Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa jajarannya harus memastikan setiap rupiah dikelola secara akuntabel dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Pengelolaan keuangan negara membutuhkan banyak pemikiran dari kita semua. Karena dunia, perekonomian, dan masyarakat terus bergerak dan berubah secara dinamis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan risiko jangka pendek, menengah, dan panjang bagi pengelolaan keuangan negara dan perekonomian secara nasional," jelas Sri Mulyani saat pelantikan dan pengukuhan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (30/12).
“Kita tidak akan pernah tahu “badai” apa yang akan menerjang di tahun-tahun mendatang. Saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melihat dari helicopter view berbagai tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masa mendatang dan memikirkan dengan serius berbagai langkah mitigasinya dengan baik," tambahnya.
APBN tetap menjadi instrumen yang berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Dengan melihat berbagai indikator perekonomian yang semakin solid, Menkeu berharap ekonomi akan tumbuh semakin kuat dan dapat kembali ke level pre-Covid di tahun 2022 nanti. Pada kesempatan tersebut Menkeu berpesan kepada pejabat lingkup DJPb bahwa peran dalam mendukung implementasi reformasi fiskal sangatlah krusial, terutama dalam implementasi spending better serta penguatan hubungan fiskal pusat dan daerah.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup DJPb yang dikukuhkan dan dilantik adalah Didyk Choiroel dikukuhkan sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Syafriadi (sebelumnya Kakanwil DJPb Provinsi Aceh) menjadi Direktur Sistem Manajemen Investasi, Agung Yulianta (sebelumnya Direktur Sistem Perbendaharaan) menjadi Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ludiro (sebelumnya Direktur Sistem Manajemen Investasi) menjadi Direktur Sistem Perbendaharaan, Mei Ling (sebelumnya Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.
Sementara itu pejabat yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah DJPb di antaranya adalah Mohammad Dody Fachrudin (sebelumnya Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Lampung, Wahyu Prihantoro (sebelumnya Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama Kelembagaan) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, M. Syaibani (sebelumnya Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Moudy Hermawan (sebelumnya Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Maluku, Adnan Wimbyarto (sebelumnya Kepala Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal) menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Maluku Utara. [bu]