Lantik Pejabat Tinggi Pratama DJPb, Menkeu Tekankan Pentingnya Inovasi dan Sinergi Hadapi Pandemi

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. APBN merupakan instrumen strategis yang memiliki peranan luar biasa dalam menghadapi Covid-19 baik dari sisi aspek kesehatan, sosial, maupun  ekonomi.  Pemerintah terus berusaha mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran pandemi. Oleh karenanya, semangat dan fokus insan Kemenkeu, di mana pun posisinya, perlu terus dijaga. Demikian pesan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat melantik para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta, Jumat (30/04).

"Tahun ini kita akan membelanjakan sekitar Rp2.750 triliun yang disalurkan oleh 84 K/L, 23 ribu satker, termasuk penyaluran belanja seperti BOS, DAK Fisik, dan Dana Desa. Dalam mengelola keuangan negara, menggunakan APBN, dan merespons pandemi perlu fleksibilitas, tetapi aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tidak boleh hilang. Saya berharap jajaran Ditjen Perbendaharaan dapat memastikan terlaksananya APBN 2021 secara tepat waktu," tegas Menkeu.

Pejabat Ditjen Perbendaharaan yang dilantik pada kesempatan tersebut  adalah Didyk Choiroel (sebelumnya Direktur Pengelolaan Kas Negara) menjadi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Noor Faisal Achmad (sebelumnya Kakanwil DJPb Provinsi Maluku) menjadi Direktur Pengelolaan Kas Negara, Lydia Kurniawati Christyana (sebelumnya Kakanwil DJPb Provinsi NTT) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Sumsel, Dedi Sopandi (sebelumnya Kakanwil DJPb Provinsi Jatim) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Jabar, dan Taukhid (sebelumnya Kakanwil DJPb Provinsi Sumsel) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Jatim.

"Dalam kondisi Covid-19 transformasi digital lebih cepat dengan ciri volatility, uncertainty, complexity, dan agility. Ditjen Perbendaharaan merupakan unit yang terus melakukan inovasi. Dalam mengelola kas negara, transformasi dilakukan melalui MPN G3, SPAN, SAKTI, digital payment, dan virtual account," jelas Menkeu.

Ditekankan oleh Menkeu, Direktur Pengelolaan Kas Negara harus mampu menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan kas, meminimalkan cost of fund, bersinergi dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta Bank Indonesia. Akurasi penting untuk merencanakan cash flow, khususnya dalam pandemi dengan langkah-langkah yang extraordinary, sehingga kas negara dapat dikelola secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, dan akuntabel.

Kepada para Kakanwil, Menkeu berpesan bahwa kehadiran Kanwil di seluruh pelosok tanah air sangat penting sebagai wajah dari Kemenkeu di daerah, sehingga perlu bertindak sebagai chief economist dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal. Termasuk dalam memantau dan menganalisis dampak APBN di masing-masing daerah, sebagai policy maker dengan kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan perekonomian, untuk menciptakan kesejahteraan.

"Lakukan analisis dan berikan feedback segera sehingga kita mampu memperbaiki kualitas belanja, bersinergi dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Kita juga perlu mengawal proses audit LKPP, LKKL, dan LKBUN 2020 oleh BPK secara tetap profesional, dengan fokus menjaga predikat wajar tanpa pengecualian," pungkas Menkeu. (LRN)

     

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search