Menkeu: DJPb Duduk di Atas Data Ekonomi yang Luar Biasa

"DJPb duduk di atas data yang luar biasa, mengetahui sangat presisi berapa rupiah dan mengalir ke mana untuk bisa memberikan analytical work. Hal seperti ini yang perlu terus dilakukan."

-Menteri Keuangan, Sri Mulyani

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Ditjen Perbendaharaan (DJPb) memiliki potensi besar untuk mempertajam analisis ekonominya dengan optimalisasi pengelolaan data.

“Anda duduk di atas data yang luar biasa, baik level pusat maupun daerah. Jangan sampai data itu menjadi aset yang tidak bermanfaat,” terang Menkeu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2021 yang diselenggarakan pada Selasa (9/11).

Pada era digital, salah satu hal yang penting untuk dipenuhi ialah bagaimana mendapatkan data setiap saat melalui teknologi. Oleh karenanya, ketersediaan data yang telah dimiliki DJPb merupakan aset yang luar biasa.

“Anda duduk di atas data yang luar biasa,” kembali Menkeu mengungkapkan, “DJPb dengan mengetahui sangat presisi berapa rupiah dan mengalir ke mana seharusnya bisa memberikan analitical work. Anda tahu persis sehingga itu harus keluar, diceritakan, dan dianalisis. Masyarakat perlu menyadari bahwa seluruh yang berjalan itu sebagian besar adalah adanya keuangan negara yang menyebabkan semua institusi bergerak.”

Menkeu berpesan agar DJPb mampu membuat analisis ekonomi lebih dalam yang dikaitkan dengan dampak terhadap masyarakat. Bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari aspek kemiskinan, penciptaan tenaga kerja, kenaikan income masyarakat, atau pertumbuhan kesejahteraan. “Ini yang saya minta untuk dilakukan, hal seperti ini yang saya anggap perlu untuk terus dilakukan oleh DJPb,” tegas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut menyampaikan bahwa DJPb memiliki banyak informasi perekonomian yang bermanfaat untuk dikaji.

“DJPb bukan sekadar mengeluarkan, mengadministrasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan APBN, tetapi kemudian juga mengetahui betul kondisi ekonomi yang terjadi sehingga perlu terus mempertajam kompetensi dari analisis ekonominya,” terang Suahasil. “Hal tersebut dapat dilakukan melalui peran kantor regional DJPb dalam pengembangan regional chief economist,” tambahnya.

Oleh karenanya, kepada para jajarannya, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto mengajak untuk terus mengoptimalkan data yang ada. “Tentu kita ingin memanfaatkan data itu lebih baik lagi sehingga bisa memberikan feedback dalam penyusunan policy design dan formulation yang lebih baik untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” tutur Hadiyanto.

Rapat Pimpinan Nasional DJPb 2021 diselenggarakan secara daring pada 8-9 November melibatkan seluruh pimpinan DJPb baik Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN. Berbagai hal yang dibahas yaitu langkah pelaksanaan APBN akhir tahun 2021, strategi implementasi dan evaluasi program perbendaharaan, serta persiapan pelaksanaan APBN 2022 diharapkan menjadikan jajaran DJPb makin siap dan solid dalam melaksanakan tugas sebagai treasurer maupun Regional Chief Economist di daerah. [DR/WHY]

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search