BERITA

Diskusikan Dana Desa, KPPN Tanjung Pandan Undang Pemda, Kades, hingga Auditor

Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id, - Penyerapan Dana Desa menjadi topik menarik dalam talk show Yuk Ngopi Luk yang digelar TVRI Bangka Belitung (Babel) pada Rabu (3/10) di Kedai Kopi RM Timpo Duluk Belitung. Diskusi Dana Desa dikemas santai dengan narasumber Kepala KPPN Tanjung Pandan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung, serta Kepala BPKP Perwakilan Babel, dengan peserta para kades dan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Belitung.

            Para kades sempat mengeluhkan pelaksanaan dana desa yang harus dikerjakan secara swakelola dengan sistem padat karya tunai. Pada desa dengan tingkat pengangguran rendah, para kades kesulitan mencari warga desa yang mau bekerja dengan sistem padat karya tunai karena upah yang akan diperoleh lebih rendah jika dibandingkan dengan penghasilan yang mereka terima selama ini.

            Perbedaan persepsi dengan auditor internal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan dana desa. Perencanaan kegiatan sudah melibatkan masyarakat, APBDesa sudah di-review oleh Pemda, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah di-review pula oleh perangkat kecamatan, tetapi auditor menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah para Kades yang dianggap tidak memenuhi kriteria menentukan prioritas pengelolaan dana desa. Para Kades dan Pemdes berharap pengelolaan dana desa jangan terlalu saklek, pemerintah pusat agar memberikan kesempatan kepada desa untuk memanfaatkan/mengelola dana desa sesuai kebutuhan.

            Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Babel menyampaikan bahwa adanya prioritas penggunaan dana desa dimaksudkan agar dana desa dapat mendorong prioritas pembangunan nasional. Kenyataan di lapangan, APBDesa belum disusun secara transparan dan aspiratif, sehingga dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan peran pengendalian internal di desa.

            Sedangkan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Babel Supendi mengemukakan bahwa dengan alokasi dana desa yang terus meningkat tiap tahunnya, diperlukan komitmen bersama untuk membangun negeri dari seluruh jajaran, baik Pemrintah Pusat, Pemda, Kades, dan APIP. 

            Kepala KPPN Tanjung Pandan Rd. Yen Yen Nuryeni lebih mengedepankan cerita sukses pengelolaan dana desa. Di balik berbagai tantangan yang disampaikan para kades, banyak cerita sukses dana desa yang dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Perlu kemasan menarik dari pemda untuk dapat menyampaikan cerita sukses tersebut kepada desa lain, agar menjadi inspirasi untuk memunculkan cerita-cerita sukses selanjutnya. [IH]