Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan pentingnya penguatan Kemenkeu Satu agar kehadiran institusi mampu dirasakan manfaatnya bagi rakyat.
“Sebagai Kemenkeu Satu, kita terus mencari kemanfaatan baru. Dua yang ada di depan mata kita, pertama adalah Regional Chief Economist (RCE) dan satu lagi kita rumuskan adalah penguatan sektor UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu," ungkap Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja, Bali, Kamis (13/1).
RCE yang diorkestrasi oleh DJPb melalui kanwilnya dikatakan bukan hanya milik DJPb, melainkan kerja sama dengan unit Kemenkeu lainnya seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, juga Kekayaan Negara, bahkan juga dengan unit Kemenkeu yang tidak memiliki kantor vertikal seperti BKF, DJA, dan DJPPR, dengan DJPK sebagai sumber data analisis RCE.
Wamenkeu juga menyampaikan bahwa melalui sinergi Kemenkeu Satu, penguatan UMKM dapat dilakukan lebih optimal.
"Banyak unit eselon I yang mampu menampilkan banyak ide tentang UMKM. Semua unit mengambil peran. Itu dapat kita satukan, semua bekerja dengan project-nya masing-masing. Ini yang sedang kita susun, kemanfaatan bagi UMKM oleh Kemenkeu Satu," tambahnya.
Senada dengan penguatan Kemenkeu Satu, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto turut menyampaikan dukungannya melalui peran RCE.
"Peran dan pengokohan RCE yang diemban oleh Kanwil DJPb adalah agar Kemenkeu bisa me-leverage kehadirannya di daerah dalam memberikan pelayanan yang makin baik. Diharapkan, ini juga bisa menjadi penyemangat bagi semua Kanwil lainnya di Kemenkeu. Jadi, kita sekarang sedang dalam kondisi yang terus bersinergi sebagai Kemenkeu Satu untuk lebih meningkatkan peran di daerah," jelas Hadiyanto.
Di lingkup Provinsi Bali, wujud sinergi Kemenkeu Satu telah diimplementasikan dalam optimalisasi tugas dan fungsi Kemenkeu, selain sinergi yang juga dilakukan dengan Pemda dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Kami jajaran perwakilan Kemenkeu di Bali senantiasa berupaya penuh untuk mengoptimalkan segala bentuk tugas dan fungsi yang ada agar segala kebijakan pemerintah pusat dapat berdampak signifikan bagi masyarakat Bali," ungkap Kepala Kanwil DJKN Balinusra selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Bali, Anugrah Komara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho turut menyampaikan laporan hasil kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kinerja Penyaluran KUR di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp6,99 triliun. Penyaluran tertinggi di Kota Denpasar dengan total Rp1,16 triliun. Dari sektor produksi, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan besaran 42%, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan 22%," papar Teguh.
Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu kali ini diikuti oleh jajaran Staf Ahli Menkeu, para Kepala Kanwil Kemenkeu di lingkup Provinsi Bali, serta para pejabat administrator. (DR/WHY/SW)