Sharing Session Praktik Sovereign Asset Liability Management (SALM) dengan Selandia Baru

Pengelolaan risiko keuangan negara yang berjalan saat ini sudah cukup baik, tetapi pemerintah tidak berhenti untuk terus berinovasi demi menekan risiko sekecil mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

 

“Di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti, kita perlu belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dari berbagai sektor. Terutama pengelolaan komposisi utang valas dan cadangan devisa serta penyesuaian anggaran di tengah tantangan global,” ungkap Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, dalam Treasury Sharing Session dengan New Zealand Debt Management Office yang diselenggarakan secara daring, Jumat (08/07).

 

Treasury Sharing Session yang diadakan oleh Ditjen Perbendaharaan kali ini mengusung tema “Praktik Sovereign Asset Liability Management (SALM) di Negara Selandia Baru,” dengan moderator Office Treasury Assistance (OTA) Advisor Amerika Serikat, Guillermo Tello. Acara diikuti oleh 225 peserta yang terdiri atas perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Sebagai narasumber adalah Perwakilan dari New Zealand Debt Management Office (NZDMO) antara lain Kepala Neraca dan Transaksi Keuangan, Alistair Birchall, Kepala Manajemen Utang, Kim Martin, serta Kepala Pembiayaan, Investasi dan Pasar, Matthew Collin.

 

Selandia Baru merupakan negara yang mempelopori pengembangan Asset-Liability Management (ALM) secara komprehensif. Implementasi SALM merupakan pengelolaan risiko yang teridentifikasi dan termitigasi dalam melakukan asesmen dan memonitor jenis dan eksposur suatu risiko serta menyusun rencana mitigasi terhadap risiko yang sudah terindikasi. Implementasi SALM di Indonesia sendiri masih perlu mendapat dukungan dari stakeholder pengelola aset dan kewajiban utama yaitu Bank Indonesia (BI) selaku pengelola aset terbesar yaitu cadangan devisa, juga dari BUMN seperti PLN dan Pertamina yang banyak memiliki eksposur kewajiban valas.

 

“Aplikasi SALM di Selandia Baru menjalankan dua fungsi utama, yaitu core debt management

dan treasury services,” ungkap Kim Martin. Fungsi Treasury tersebut mencakup analisis risiko neraca untuk mendukung strategi fiskal, laporan keuangan, dan pengelolaan utang. Sedangkan NZDMO sendiri merupakan unit operasi Treasury yang bertujuan untuk memastikan komposisi utang yang telah diterbitkan dapat menjaga kesinambungan penerbitan instrumen dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko yang terkendali, serta mempertimbangkan pengembalian dalam jangka panjang. 

 

Aplikasi SALM di Selandia Baru sudah melibatkan Bank Sentral sebagai badan independen dalam mengelola risiko keuangan melalui laporan neraca keuangan masing-masing yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan fungsinya. Aplikasi ALM di Indonesia sendiri masih digunakan dalam lingkup terbatas. Koordinasi dengan Bank Indonesia masih menghadapi tantangan berupa pandangan yang berbeda dengan pemerintah dalam mengelola kewajiban valuta asing. 

 

“Di satu sisi, pemerintah berusaha memenuhi kewajiban devisanya secara efektif dan efisien, sedangkan bank sentral ingin menjaga stabilitas nilai tukar yang menjadi tujuan kebijakannya,” jelas Faisal. Melalui pengembangan SALM, diharapkan pengelolaan risiko keuangan di Indonesia makin efektif dan efisien dalam menghadapi risiko internal maupun eksternal. [Kontributor Direktorat PKN]

 

 

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search