daerah sebagai arsitek kebijakan ekonomi di wilayah otonominya.

“Kami menyadari bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam pengembangan program pembiayaan UMi, jadi memang menjadi program dan skema kami bahwa program ini tidak bisa lepas dari fungsi pemerintah daerah dalam mengawal program ini,” ucap Djoko Hendratto  selaku pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengembangan usaha mikro dengan pemerintah Kota Banda Aceh di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Jumat (6/12).

Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan walaupun Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, tetapi Banda Aceh masih butuh kerja keras terutama dalam menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, Aminullah mengucapkan terima kasih dan sangat menyambut baik atas kerja sama berupa penandatanganan MoU ini yang diharapkan dapat mempercepat pewujudan visi dan misi kota Banda Aceh.

“Pemerintah kota Banda Aceh sangat berterima kasih dan sangat sangat menyambut baik apa yang kita laksanakan pada hari ini, karena pertama sekali visi dan misi kami pertama nanti adalah mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah” kata Aminullah.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh Teuku Hanansyah. Ia berharap apa yang telah dilakukan saat ini dapat terus ditingkatkan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kota Banda Aceh dan masyarakat Indonesia.

MoU antara PIP dengan Pemkot Kota Banda Aceh meliputi pembentukan tim penghubung dari masing-masing pihak untuk melakukan koordinasi, pertukaran data, perencanaan target dan strategi penyaluran, penetapan alokasi dana, serta monitoring dann evaluasi.

Djoko juga menambahkan bahwa MoU ini perlu mengingat program pembiayaan UMi di Provinsi Aceh merupakan uji coba program spesifik yaitu pembiayaan Syariah.

“Jadi kalau di tempat lain tadi ada pembiayaan konvensional sifatnya, khusus untuk pembiayaan syariah memang baru kita uji cobakan di Aceh,” jelasnya.

Dengan adanya MoU tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi dampak asymmetric information yaitu tidak saling pahamnya antara PIP dengan Pemda Banda Aceh dikarenakan ruang lingkup masing-masing.

“Kita semuanya bisa ikut berkiprah di sana, bisa memotong apa yang disebut asimetrik informasi itu,” kata Djoko. [AAW]

 

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan