MoU DJPb-PT SMI Dorong Pemanfaatan Pembiayaan Infrastruktur Daerah untuk PEN

Kanwil DJPb yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai Regional Chief Economist. Karenanya, Kanwil DJPb harus mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas berbagai isu perekonomian daerah, termasuk terkait infrastruktur daerah. Untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembiayaan infrastruktur kepada Pemda, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga.

"Kanwil DJPb memiliki nilai lebih dalam menjalin hubungan baik dengan Pemda setempat, sehingga berbagai kebijakan dan penugasan dari level pusat dapat disampaikan dengan lebih efektif. Dalam peran Regional Chief Economist, Kanwil DJPb memiliki data dan informasi, serta analisis/kajian strategis yang dapat mendukung implementasi Nota Kesepahaman dengan PT SMI. PT SMI juga mempunyai pengalaman yang luas dengan berbagai proyek besar seperti KPBU. Kerja sama antara DJPb dan PT SMI diharapkan akan membawa manfaat yang luas. Akses informasi kepada Pemda mengenai pembiayaan PT SMI akan lebih terbuka, sehingga dalam jangka panjang akan mampu mendukung pemerataan pembangunan di daerah," jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam Launching Nota Kesepahaman antara DJPb dengan PT SMI yang diselenggarakan secara daring, Rabu (04/08).

Salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah adalah melalui dukungan pembiayaan, yaitu fasilitas Pinjaman PEN Daerah lewat PT SMI. Pada tahun 2021, alokasi pinjaman PEN daerah total mencapai Rp15 triliun yang bersumber dari APBN 2021 Rp10 triliun dan dari PT SMI sebesar Rp5 triliun.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa di tengah perang melawan pandemi yang masih terus berlangsung, PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) terus bahu-membahu dengan pemerintah menangani dampak pandemi untuk mengakselerasi PEN.

"Pelaksanaannya sangat intensif dan masif. Juni 2021 ini portofolio pembiayaan daerah untuk 28 pemerintah daerah serta 34 fasilitas pinjaman. Total komitmen mencapai Rp19,13 triliun dan outstanding Rp10,05 triliun. Tentu ini bukan hal yang mudah di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan, harus melakukan inovasi dan menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan agar pemulihan ekonomi dapat terlaksana. Melalui kerja sama dengan DJPb yang memiliki instansi vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dapat dicapai secara lebih efektif," ungkap Edwin dalam kegiatan yang diikuti oleh para Direktur, Tenaga Pengkaji, Kasubdit, Kepala Kanwil DJPb, dan Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb seluruh Indonesia ini.

Melengkapi rangkaian kegiatan, diselenggarakan pula Workshop "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional" dengan pembicara Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Sylvi J. Gani, Chief Economist PT SMI I Kadek Dian Sutrisna, Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Ludiro, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Syafriadi. [LRN/DK]

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search