BERITA

Insight dari AIFED 2018 Dorong Pembangunan Inklusif

Bali, djpb.kemenkeu.go.id,- Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang semakin memanfaatkan kemajuan teknologi, pengembangan proses bisnis baik di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil, maupun KPPN pun siap untuk mengikuti agar layanan semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, dengan layanan yang semakin baik, hasil pembangunan pun dapat segera dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Berbagai insight dapat dimanfaatkan untuk perumusan tugas dan fungsi treasury untuk mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Tak terkecuali hasil-hasil bahasan dalam kegiatan The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) pada 6 s.d. 7 Desember 2018 di Bali.

Dalam forum tersebut, mengemuka pesan bahwa pembangunan ekonomi pada suatu negara harus memperhatikan pihak-pihak yang terdampak, termasuk masyarakatnya. Pembangunan ekonomi suatu negara jelas akan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Kondisi perdagangan global pascakrisis Asia 1998 yang cenderung melemah, multilateralisme yang mulai terkikis seiring menguatnya egosentris negara-negara industri, yang selanjutnya berakibat perang dagang antara AS dan China, disoroti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu dampak negatif dari globalisasi yang tidak tertangani dengan baik. Ini akan berdampak pada masyarakat, mengingat para pihak yang dirugikan (loser) seperti pekerja berpendidikan rendah, dianggap menghilang (vaporised).

“Kita harus memikirkan bagaimana nasib loser, bagaimanapun mereka adalah manusia yang menjadi bagian dari society dan bangsa,” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan dalam forum tersebut. Pembangunan seharusnya bersifat berkelanjutan dan inklusif, tidak meminggirkan sekelompok golongan masyarakat.

Kemajuan teknologi saat ini juga membawa dunia ke zaman Industrialisasi 4.0, di mana pelaku ekonomi akan semakin mengandalkan teknologi, artificial intelligence, robotik, dan internet. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan yang perlu mendapatkan mitigasi yang cermat, mengingat terdapat potensi dampak negatif berupa hilangnya pekerjaan yang bersifat administratif, repetitif, dan klerikal.

“Disrupsi ekonomi membawa perubahan cara kerja. Indonesia dengan ekonomi terbuka harus bersiap dan menyiapkan antisipasi untuk menjaga momentum pertumbuhan,” tambah Sri Mulyani.

“Tema SDM relatif konsisten. Populasi human capital adalah hal penting. Masyarakat harus dipastikan dapat mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan. Transformasi wilayah pedesaan menjadi lebih industrialis diperlukan untuk menampung pertumbuhan angkatan kerja,” Sri Mulyani mengingatkan.

Relevan dengan wacana bahwa pembangunan SDM adalah kunci untuk memenangkan persaingan global ke depan, diskusi AIFED juga menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan industri, lebih khusus lagi pada pengembangan industri kreatif. Hal ini mengemuka dari sejumlah narasumber lain seperti Chief Economist PwC London John Hawksworth dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara.

Ditjen Perbendaharaan sebagai pemegang peranan Bendahara Umum Negara turut berperan dalam mendorong terwujudnya peningkatan kualitas SDM, baik melalui fungsi pencairan dana, analisis melalui kajian-kajian yang dibuat atas pelaksanaan anggaran, hingga ikut memantau akuntabilitas pelaksanaan APBN yang digunakan untuk tujuan tersebut.

Tentunya dibutuhkan pula penyiapan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten guna memperlancar adaptasi dengan proses bisnis yang menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi. Selain itu, kegiatan seperti analisis tetap memerlukan kecermatan manusia, sehingga SDM yang andal tetap diperlukan.

AIFED 2018 merupakan acara tahunan BKF yang bertujuan melibatkan pembuat kebijakan, akademisi, maupun pihak swasta untuk berdiskusi mengenai isu perkembangan ekonomi di Indonesia. [SG - Kontributor DSP]