Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN Terpilih Sebagai Best Practice Kebijakan Publik Komunikatif Tahun 2021

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara terpilih sebagai Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik untuk kategori “Komunikatif” melalui penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Publik Tahun 2021, dalam ajang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Atas pencapaian tersebut, Ditjen Perbendaharaan yang diwakili Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Noor Faisal Achmad selaku pimpinan unit perumus kebijakan diundang menjadi salah satu narasumber dalam seminar IKK yang bertema Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik di The Hotel Sultan and Residence, Jakarta, Rabu (1/12).

 

“Komunikasi merupakan aspek yang penting dari kebijakan publik tidak hanya dari sisi pelaksanaan saja, tetapi dimulai dari penyusunan kebijakan, mapping stakeholder, partisipasi publik untuk mendesain agar kebijakan publik yang disusun semakin baik,” jelas Faisal dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan pengalamannya, komunikasi memang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaik apa pun kebijakan yang telah dirumuskan dan disusun tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif, mulai dari perumusan, rancangan kebijakan, penyusunan, hingga implementasi kebijakan.

IKK merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Penghargaan atas penilaian IKK terdiri atas 5 kategori yakni inovatif, berbasis bukti, inklusif, komunikatif, dan responsif. Kebijakan yang terpillih merupakan kebijakan di tingkat nasional yang dibuat oleh K/L, Pemda, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Seminar IKK dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang kebijakannya telah terpilih melalui penilaian IKK sebagai best practice. Setiap K/L/D terpilih saling berbagi pengalaman dalam implementasi penyusunan kebijakan berbasis bukti dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dalam kategori “Inovatif”, “Berbasis Bukti”, “Inklusif”, “Komunikatif”, serta ‘Responsif’. Terpilihnya PMK Nomor 6/PMK.05/2019 sebagai kebijakan yang komunikatif telah menjadi bukti bahwa Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan secara aktif dapat mengkomunikasikan kebijakan untuk menjawab kebutuhan stakeholder dan masyarakat serta selalu berupaya meningkatkan standar dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas.

(Edy Sutriono, Kasubdit Dit. PKN)

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search