Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Meninjau pelaksanaan APBN dan perekonomian di 2021 yang lalu, ekonomi nasional mengalami fluktuasi akibat kasus COVID-19, tecermin pada angka realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat menyampaikan Arahan Awal Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (19/1).
“Saya yakin apa yang kita hadapi pada 2021 kemarin, akan semakin membuat kita menjadi resilient, adaptif, serta responsif dalam menghadapi perubahan dan tantangan di tahun anggaran 2022,” ungkapnya.
Tahun 2022 ini juga menjadi tahun yang sangat krusial karena harus mempersiapkan diri menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023, di mana defisit pemerintah harus kembali berada di bawah 3%. Ditjen Perbendaharaan perlu mempertajam efisiensi pengelolaan APBN melalui integrated treasury, dan mendorong efektivitas belanja melalui spending better.
“Saya ingin agar Kanwil dan KPPN dapat menjadi dua sisi mata uang, di satu sisi menyalurkan APBN ke masyarakat, di sisi lain mengevaluasi belanja yang telah disalurkan tersebut,” tambahnya.
Sebagai penutup, Hadiyanto menyinggung kembali empat key takeaways dari Leaders Offsite Meeting (LOM) pimpinan Kementerian Keuangan, yaitu terkait pengembangan Proses Bisnis dan Regulasi, Sistem Informasi dan Teknologi, Organisasi dan SDM, serta terkait Regional Chief Economist. Acara rapat virtual ini dihadiri oleh para pejabat lingkup kantor pusat, para Kepala Kanwil, dan para Pejabat Administrator DJPb. (BU)