BERITA

Menteri Keuangan Ingatkan Perlunya Sinergi untuk Tingkatkan Kinerja APBN

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Treasury merupakan salah satu backbone Kementerian Keuangan, maka DJPb harus mampu mencerminkan values Kementerian Keuangan. Harus memiliki profesionalisme, integritas, dan bersinergi, melayani dengan baik, serta terus berkihtiar untuk mencapai kesempurnaan. Kita yakini bahwa hal itu adalah untuk membuat perekonomian bangsa menjadi lebih adil dan makmur serta lebih bermartabat,” pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya pada kegiatan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/01).

Hari Bakti Perbendaharaan diperingati setiap tanggal 14 Januari, berdasarkan tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tema yang diambil untuk Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019 adalah “Tingkatkan Sinergi untuk Kemakmuran Negeri”.

“Undang-undang Perbendaharaan Negara telah menandai era baru dalam pengelolaan keuangan negara. Waktu 15 tahun adalah perjalanan yang singkat jika dibandingkan dengan usia Republik ini yang mencapai 73 tahun pada tahun ini, maka perlu wisdom untuk melihat mengapa kita ada di penggal waktu ini dan apa yang harus kita lakukan. Kita perlu mewaspadai, perkuat determinasi kita dalam menjalankan target, program, dan ambisi untuk terus memperbaiki Indonesia,” jelas Sri Mulyani dalam kegiatan yang dihadiri juga oleh para pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, para pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan, sejumlah pejabat eselon III Ditjen Perbendaharaan, serta perwakilan stakeholders dari perbankan maupun BLU ini.

Tahun 2018 yang baru dilalui, diakui oleh Menteri Keuangan tidaklah mudah, karena diwarnai oleh berbagai situasi global dan nasional yang berdampak pada perekonomian Indonesia, dari kebijakan global, perang dagang, hingga kenaikan harga komoditi, yang mempengaruhi kinerja APBN. Ditegaskan oleh Menteri Keuangan, APBN sebagai stimulus fiskal harus melindungi masyarakat dan perekonomian dari gejolak, memperkuat fondasi negara, dan membangun fundamental ekonomi agar makin berkembang dan memiliki nilai tambah.

Instrumen APBN, sebagaimana disebutkan oleh Menteri Keuangan, digunakan untuk membangun infrastruktur, untuk investasi dalam hal pembangunan SDM, juga untuk memperkuat institusi seperti pemerintah pusat, daerah, maupun BLU. Oleh karenanya, belanja harus dilakukan secara tepat, produktif, efisien, serta benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan pula sinergi antar-eselon I di Kementerian Keuangan.

“APBN merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan sehingga penting untuk terus kita tingkatkan sinergi, baik internal maupun eksternal. Kementerian Keuangan itu satu family. Ego masing-masing Ditjen tidak ada dalam kamus Kementerian Keuangan. Dengan bekerja bersama-sama maka hasilnya akan lebih besar, the whole is much greater than the sum of its parts,” Sri Mulyani menegaskan.

Prestasi dan kinerja Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2018 yang dinilai sangat baik oleh Menteri Keuangan, hendaknya dijadikan modal untuk meraih prestasi selanjutnya dan bukan untuk berpuas diri. Bukan berarti tidak bersyukur atas apa yang sudah diraih, tetapi justru karena Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab sangat penting.

“Kita baru akan merasa excellent kalau kesejahteraan masyarakat sudah baik, pendidikan dan kesehatan sudah menjangkau seluruh rakyat. Selalulah berpikir bagaimana memberi manfaat bagi orang lain. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dan wujudkan itu dengan terus berprestasi,” tutup Menteri Keuangan. [LRN]

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan