Dukung Pembiayaan Perumahan, Pemerintah Lakukan Perjanjian Investasi dengan BP Tapera

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Melanjutkan kebijakan fiskal TA 2020 untuk mengantisipasi dampak pandemi, kebijakan fiskal 2021 berfokus pada akselerasi dan reformasi struktural ekonomi untuk pemulihan dan menjaga agenda pembangunan, salah satunya pengembangan pada sektor perumahan.

“Pengembangan sektor perumahan memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi. Setiap input pada sektor properti memiliki dampak pada 174 sektor perekonomian. Rasio sektor perumahan terhadap PDB dalam target RPJMN 2020-2024 dinaikkan dari 2,9% menjadi 4,0%,” sebut Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam sambutan acara Penandatanganan Perjanjian Investasi Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), di Jakarta, Rabu (22/12).

Dalam menjalankan kebijakan untuk mendukung sektor perumahan, pemerintah melaksanakan program FLPP yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Hadiyanto yang didampingi oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bekerja sama dalam perjanjian investasi ini. “Perjanjian investasi pengelolaan dana FLPP ini adalah awal dari sinergi pengelolaan pembiayaan perumahan yang akan dikelola oleh BP Tapera. Kami berharap dengan pengelolaan dana FLPP di BP Tapera akan dapat bersinergi dengan program utama Tapera yaitu pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan pembiayaan perumahan kepada peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkapnya.

Program ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar mampu mewujudkan rumah pertama bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah," jelas komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara yang sama.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Pembiayaan, PPDPP, perbankan, dan Asosiasi Pengembang. [BU/SW]

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search