Dorong Daerah Collect More & Spend Better, Kerja Sama DJPb-Pemda Terus Ditingkatkan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist diharapkan dapat makin meningkatkan lagi peran dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bukan hanya mendorong percepatan belanja APBN oleh K/L dan APBD oleh Pemda, tetapi juga memantau dan mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan belanja di daerah dalam menghasilkan output atau outcome, agar dapat menjadi instrumen bagi formulasi kebijakan. Harapan tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan Regional Bali dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan secara daring, Kamis (12/08).

"Pendampingan kepada pemerintah daerah sangat penting. Tidak terbatas pada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa saja, tetapi juga dalam optimalisasi fungsi atau peningkatan pendapatan daerah dari perspektif fiscal sustainability, bagaimana daerah punya kapasitas collect more and spend better. Forum dengan Kanwil DJPb sebagai leader Asset-Liability Committee (ALCO) regional dapat memberikan input pada ALCO pusat tentang pelaksanaan anggaran. Kita juga memiliki MoU dengan PT SMI untuk memetakan potensi penyediaan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah," ungkap Hadiyanto dalam rapat yang dihadiri oleh para Direktur, Tenaga Pengkaji, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta sejumlah pejabat DJPb lainnya ini.

"Pemerintah daerah cenderung sering mengalami peralihan yang dinamis. Maka, kita yang stabil dan punya kapasitas jangkauan visi dan misi nasional bisa memberikan nilai tambah yang konkret. MoU bisa dilakukan agar ada ikatan, termasuk kalau ada pergantian pimpinan daerah pun kita punya basis untuk terus mendorong kerja sama. Dari berbagai kegiatan yang kita lakukan itu, perlu konsolidasi ke dalam satu reporting system agar pimpinan memperoleh feedback yang optimal untuk perumusan kebijakan," pesan Hadiyanto.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel dalam laporannya menyampaikan bahwa rapim regional diselenggarakan secara bergantian agar arahan yang diberikan dari pusat dan kebijakan yang diterapkan dapat lebih spesifik sesuai dengan tipikal regional masing-masing yang tentu berbeda-beda.

"Meskipun regional ini hanya terdiri atas tiga Kanwil DJPb, tetapi wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung dua tahun ini, karena mengutamakan dari sisi pariwisata yang sebelumnya terbantu oleh mobilitas, yang dengan adanya pembatasan maka mengalami akibat yang mungkin sangat signifikan dalam segi ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan," terang Didyk dalam kegiatan yang mengambil tema "Mengokohkan Peran Chief Economist di Regional, Wujudkan DJPb HAnDAL" ini.

Selanjutnya, Kepala Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali yang juga Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Tri Budhianto memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra pada triwulan II tahun 2021 telah berhasil mencapai angka positif seluruhnya, tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Perekonomian di Kawasan Bali-Nusra memang saling berhubungan, dan penurunan kinerja pariwisata di Bali berdampak terhadap kinerja perekonomian di NTT maupun NTB. Adapun Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB Sudarmanto menyampaikan sejumlah upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam menjalin sinergi dengan Pemda setempat dan K/L guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. [LRN/TAP]

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search