Tingkatkan Trust Masyarakat Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyatakan bahwa Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) merupakan sistem yang dibangun untuk menciptakan trust di masyarakat. Tanggung jawab para pemilik sistem yang terinterkoneksi menjadi hal yang penting dalam menjaga kepercayaan pada keandalan dan keamanan di mata pengguna. Sistem pembayaran tersebut diharapkan mampu mengubah tradisi dari penggunaan kertas menjadi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Hadiyanto dalam acara soft launcing PPP di Jakarta pada Jumat (5/11) sebagai rangkaian kegiatan Trustsury Festival yang menyajikan rangkaian inovasi dan terobosan Ditjen Perbendaharaan sejak 2015 hingga 2021.

“PPP membuka peluang bagi kami dan mitra untuk melakukan penertiban data pelanggan milik pemerintah. Data ini selanjutnya dapat dianalisis untuk berbagai hal strategis untuk kepentingan bersama, terutama mengurangi laporan menumpuk. Laporan tetap ada, namun sistem yang menyediakan, sehingga tidak perlu sumber daya khusus untuk hal tersebut,” tegas Hadiyanto.

PPP merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem di Kemenkeu sekaligus merupakan keberlanjutan pengembangan SAKTI. Dirjen Perbendaharaan menyoroti agenda full implementasi SAKTI kepada seluruh satker di Indonesia yang diharapkan dapat dilakukan secara operasional untuk APBN tahun 2022.

“Untuk menunjang transaksi full elektronik yang terpercaya, aman, andal, dan bertanggungjawab, SAKTI perlu dirangkai dengan berbagai sistem elektroik lainnya dalam kerangka PPP,” ungkap Hadiyanto.

Dalam testimoni yang disampaikan pada saat Launching PPP, perwakilan jajaran direksi PT.PLN dan PT Telkom Indonesia (Tbk) memberikan Apresiasi pelaksanaan Soft Launching PPP karena menjadi salah satu wujud sinergi antara Kementerian Keuangan dan BUMN dalam meningkatkan Layanan Publik, Saat ini sistem di Telkom dan PLN telah terinterkoneksi dengan SAKTI di Kementerian Keuangan. PPP akan bermanfaat bagi Telkom khususnya untuk konsolidasi tagihan dan mendapatkan kepastian pembayaran sehingga sangat membantu cash flow Perusahaan.

PPP merupakan integrasi atau interkoneksi sistem antara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dengan tujuan agar pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan diakses oleh pejabat yang berwenang dari berbagai device sehingga mampu mempermudah transaksi belanja negara. (DR/DK)

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search