BERITA

Ketepatan Penyampaian SPM Indikator Kelancaran Pembayaran di Akhir Tahun Anggaran

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ketepatan satuan kerja dalam menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) serta penyerapan anggaran oleh satker yang lebih baik dalam periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi baik dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga negara di akhir tahun anggaran ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam tinjauan kesiapan menghadapi pencairan anggaran di akhir tahun anggaran 2018 di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI, Selasa (11/12).

“Sampai hari ini dari sisi belanja kita masih on track, dan ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang kita kelola, misalnya saja satker-satker telah menyampaikan SPM secara tepat waktu dan telah melakukan penyerapan anggaran yang mereka kelola pada periode yang sama, lebih baik daripada tahun lalu,” ungkap Marwanto. "Dengan perkembangan seperti ini, target realisasi anggaran, apakah itu 96 s.d. 98% bahkan lebih, sepertinya akan tercapai dengan baik," sebutnya lagi.

Memang peningkatan pengajuan SPM pada dalam dua minggu terakhir di bulan Desember ini masih ditemui pada KPPN-KPPN yang ditinjau, terutama menjelang batas akhir tanggal penyampaian jenis SPM tertentu seperti pembayaran langsung dan uang persediaan. Akan tetapi untuk tahun anggaran 2018 ini, Marwanto menyatakan bahwa tren pencairan anggaran relatif lebih merata pada tiap-tiap triwulan. Ia menambahkan, memang ada beberapa jenis belanja pemerintah yang tidak terelakkan pengajuan pembayarannya di akhir tahun, seperti proyek-proyek pemerintah yang memang pembayarannya sesuai termin kemajuan pekerjaan dan mencapai finalnya di akhir tahun.

Marwanto mengungkapkan, Ditjen Perbendaharaan melalui kantor-kantor vertikalnya terus menjalin komunikasi secara terus menerus kepada satker-satker di daerah, supaya terus dapat menata kembali jadwal pencairan dananya agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain meminimalkan risiko kesalahan administrasi, hal tersebut juga mempermudah Kementerian Keuangan untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan. “Kami terus melakukan komunikasi dengan satker, mendorong mereka agar pencairannya relatif lebih merata, dari triwulan ke triwulan, itu akan memudahkan kami di Kementerian Keuangan untuk menyiapkan dana yang diperlukan untuk pemenuhan pencairan,” jelas Marwanto.

Dalam tinjauannya yang didampingi sejumlah pejabat eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb dan Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Dirjen Perbendaharaan berharap bahwa dengan meningkatkan komunikasi dengan satker terutama pada akhir tahun anggaran ini, akan mendorong satker taat kepada aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, setiap rupiah dana APBN dapat menghasilkan manfaat yang diharapkan. “Kami selalu menyampaikan kepada satker-satker, harus bisa menjaga governance, dan compliance terhadap aturan, karena sasaran yang kita inginkan adalah setiap rupiah yang keluar dari APBN itu harus menghasilkan output dan outcome yang dapat terlihat dalam jangka pendek maupun jangka menengah,” harap Marwanto. [DK]

 

 Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan