Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Potensi tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang makin besar kontribusinya dalam perekonomian di tengah pandemi COVID-19, mendorong Kementerian Keuangan mendukung peran perbankan syariah dalam pelaksanaan APBN, termasuk dalam penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kemitraan dengan bank syariah ini salah satunya dijalin dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI).
"Bentuk dukungan kepada perbankan syariah antara lain sebagaimana yang baru saja kita lakukan berupa kemitraan antara Kementerian Keuangan cq DJPb dengan BSI sebagai Bank Persepsi, Bank Penyalur Gaji, dan juga Bank Penyalur Proyek SBSN. Kami berharap kerja sama yang baik akan terus dibangun untuk mendukung program-program pemerintah," sebut Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, yang mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam kegiatan Grand Launching BSI sebagai Bank Penyalur Gaji, Bank Persepsi, dan Mitra Pengelola Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Jakarta, Selasa (11/01).
Kemitraan dalam pelaksanaan APBN sesungguhnya telah terjalin dengan baik sejak 2019 dengan BRIS, BNIS, dan BSM sebelum merger menjadi BSI, dalam hal penerimaan negara. Faisal berharap BSI dapat makin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib bayar melalui penyempurnaan sistem dan perluasan kanal layanan pembayaran digital yang makin mudah, praktis, cepat, dan aman, agar mempercepat penerimaan negara masuk ke kas negara untuk membiayai APBN.
"Terkait SBSN, mengingat proyek SBSN lebih banyak merupakan proyek fisik antara lain infrastruktur termasuk untuk IKN, kami berharap BSI kiranya dapat melakukan penyaluran dana secara on time kepada kegiatan atau proyek yang dibiayai SBSN tersebut," ungkap Faisal.
Adapun BSI menyambut baik kemitraan yang terjalin sebagai bentuk kontribusi untuk pengelolaan APBN.
"BSI sebagai bank persepsi siap memberikan andil positif dalam melayani pembiayaan, pembayaran, penerimaan negara secara real-time, transparan, dan efektif, sehingga harapan kami dapat mendukung Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dana APBN. Selain itu, dengan BSI sebagai salah satu agen penjual SBSN diharapkan pengelolaannya memenuhi unsur syariah yang memberikan kontribusi bagi penyaluran APBN, untuk membiayai proyek pemerintah secara optimal, efektif, dan efisien," jelas Wakil Direktur Utama I BSI Ngatari dalam sambutannya.
Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan naskah perjanjian kerja sama dari Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Direktur PKN kepada Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi, serta para pejabat dari Ditjen Perbendaharaan maupun BSI. [LRN/TAP]
