BERITA

Kaimana, djpb.kemenkeu.go.id,- Kehadiran Layanan Filial Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah untuk memastikan bahwa negara hadir melayani setiap sendi pembangunan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Arif Wibawa dalam peresmian Layanan Filial KPPN Fakfak di Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Rabu (16/01).

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pembinaan mental nasional akan mendorong agar sikap mental yang dikaitkan dengan agama masing-masing bisa menjadi background yang kukuh dalam melaksanakan amanah tugas sebagai Insan Perbendaharaan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melakukan launching program Pembinaan Mental Nasional Ditjen Perbendaharaan di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat DJPb, Jakarta Pusat, Selasa (15/01).

Add a comment
Selengkapnya...

Sorong, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan atas kinerja dan capaiannya pada tahun 2018. Namun, Menkeu mengingatkan agar jangan sampai capaian dan kinerja yang sudah baik itu membuat pegawai Kemenkeu menjadi jumawa.

“Jangan pernah jumawa dengan pencapaian yang telah diperoleh, karena setiap pujian apabila hilang (satu) huruf awalnya maka akan menjadi ujian,” ungkap Sri Mulyani pada kegiatan arahan Menteri Keuangan di aula gedung KPPN Sorong, Papua Barat, Minggu (13/1).

Add a comment
Selengkapnya...

Saumlaki, djpb.kemenkeu.go.id,- Berperan serta dalam pembangunan infrastruktur yang ada di daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan bekerja secara profesional sebagai pengelola keuangan negara menjadi kewajiban setiap pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam tinjauan kerjanya di KPPN Saumlaki Jumat(11/01).

Add a comment
Selengkapnya...

Tanjung Pandan, djpb.kemenkeu.go.id,- KPPN Tanjung Pandan mendapat kunjungan kerja benchmarking dari Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie beserta perwakilan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Belitung serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung, Senin (7/1).

Add a comment
Selengkapnya...

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bertempat di Bangsal Kepatihan Bangsal Kepatihan Danurejan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 serta penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran TA 2018 di wilayah Provinsi DIY, Selasa (18/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur FORKOMPIMDA, para Bupati/Walikota lingkup Provinsi DIY, Sekda DIY, Pimpinan Bank Indonesia DIY, Kepala Perwakilan OJK DIY, Para Kuasa Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro, serta Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Provinsi DIY.

Add a comment
Selengkapnya...

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Di tahun 2019, KPPN Purwokerto mendapat amanah untuk mengelola dana DIPA sebesar Rp2.041.526.886.000,00 untuk 71 satker di dua kabupaten. Banyumas 48 DIPA sejumlah Rp1.665.903.289.000,00, dan Purbalingga 23 DIPA sebesar Rp375.623.597.000,00. Penyerahan DIPA dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Irawati, didampingi Kepala KPPN Samin di Aula KPPN Purwokerto, Kamis (20/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kegiatan serah terima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim berpesan kepada seluruh penerima dana APBN 2019 di Provinsi Aceh untuk menggunakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap bersinergi menjadi mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019 menjadi lebih baik lagi.

Add a comment
Selengkapnya...

“Apa itu Spending Review?”
“Apa yang direviu atau dianalisis?”
“Apa bedanya dengan Public Expenditure Review yang diterbitkan Bank Dunia?”

Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukan rasa penasaran itu terbesit saat pertama kali mendengar Spending Review yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Add a comment
Selengkapnya...

Salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi dan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan adalah melalui Buletin Kinerja, yang saat ini telah terbit sampai dengan edisi XVII tahun 2013.

Add a comment
Selengkapnya...

A. Pendahuluan.
Kas adalah elemen kunci dalam penentuan kebijakan operasional dalam pemerintahan. Praktik manajemen kas yang buruk tidak saja dapat menyebabkan pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter.

Add a comment
Selengkapnya...

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa BUN. Perencanaan Kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan Kas yang baik.

Add a comment
Selengkapnya...

Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien.

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Add a comment
Selengkapnya...