BERITA

Terapkan e-SPM, Kepadatan Antrean Akhir Tahun pada KPPN Jakarta II Berkurang

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Puncak pencairan APBN yang terjadi di akhir tahun kerap berdampak pada padatnya antrean petugas Satuan Kerja (Satker) yang datang untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. Namun berbeda dengan KPPN Jakarta II, batas terakhir pengajuan SPM honor, vakasi, tunjangan, dan penghasilan PPNPN bulan November dan Desember 2018 yang jatuh pada tanggal 12 Desember 2018 rupanya tidak menjadikan KPPN Jakarta II dibanjiri antrian Satker. Hal tersebut dikarenakan KPPN Jakarta II merupakan salah satu KPPN yang telah mengimplementasikan mekanisme e-SPM.

 

“SPM sudah bisa diajukan Satker secara online lewat portal e-SPM sejak Februari 2018. Tumpukan cetakan SPM jauh lebih berkurang, antrean juga tidak sepadat akhir tahun lalu (2017),” sebut Boedhi Santoso, petugas Front Office KPPN Jakarta II, ketika dikunjungi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Rabu (12/12).

Menurut Marwanto, e-SPM cukup membantu Satker sebab pengajuan SPM dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke KPPN. “Bahkan dia (Satker) melalui e-SPM juga tahu ketika SPM-nya ditolak atau perlu mengajukan dispensasi,” jelas Marwanto.

e-SPM adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyampaian dokumen elektronik baik kontrak, RPD Harian, gaji, SPM, maupun LPJ ke KPPN secara online. Kemudahan tersebut membuat Satker dapat mengirimkan pengajuan SPM kapan saja meskipun di luar jam kerja. Meskipun demikian, KPPN Jakarta II tetap memproses tagihan tersebut pada jam kerja hari berikutnya. “Khusus hari ini, karena batas pengajuan honor, e-SPM Satker untuk pengajuan honor yang diproses juga hanya yang dikirim melalui portal e-SPM sampai jam 5 sore saja,” papar Kepala KPPN Jakarta II Hari Winarno.

Dalam agenda kunjungan kerjanya di KPPN Jakarta II, Marwanto juga menyapa beberapa Satker yang tengah mengantre di KPPN Jakarta II yang mayoritasnya justru berasal dari unit kerja Kemenkeu sendiri. Ini karena Satker Kemenkeu saat ini masih menjalani masa piloting implementasi SAKTi sehingga masih perlu untuk datang ke KPPN. [DR]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan