Manajemen Kas dalam Penguatan Pembiayaan APBN melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Upaya penguatan pembiayaan APBN sebagai salah instrumen pendukung belanja negara yang disalurkan oleh DJPb terus dilakukan pemerintah, di antaranya melalui penerbitan sukuk negara sejak tahun 2008. Komitmen tersebut dilakukan pemerintah selain sebagai manajemen kas dalam penguatan kapasitas APBN juga untuk pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

“Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pengembangan Islamic Social Finance di Indonesia, salah satunya adalah melalui dukungan terhadap pengembangan wakaf produktif melalui pengembangan platform Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diluncurkan oleh BWI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama, pada kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali 14 Oktober 2018,” papar Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, dalam keynote speech acara Edukasi dan Sosialisasi CWLS Seri SWR002 secara daring pada Selasa (25/5).

CWLS dilakukan dengan memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menginvestasikan uangnya pada instrument investasi yang aman dan produktif melalui Sukuk Negara. CWLS di desain sebagai instrumen yang mendukung untuk pengembangan wakaf produktif, melalui pemanfaatan hasil investasi dana wakaf uang tersebut untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial.

Didyk menyampaikan bahwa peran sukuk negara telah menjadi sangat signifikan, di antaranya untuk pengembangan berbagai proyek pemerintah. “Penerbitan Project Based Sukuk (PBS) untuk secara langsung mendanai pengembangan proyek Pemerintah (earmarked) sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan perkembangan di sektor riil. Total pembiayaan proyek SBSN tahun 2013-2021 mencapai Rp 145,84 triliun dengan total 3.447 proyek di 12 K/L dan tersebar di 34 provinsi. Untuk alokasi proyek SBSN pada tahun 2021 adalah sebesar Rp27,57 triliun untuk 847 proyek,” terang Didyk.

Sukuk merupakan bagian dari manajemen kas pemerintah yang diluncurkan dengan harapan agar masyarakat dapat berkontribusi aktif untuk membangun negeri, menjadikan bangsa yang berdikari sebab dana bersumber dari anak bangsa sendiri.

“Besar harapannya ke depan bahwa instrumen CWLS Ritel ini akan terus berkembang dan mendapat sambutan dari para calon Wakif, sehingga masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya secara optimal,” jelas Didyk. (dr/aaw)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search