Menkeu Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBN dan APBD

Saat menyampaikan keynote speech pada rangkaian acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


"Dalam dua tahun terakhir kita menghadapi tantangan Covid-19. Kita tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD dalam situasi yang sangat extraordinary ini. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan. Harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah. Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia," jelas Menkeu di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (22/09).

Di sisi lain, Menkeu mengingatkan untuk tidak cepat berpuas diri karena tantangan ke depannya tidak boleh diremehkan.

"APBN harus tetap berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kita menggunakan APBN sebagai shock absorber yang berkeadilan. Akuntabilitas dan transparansi akan menimbulkan kepercayaan publik bahwa pilihan-pilihan dalam kebijakan kita adalah untuk menjaga Indonesia terus maju," tegas Menkeu.

Adapun Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam laporannya berharap agar tema yang diangkat kali ini yaitu "Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat" mampu menjadi energi bagi para pengelola keuangan dan kinerja baik pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan.

"Rakernas ini bertujuan memberikan apresiasi atas raihan opini WTP dari BPK kepada K/L dan Pemda, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen juga kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional," ungkap Dirjen Perbendaharaan.

Acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dihadiri oleh para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait, serta dapat diikuti secara daring. Pada kesempatan tersebut, Menkeu mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan secara langsung kepada K/L dan Pemda yang telah berhasil meraih opini WTP minimal 5, 10, dan 15 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Pada hari yang sama, digelar pula talk show dengan narasumber Dirjen Perbendaharaan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Erwan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, dengan Moderator Kania Sutisnawinata. [LRN/DK]

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search