BERITA

Transaksi Perdana Reverse Repo SBN di Pasar Sekunder Melalui Treasury Dealing Room DJPb

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai optimalisasi pengelolaan kas yang lebih aktif, DJPb melalui Treasury Dealing Room (TDR) melaksanakan transaksi perdana Reverse Repo SBN, Rabu (13/2). “Untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, memang secara bertahap kita harus menerapkan berbagai teknik pengelolaan kas yang dilakukan secara baik di level global,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Transaksi Reverse Repo SBN adalah salah satu bentuk investasi jangka pendek (optimalisasi kas) yang dilakukan oleh DJPb, melengkapi instrumen investasi yang sudah ada, yaitu penempatan kelebihan kas negara (di atas saldo kas minimum) di Bank Indonesia dan bank umum milik pemerintah serta transaksi SBN outright.

Transaksi reverse repo ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010, sebagaimana diganti dengan PMK No.115/PMK.05/2016, tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah dan Perdirjen Perbendaharaan No. 11/PB/2018 tentang Tata Cara Transaksi Reverse Repo dan Repo Surat Berharga Negara dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah.

Untuk transaksi pada hari ini, dilelang sebesar Rp200M dengan tenor 30 hari, dengan target SBN FR0077 yang likuid, tenor di bawah 10 tahun, dan volatilitas harga kurang dari 10% di 3 bulan terakhir. Melalui transaksi tersebut, diperkirakan dapat meningkatkan potensi penerimaan negara bukan pajak melalui bunga/remunerasi yang diterima, sekaligus mengurangi beban biaya (cost of fund) penyediaan kas atas pembiayaan masuk yang belum dipergunakan.

Dengan telah terlaksananya transaksi perdana Reverse Repo SBN ini, menjadi milestone pengelolaan kas yang lebih aktif dalam rangka mendukung capaian visi Ditjen Perbendaharaan menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. “Ini juga menjawab berbagai arahan dari Menteri Keuangan, bahwa melalui satu langkah lagi, kita telah behasil melakukan modernisasi daripada pengelolaan kas,” pungkas Marwanto. (DR/DK)